KTT Iklim Paris: kesempatan terakhir untuk menghentikan perubahan iklim dan menghormatihak-hak masyarakat adat?

KTT Iklim Paris: kesempatan terakhir untuk menghentikan perubahan iklim dan menghormatihak-hak masyarakat adat?

Sebagai akibat dari serangan mengerikan teroris yang telah mengejutkan seluruh dunia, KTT Iklim COP21 akan menjadi KTT iklim yang berbeda dari yang PBB dan Perancis bayangkan.

Oleh sebab itu, dunia melihat ke Paris dengan perasaan campur aduk antara derita dan harapan. Para Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diharapkan membawa kesepakatan yang akan menjadi dasar bagi sebuah rezim perubahan iklim masa depan setelah tahun 2020. Tiga tindakan penentu merupakan kunci: yaitu (i) membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C (ii) meningkatkan pembiayaan iklim, dan (iii) meminta komitmen ATAU menawarkan kontribusi. Poin yang terakhir akan memutuskan apakah Paris akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat berdasarkan keadilan iklim dan pendekatan berbasis hak atau tidak.

Melihat kontribusi-kontribusi nasional yang terkandung dalam Kontribusi yang Diniatkan dan Ditetapkan Secara Nasional (INDCs) yang disajikan oleh banyak Pihak menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi-kontribusi ini akan mengizinkan peningkatan suhu sampai 2,5-3°C, jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk membatasi dampak merusak dari perubahan iklim. Namun begitu, masih banyak lagi yang harus dilakukan, dalam hal memutus ketergantungan dari bahan bakar fosil secara bertahap, yang pada gilirannya akan mencakup penghentian invasi pada tanah masyarakat adat dan kriminalisasi aktivis yang menentang kegiatan ekstraktif.

Terkait pembiayaan, kontribusi-kontribusi masih berada di bawah dari nilai yang diharapkan yaitu sebesar 100 miliar USD per tahun (sampai 2020). Sesaat sebelum KTT Paris berlangsung, Green Climate Fund (GCF) memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran di tahun mendatang untuk mendanai delapan proyek pertamanya. Salah satu dari proyek -proyek tersebut adalah mitigasi lahan basah di tanah adat di Peru yang menimbulkan kekhawatiran seputar kapasitas efektif GCF untuk menghormati keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan hak-hak masyarakat adat. Untuk pertama kalinya sebuah koalisi yang luas dari organisasi-organisasi masyarakat adat telah mengirim pesan yang jelas kepada Dewan GCF yang menyerukan pengadopsian sebuah kebijakan masyarakat adat berdasarkan standar-standar dan kewajiban hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Sebagai bukti lebih lanjut dari kapasitas yang sudah meningkat dari organisasi-organisasi masyarakat adat untuk melakukan penggalangan, ratusan pemimpin masyarakat adat dari semua kawasan akan berkumpul untuk bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (LSM dan sektor swasta) mengenai tuntutan-tuntutan kunci yang dihasilkan dalam berbagai konsultasi regional. Yang pertama dan terpenting, kesepakatan perubahan iklim manapun harus berisi komitmen yang jelas untuk menghormati hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dalam program dan aksi iklim– yang merupakan sebuah proposal kebijakan yang didukung sebuah aliansi konstituen yang luas. Kedua, hasil yang dicapai di Paris harus mengakui kontribusi pengetahuan tradisional dan mata pencaharian masyarakat adat terhadap mitigasi dan adaptasi.

Sebuah kasus penting menunjukkan bahwa hal ini bisa terjadi hanya jika hak atas tanah dihormati dan diakui. Mitra FPP dari Guyana –the South Central People’s Development Association (SCPDA), yang merupakan sebuah federasi dari masyarakat Wapichan Guyana dan rencana pengelolaan tradisional mereka–akan dianugerahi hadiah bergengsi UNDP Equator. Pengakuan atas SCPDA ini menggarisbawahi pentingnya akses ke pembiayaan dan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dalam program dan proses perubahan iklim. Sebuah dana khusus akan diperlukan untuk memungkinkan akses langsung ke masyarakat adat dari Utara dan Selatan. Pada COP21, paviliun masyarakat adat (IP Pavilion) akan menampilkan contoh-contoh bagaimana masyarakat adat melindungi tanah, wilayah dan sumberdaya mereka dan memainkan peran penting dalam aksi tanggap perubahan iklim.

Paris juga akan menjadi tuan rumah serangkaian inisiatif paralel yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, gerakan-gerakan untuk keadilan iklim, dan akan menampilkan 'Agenda Aksi Paris-Lima'. Secara khusus yang relevan dengan masyarakat adat adalah bagian mengenai kontribusi bisnis untuk mengeluarkan deforestasi dari rantai pasok komoditas, dan khususnya peran pasokan minyak sawit dalam pelanggaran hak-hak masyarakat hutan. Perwakilan masyarakat dari Ucayali di Amazon Peru, dan organisasi mitra FPP yaitu FECONAU akan berada di Paris untuk menyoroti dampak sosial dan hak asasi manusia dari minyak sawit di Peru, yang membuktikan perlunya blok-blok perdagangan utama seperti Uni Eropa untuk mengadopsi sebuah rencana aksi untuk menghentikan impor komoditas yang berkaitan dengan deforestasi illegal dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.