Masyarakat adat memobilisasi diri di Lima, namun Konferensi Perubahan Iklim gagal menghasilkan komitmen untuk masalah hak.

Cumbre de los pueblos
By
FPP

Masyarakat adat memobilisasi diri di Lima, namun Konferensi Perubahan Iklim gagal menghasilkan komitmen untuk masalah hak.

Peluncuran laporan dan dengar pendapat tentang deforestasi yang digelar di hadapan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat menjadi pusat perhatian di acara UNFCCC COP20 di Lima pada bulan Desember 2014. Sebuah dialog internasional dengan pemerintah digelar sebelum awal perundingan.Sementara itu inisiatif dan presentasi diatur untuk menggaris bawahi kebutuhan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu pilar untuk mitigasi dana daptasi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

Masyarakatadatdari Amazon berangkatke Lima untuk mengklaim hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya. Mega-megaproyek, ekstraksi sumberdaya dan perampasan tanah dicela sebagai ancaman utama bagi hutan dan hak-hak masyarakat adat, sedangkan sistem pengelolaan tradisional dan hak atas tanah diidentifikasi sebagai alternatif yang mungkin. Kriminalisasi gerakan adat adalah motif utama lain. Nama dua pemimpin adat– Edwin Chota, anggota suku Ashaninka dari Peru dan Jose Isidro Tendetza Antun, anggota suku Shuar dari Ekuador–yang terbunuh dalam perjuangan mereka melawan penebangan dan pertambangan, bergema di seluruh Paviliun Masyarakat Adat dan di Cumbre de los Pueblos, Konferensi Tingkat Tinggi Rakyat untuk Keadilan Iklim.

Seperti biasa, perundingan dalam pertemuan iklim yang resmi berjalan dengan kecepatan yang berbeda dari mobilisasi di luar gedung pertemuan. Para Pihak sedang berusaha untuk mengumpulkan draft teks perundingan untuk COP 21 Paris yang akan diselenggarakan pada bulan Desember, saat kesepakatan perubahan iklim yang mengikat akan diadopsi. Oleh karena itu setiap bahasa atau referensi ke komitmen yang akan memperlambat atau menunda perundingan dihilangkan. Tidak ada komitmen akan hak dicantumkan dalam Seruan Aksi Lima, juga tidak ada standar kualitatif untuk laporan tentang hak masyarakat adat dalam REDD+ yang diadopsi.

Setelah tarik-menarik dengan negara-negara Kelompok 77 (G77), para pihak mendukung perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dalam mukadimah draf kesepakatan yang baru. Dalam konteks ini, masyarakat adat–dan Forest Peoples Programme (yang mendukung delegasi para pemimpin dari RDK, Panama, Kolombia, Guyana, dan Peru) –telah bekerja bersama koalisi NGO yang melakukan advokasi untuk pendekatan berbasis hak terhadap kebijakan dan program perubahan iklim.

FPP telah menerbitkan studi kasus tentang deforestasi dan hak-hak masyarakat adat, dengan fokus khusus pada Peru, dan telah meluncurkan sebuah laporan global tentang deforestasi dan hak-hak masyarakat hutan, dengan acara dan temuan kunci dari lokakarya Palangka Raya yang diadakan pada bulan Maret tahun lalu di Indonesia. Sebuah dengar pendapat masyarakat adat global tentang deforestasi juga diselenggarakan bersama-sama dengan AIDESEP di Museum of Arts Lima. Di hadapan para pemimpin dari seluruh dunia (dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Vicky Tauli Corpuz) ancaman terhadap tanah adat mendapatkan celaan secara terbuka dan alternatif-alternatif yang diusulkan adalah berdasarkan pemetaan partisipatif (seperti dalam kasus masyarakat Wapichan di Guyana) dan pengetahuan tradisional dan penentuan nasib sendiri.

Kerja lebih banyak masih harus dilakukan dari sekarang sampai Paris untuk memastikan bahwa tuntutan-tuntutan utama organisasi masyarakat adat diakui dan dipenuhi oleh pemerintah. Forest Peoples Programme akan terus bekerjasama dengan para mitra dan gerakan masyarakat adat untuk meminta pengakuan hak-hak dalam kesepakatan iklim yang baru, khususnya dalam aksi mitigasi di hutan-hutan, isu-isu hak atas tanah, keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan, pengakuan terhadap pengetahuan tradisional, partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dalam pembicaraan dan tindakan iklim, serta akses langsung ke sumberdaya keuangan.