Waduk Inga di RDK akan menyebabkan relokasi 20.000 warga masyarakat

Waduk Inga di RDK akan menyebabkan relokasi 20.000 warga masyarakat

Pada bulan Maret 2014,Dewan Direksi Bank Dunia memberikan persetujuan akhir untuk hibah sebesar USD$73 juta untuk pembangunan Waduk Inga 3 di Sungai Kongo di Provinsi Bas Congo, RDK. Inga 3 merupakan tahapan pertama dari program besar untuk membangun jaringan pembangkit listrik tenaga air terbesar dan tertinggi kapasitasnya di dunia, bahkan melebihi Bendungan Three Gorges di China.Terdiri dari satu dinding bendungan dan enam pembangkit listrik tenaga air, waduk ini akan menengelamkan Lembah Bundi,dan mengubahnya menjadi sebuah danau raksasa yang terletak sejajar dengan Sungai Kongo.

Peletakan batu pertama proyek ini akan dilaksanakan di bulan Oktober 2015, dan pembangunan PLTA akan dimulai di tahun 2016.

Pembangunan Waduk Inga 3 sendiri diperkirakan akan menghabiskan biaya antara 23 hingga 30 miliar dolar AS, dan yang menjadi inti dari strategi pembiayaan pemerintah adalah rencana untuk menjual sebanyak mungkin dari 4800MV listrik yang akan dihasilkan oleh waduk ini ke Afrika Selatan, ke industri pertambangan di Provinsi Katanga di RDK, dan dalam jangka panjang, ke Nigeria. Meskipun ada rencana untuk membangun dua jaringan listrik baru untuk mengalirkan listrik ke Afrika Selatan dan ke ibukota RDK Kinshasa, belum ada rencana untuk mendistribusikan listrik hasil produksi Kongo ini ke sebagian besar masyarakat Kongo, yang 90% di antaranya sampai saat ini belum terjamah jaringan listrik.

Salah satu aspek yang mengkhawatirkan dari proyek besar ini adalah ancaman yang ditimbulkannya terhadap sekitar 12.000 sampai 20.000 orang yang tinggal di dalam dan di sekitar Lembah Bun di dalam wilayah konsesi SNEL (perusahaan listrik pemerintah), yang banyak di antaranya harus direlokasi. Penduduk setempat ini mencakup masyarakat Basangela, yang merupakan pribumi lembah Bundi, serta banyak komunitas lain yang leluhurnya datang ke tempat tersebut di tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an untuk bekerja di pembangunan bendungan Inga 1 dan 2. Atas seizin pemimpin marga adat, para pendatang ini membuka kebun dan ladang mereka sendiri, dan terus menetap di sana sejak saat itu.

Sejak bulan Maret 2015, belum ada pemberitahuan resmi atau tertulis disampaikan kepada masyarakat setempat tentang nasib mereka, menurut hasil penelitian FPP. Perwakilan masyarakat yang kami ajak bicara menyatakan ketakutan dan kekhawatiran yang besar tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Berbicara tentang sejarah mereka, masyarakat setempat menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang berbagai perusahaan kayu yang mengeksploitasi/menghabisi hutan mereka pada periode sebelum dan pasca-penjajahan, dan bagaimana mereka kemudian dipaksa untuk menyerahkan tanah leluhur mereka ketika waduk Inga 1 dan 2 dibangun. Paling tidak salah satu marga utama di sana, yaitu marga Makuku-Futila, telah kehilangan hampir semua lahan mereka, dan masyarakat lainnya akhirnya harus pindah ke bagian lain dari wilayah adat mereka untuk membangun desa-desa baru di mana mereka pikir akan bisa tinggal dengan aman dari tekanan lebih lanjut terhadap mereka dan hak-hak mereka. Tak satu pun dari seluruh masyarakat yang terkena dampak ini menerima kompensasi atas hilangnya tanah adat mereka, dan atas dampak negatif pada komunitas-komunitas mereka.

Siklus ini tampaknya akan berulang dengan adanya pembangunan waduk Inga 3, tapi kali ini dengan dampak permanen yang lebih merusak. Seorang warga dari desa Lubuaku mengatakan: "Inga 1 dan 2 mengambil tanah kami dan kami tidak menerima apa-apa, dan sekarang kami diberitahu bahwa kami harus meninggalkan tanah leluhur kami sepenuhnya, dan selamanya. Apa yang akan terjadi pada kami? Ke mana kami akan pergi?" Seorang warga desa lainnya menambahkan:"Jika kami harus pindah, kami harus bisa tinggal dalam wilayah yang sama, di tanah leluhur kami, untuk menjaga mata pencaharian kami, dan identitias budaya kami." Seorang wanita lainnya, yang lahir di Camp Kinshasa dari orang tua yang bekerja di pembangunan waduk Inga 1 dan 2, menyatakan dengan jelas: "Kami membesarkan keluarga kami di sini, dan mendidik anak-anak kami, tetapi mereka tidak pernah dipekerjakan oleh SNEL. Dulunya mereka sering mengatakan tentang kerja di Inga 3, sekarang mereka mengatakan kami harus pergi –tapi saya tidak akan meninggalkan tanah ini."

Banyak masyarakat yang akan dipaksa untuk meninggalkan daerah konsesi SNEL tidak akan terkena banjir, namun banyak dari mereka yang akan kehilangan ladang dan kebun karena akan berubah menjadi danau. Meskipun demikian, bukannya ditawari pekerjaan di sebuah proyek yang akan membutuhkan ribuan pekerja Kongo, atau pengembangan ekonomi baru yang aktif terkait dengan danau baru tersebut, mereka malah dipaksa pergi. Misalnya, Camp Kinshasa diperkirakan memiliki populasi sebanyak 9000 yang akan digusur untuk memberi tempat bagi sekitar 7000 pekerja yang akan menetap di sana. Sebuah temuan penting dari kunjungan awal FPP ke Inga adalah kesamaan penjelasan tentang aturan penguasaan lahan setempat. Aturan penguasaan lahan ini menetapkan bahwa kendali atas semua tanah berada di tangan enam marga asli, dan para pendatang harus membayar upeti tahunan kepada mereka untuk meneruskan kepemilikan tanah mereka – yang tidak dapat mereka jual atau namun dapat dialihkan ke pihak ketiga. Hak-hak yang diakui secara luas ini akan hilang jika masyarakat dipindahkan dan, seperti yang dikatakan salah seorang pemimpin marga kepada kami: "Jika kami dipindahkan ke luar tanah kami dan tinggal di atas tanah orang lain maka kami harus membayar upeti kepada para pemimpin mereka selamanya – dan kami tidak menginginkan itu."

Pendanaan Bank Dunia kepada proyek besar ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaman Bank Dunia yang melindungi hak-hak masyarakat harus diakui. Ketika kami menjelaskan beberapa aturan tersebut kepada delegasi masyarakat di Lembah Bundi, alis mata mereka terangkat, dan salah seorang tokoh masyarakat bertanya pada kami: "Aturan-aturan yang melindungi hak-hak kami ini –apakah Andas ungguh-sungguh mengira Bank Dunia akan menerapkannya di sini?"