Laporan Forest Peoples Programme dan mitra kerja dari Thailand dan Kenya dalam Kongres Konservasi Dunia IUCN Ke-5

Laporan Forest Peoples Programme dan mitra kerja dari Thailand dan Kenya dalam Kongres Konservasi Dunia IUCN Ke-5

Dengan bantuan pendanaan dari Rights and Resources Intiative (RRI) dan IUCN’s Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP), Forest Peoples Programme (FPP) mendukung mitra dari Thailand dan Kenya untuk menghadiri Kongres Konservasi Dunia (WCC5) IUCN Ke-5 tanggal  6-15 September di Jeju,  Korea Selatan. Fred Kibelio Ngeywo (Chepkitale Indigenous Peoples' Development Project, CIPDP, dan dari komunitas Ogiek di Gunung Elgon, Kenya), Udom Charoenniyomphrai (Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, IMPECT), Kittisak Rattanakrajangsri (Indigenous Peoples’ Foundation for Education and Environment in Thaliand) dan Michael Kipkeu (Kenya Wildlife Service) turut serta dalam mendukung gerakan-gerakan kunci (laporannya dibawah), dan mempresentasikan Mekanisme Whakatane yang berupaya "untuk mengatasi dan mengganti rugi ketidakadilan historis dan ketidakadilan saat ini terhadap masyarakat adat atas nama konservasi alam dan sumber daya alam".[1] Tim FPP juga menghadiri lokakarya kunci tentang Situs Warisan Dunia dan sejumlah acara pendamping (side events).

FPP mensponsori Gerakan IUCN pada Konvensi Warisan Dunia dan Implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Hal ini disahkan dengan bahasa yang kuat, termasuk penekanan pada kebutuhan Kenya untuk memperbaiki situasi Endorois. Juga, FPP dan mitra turut serta dalam memastikan bahwa Gerakan 007 tentang Pembentukan sebuah keanggotaan Organisasi Masyarakat Adat (IPO) dan kategori pemberian suara (voting) di IUCN (yang kategorinya sendiri perlu menunggu sampai WCC6), dan Gerakan 128 tentang Implementasi UNDRIP oleh IUCN, (yang mengingat kembali gerakan WCC4 pada UNDRIP dan berusaha untuk memastikan aksi relevan panduan UNDRIP oleh IUCN) disahkan. Gerakan 128 juga menyambut  baik ‘“Mekanisme Whakatane" sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan “konservasi yang adil dan berbasis hak" FPP dan pendekatan Satu Program'.

Acara pendamping pada Mekanisme Whakatane: Sebuah pendekatan para pihak (multi-stakeholder) untuk menyelesaikan konflik-konflik hak asasi manusia di kawasan-kawasan lindung

Acara pendamping selama 2 jam mengenai Mekanisme Whakatane  yang menarik banyak pengunjung difokuskan pada "penanganan governansi dan pengelolaan yang adil di kawasan-kawasan lindung".  Sebagai mana dilaporkan sebelumnya oleh E-Newsletter ini, Mekanisme Whakatane bertujuan untuk mendukung penyelesaian konflik di kawasan lindung dengan memastikan bahwa praktik-praktik konservasi menghormati hak-hak masyarakat adat/masyarakat lokal. Ini bukanlah sebuah jalur hukum ke pengadilan nasional atau regional, namun sebuah solusi perantara yang bertujuan agar para pihak tidak harus langsung menuju proses pengadilan untuk menyelesaikan konflik. Mekanisme ini berpotensi lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diakses daripada menempuh jalur pengadilan dan lebih kondusif untuk membangun sesuatu yang positif. Mekanisme ini jelas tidak mengenakan ikatan hukum pada mereka yang bertikai (sebagai mana aturan pengadilan, setidaknya dalam teori) dan ketika pun gagal dalam mencapai kemajuan, pilihan untuk ke pengadilan masih tetap tersedia.

Peserta pada acara pendamping ini mendengar laporan-laporan tentang hasil dari dua Penilaian uji coba terhadap Mekanisme Whakatane yang telah dilakukan sejak 2011, yaitu di Gunung Elgon di Kenya Barat dan di Taman Nasional Ob Luang di utara Thailand. Peserta mendengar bagaimana Penilaian uji coba ini telah membantu munculnya perubahan-perubahan praktis yang  positif di kawasan-kawasan lindung tersebut dan bagaimana Penilaian ini ternyata kondusif bagi perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Dr Janis Bristol Alcorn (Anggota RRI dan Pemimpin Bersama IUCN CEESP TGER) serta Stewart Maginnis (Direktur Global dari IUCN Nature Based Solutions Group) memberikan pendahuluan yang kuat yang menguraikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai IUCN sehubungan dengan Mekanisme Whakatane, dan juga menyatakan betapa pentingnya proses tersebut untuk memastikan agar pendekatan berbasis hak bisa menjadi norma.

Presentasi tentang Penilaian uji coba di Taman Nasional Ob Luang di utara Thailand menggali sejarah di balik situasi yang ada, menguraikan bagaimana para pelaku konservasi di lapangan mengakui dan bekerja dengan hak-hak masyarakat lokal, tetapi juga bagaimana kebijakan tingkat nasional perlu diubah untuk memungkinkan – bukannya menghalangi – suatu bentuk konservasi yang efektif dan berbasis hak. Presentasi tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana uji coba ini telah membantu mempertemukan para pemain kunci dengan tujuan untuk bekerja mewujudkan perubahan tersebut.

Dalam presentasi tentang Penilaian uji coba di Gunung Elgon, Kenya, Stewart Maginnis, Ali Kaka (Direktur Regional IUCN Afrika Timur dan Selatan) dan Justin Kenrick (Penasehat Kebijakan Afrika, FPP) menunjukkan bahwa Penilaian ini juga mencakup kerja dalam sebuah situasi yang tampaknya sulit ditangani dan berbahaya. Presentasi Fred Kibelio Ngeywo menekankan bahwa kontribusi kunci untuk keberhasilan penilaian uji coba di Kenya ini adalah kesediaan Ogiek untuk terlibat secara konstruktif dengan lembaga-lembaga yang telah memiliki pengalaman, seperti pengalaman pernah diusir dari tanah leluhur mereka di Chepkitale, Gunung Elgon. Yang juga menjadi jelas dari presentasi-presentasi tersebut adalah peran kunci Ali Kaka, yang dengan kemampuan khususnya mampu mempertemukan semua pemain kunci dan membantu memfasilitasi proses Mekanisme Whakatane bersama Forest Peoples Programme. Sementara itu, Michael Kipkeu, dari Kenya Wildlife Service, membuka presentasinya dengan pernyataan tegas bahwa "Chepkitale adalah milik Ogiek ".

Sebagai konsekuensi dari partisipasi tim FPP dalam WCC5, Mekanisme Whakatane sekarang jauh lebih menonjol dalam kerja IUCN dan telah mendapatkan manfaat dari berbagai umpan balik yang berguna. Langkah berikutnya adalah untuk masuk ke tahap kedua, yang akan melibatkan pencarian dana untuk melakukan lebih banyak pengkajian dan untuk memperbaiki dan menfinalisasi Mekanisme tersebut sehingga dapat diluncurkan secara resmi saat Kongres Taman Nasional Dunia (World Parks Congress) di Sydney tahun 2014, sebagai salah satu inisiatif utama IUCN. Tahap Uji Coba telah mengembangkan sebuah proses yang sangat efektif dan kerangka kerja untuk Mekanisme ini. Tahap kedua ini akan berupaya mendapatkan masukan dan umpan balik yang jauh lebih besar dari masyarakat adat dan masyarakat lokal (misalnya melalui presentasi ke Kaukus Adat di COP11 CBD yang tengah berlangsung di Hyderabad, India) dan dari organisasi-organisasi pemerintah, non-pemerintah dan konservasi, seraya tahap ini melaksanakan kerja yang diharapkan dapat terus menghasilkan perbedaan yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mekanisme Whakatane, dan Pengkajian uji coba di Kenya dan Thailand, silakan kunjungi situs: http://whakatane-mechanism.org/

[1] Durban Accord dan Action Plan and Resolution 4.052