Sebuah Platform Baru Untuk Masyarakat Adat di Kamerun

Sebuah Platform Baru Untuk Masyarakat Adat di Kamerun

Komunitas-komunitas adat penghuni hutan di Kamerun telah bersatu membentuk sebuah platform resmi untuk lebih mewakili pandangan mereka di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Untuk pertama kalinya di Kamerun, perwakilan lebih dari lima puluh komunitas adat Baka dan Bagyeli telah bersatu untuk membentuk sebuah organisasi nasional untuk mewakili masyarakat hutan Kamerun dan membela hak-hak mereka di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Platform baru tersebut diberi nama Gbabandi, yang dalam bahasa Baka berarti 'sarang rayap' –sebuah gambaran yang mencerminkan berbagai masyarakat adat yang berbeda bersatu untuk bekerja mewujudkan tujuan bersama. Platform ini menyatukan masyarakat adat penghuni hutan yang tinggal di kawasan hutan hujan yang terbentang sepanjang 700 km dari bagian timur negara itu sampai kawasan Océan di pantai barat.

Ferdinand KoliEngbwe, seorang warga Baka dari Asosiasi Abawoni yang berbasis di Mintom, mengatakan: "Masyarakat adat telah bekerja sendiri-sendiri sampai sekarang, tanpa banyak menuai keberhasilan. Platform ini akan menyatukan kita dan memungkinkan kita untuk dapat lebih melibatkan otoritas lokal dan lembaga-lembaga nasional tentang tanah dan kebutuhan kita."

Gbabandi resmi dibentuk dengan diselenggarakannya Sidang Umum pertama pada tanggal 27-29 Juli, di Akonetyé, sebuah desa Baka dekat Djoum. Selama pertemuan tiga hari tersebut, wakil-wakil masyarakat membahas prioritas-prioritas dalam enam fokus tematik untuk platform ini, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, tanah dan sumberdaya alam, dan keadilan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, dengan pembahasan masalah-masalah gender, perempuan dan keluarga di semua diskusi.

Wakil-wakil masyarakat adat telah dipilih untuk memimpin masing-masing tema ini dan dikenalkan kepada yang hadir.

Di antara hal-hal yang diangkat dalam siding tersebut adalah perlunya representasi yang lebih besar dari komunitas Baka dan Bagyeli di dewan Kota, pembentukan koperasi agar dapat lebih baik menjual memproduksi, dan mempromosikan kerajinan tangan adat, pelatihan bagaimana melakukan penelitian dan mengajukan permohonan dana, demarkasi dan mengamankan hak atas tanah, dan dialog yang lebih baik dengan sektor kehutanan, pertambangan dan agribisnis. Yang juga dianggap penting adalah melatih masyarakat adat untuk dapat memetakan tanah mereka, dan kampanye kesadaran di kalangan masyarakat tentang perburuan ilegal, perdagangan manusia, sanitasi dan kebersihan, pencegahan penyakit, vaksinasi dan pemberantasan penyakit cacingan, dan efek alkohol. Juga dihimbau partisipasi perempuan yang lebih besar di segala bidang.

Kelompok ini mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi, seperti kurangnya dana, komunikasi yang buruk di antara tingkat lokal dan tingkat nasional, dan antar organisasi-organisasi mitra yang berbeda, dan perlunya menyusun ADRT dan kode etik untuk menjalankan Gbabandi.

Perwakilan masyarakat menyepakati berbagai aksi untuk, terutama, lebih mendukung masyarakat hutan dalam hal kurangnya informasi, proses untuk pengambilan keputusan, dan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat.

BertinBuh, seorang guru berdarah Bagyeli dari sebuah komunitas yang kehilangan tanahnya untuk dijadikan perkebunan karet, mengatakan: "Dengan cara yang sama setiap rayap memainkan perannya untuk mengokohkan dan memperkuat sarang bersama mereka, Gbabandi akan mewakili kebutuhan masyarakat adat dalam enam bidang tematik; dengan cara ini kita berharap dapat meningkatkan kondisi hidup semua orang."

Di antara mereka yang ikut serta adalah organisasi-organisasi yang sudah terbentuk secara terpisah yang mewakili komunitas Adebaka, Abawoni, Abagueni, Asbak, Ascobak, Bacuda, Caddap, dan BumaKpode.

Pembentukan Gbabandi didukung oleh Forest Peoples Programme (FPP) dan Association Okani, sebuah organisasi yang berbasis di Kamerun. Pemimpin baka Venant Messe, yang menjadi koordinator Okani dan FPP di proyek Uni Eropa di Kamerun, mengatakan: "Setidaknya ada lima puluh komunitas adat penghuni hutan yang memutuskan untuk ikut serta- dan banyak lainnya diharapkan akan bergabung dengan kami. Sebagai Gbabandi, komunitas-komunitas ini akan dapat berbicara dengan satu suara, secara efektif dan sah, dan berkontribusi secara aktif terhadap kebijakan pembangunan nasional. Jenis inisiatif perwakilan langsung seperti ini, saya percaya, adalah hal yang unik di Congo Basin dan kami berharap ini akan menjadi contoh bagi masyarakat adat penghuni hutan di negara-negara tetangga."

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wakil pertama dari komunitas Djoum, dan kepala subdivisi Djoum, yang mengatakan bahwa pembentukan Gbabandi adalah sebuah langkah ke arah yang benar dan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat adat.