Informasi Terbaru tentang Kebijakan Pengaman Bank Dunia

Informasi Terbaru tentang Kebijakan Pengaman Bank Dunia

Peninjauan dan pembaruan kebijakan pengaman Bank Dunia yang saat ini tengah dilakukan adalah kesempatan yang pertama dan utama untuk memodernisasi kebijakan Bank dan menguatkannya untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan internasional. Sebuah proses pembaruan yang komprehensif dan efektif juga memiliki potensi yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistemik dalam kerangka kerja kebijakan pengaman Bank Dunia, termasuk kekurangan-kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan perlindungan. Forest Peoples Programme (FPP) dan pengamat bank lainnya terlibat erat dalam pengembangan masukan awal independen untuk proses peninjauan Bank Dunia, termasuk untuk rancangan pendekatan proses konsultasi Bank. Di bawah bendera reformasi yang lebih luas yang diterapkan oleh Presiden Bank Dunia yang baru Dr. Jim Kim, tinjauan kebijakan perlindungan ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendefinisikan arah baru bagi Bank Dunia dan mencerminkan seperangkat nilai yang baru.

Seperti banyak organisasi keadilan sosial lainnya, FPP tetap menyatakan bahwa selain mendengarkan pemerintah peminjam dan donor, Bank Dunia juga harus mendengarkan para pemegang hak dan masyarakat yang akan terkena dampak investasi yang dilakukan Bank Dunia, serta mendengarkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang akrab dengan isu-isu pengamanan proyek dan program Bank Dunia. Dalam rangka memastikan peningkatan kerangka Bank Dunia untuk kinerja sosial dan lingkungan, peninjauan kebijakan pengaman ini harus melibatkan proses yang kuat untuk konsultasi-konsultasi publik yang bermakna. Konsultasi-konsultasi tersebut harus memberikan jaminan bahwa masukan publik akan membentuk proposal akhir untuk reformasi sistem perlindungan Bank Dunia. Jika masyarakat sipil dan masyarakat terkait diikutsertakan, peninjauan kebijakan perlindungan ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendefinisikan arah baru bagi Kelompok Bank Dunia yang difokuskan pada peningkatan implementasi dan akuntabilitas publik yang lebih besar terhadap hasil dan dampak sosial dan lingkungan.

Organisasi masyarakat adat telah menyerahkan seperangkat rekomendasi spesifik untuk dipertimbangkan dalam peninjauan, pembaruan dan reformasi Kebijakan Operasional  / Prosedur Bank 4.10 milik Bank Dunia tentang Masyarakat Adat. Rekomendasi-rekomendasi tersebut meliputi kepatuhan pada Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan seruan untuk penguatan perlindungan hak-hak di satu sisi, dan peningkatan efektivitas dalam penerapan kebijakan perlindungan di sisi lain. Rekomendasi-rekomendasi ini menyatakan bahwa hal-hal tersebut harus secara khusus dirancang untuk mengatasi cacat-cacat di masa lalu yang teridentifikasi dalam sistem perlindungan tersebut, baik lewat evaluasi Bank Dunia maupun evaluasi eksternal.

Sebuah surat bersama dari sejumlah besar organisasi masyarakat sipil menyoroti perlunya perlindungan yang lebih baik untuk pembebasan lahan, dan untuk pengintegrasian yang lebih baik dari masalah-masalah hak asasi manusia dan masalah gender, di antara isu-isu lainnya. Organisasi masyarakat sipil juga menekankan bahwa peninjauan kebijakan pengaman tersebut harus mempertimbangkan dan menanggapi setiap modalitas pinjaman yang digunakan oleh Bank Dunia, bukan hanya pembiayaan proyek. Hal ini harus mencakup perubahan-perubahan yang tengah dipertimbangkan di bawah Tinjauan Pinjaman Investasi (Investment Lending Reform/ILR), dan modalitas pinjaman baru seperti uji coba Program-for-Result (PforR) yang baru-baru ini disetujui. Cakupan peninjauan yang luas ini juga akan mencakup penilaian terfokus bagaimana menerapkan standar sosial dan lingkungan yang efektif untuk pembiayaan program di bawah ‘development policy loans ‘ (DPL – pinjaman kebijakan pembangunan) dan untuk pendekatan sistem negara yang sedang dirintis Kebijakan Operasional Bank Dunia  4.00.

Di bulan Oktober 2012, Makalah Pendekatan final untuk tinjauan ini mendapat persetujuan Komite Efektifitas Pembangunan (Committee on Development Effectiveness) Bank Dunia dan dengan demikian memulai proses peninjauan. Sebuah makalah komprehensif yang merinci pandangan organisasi masyarakat sipil tentang proses pembaruan dan peninjauan akan segera diterbitkan.

Proses yang akan berlangsung sejak saat ini (sebagaimana dinyatakan dalam Makalah Pendekatan Bank Dunia) adalah:

- Juli 2012 – April 2013, Tinjauan Global: “konsultasi eksternal yang ditujukan untuk mendapatkan masukan tentang peluang-peluang, arahan-arahan yang muncul dan opsi-opsi untuk penyusunan konsep sebuah kerangka terpadu”

- Mei 2013 – Nopember 2013, Konsep Awal Kerangka Terpadu: “konsultasi eksternal selama tiga bulan yang ditujukan untuk mendapatkan umpan balik tentang konsep awal kerangka terpadu”

- Desember 2013 – Juni 2014, Kerangka Terpadu dan Rekomendasi Kebijakan Final: “konsultasi eksternal selama tiga bulan yang ditujukan untuk mendapatkan umpan balik tentang konsep kedua kerangka terpadu”

Informasi lebih lanjut:• Masukan Masyarakat Adat untuk Kebijakan Operasional / Prosedur Bank No. 4.10 milik Bank Dunia: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/response-world-bank-letter.pdf • Surat terbuka bersama masyarakat sipil kepada Presiden Bank Dunia, Dr. Kim Jim, tentang tinjauan kebijakan perlindungan Bank Dunia yang tengah berlangsung:http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/joint-civil-society-open-letter-president-w

• Review and Update of the World Bank Safeguard Policies: Consultation Phase 1 - www.worldbankgroup.org/safeguardsconsultations