Komite hak asasi manusia PBB meminta pemerintah Peru mengamankan hak masyarakat adat atas tanah dan melindungi para pembela hak asasi manusia

Komite hak asasi manusia PBB meminta pemerintah Peru mengamankan hak masyarakat adat atas tanah dan melindungi para pembela hak asasi manusia

Komite PBB tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (UN-CERD) telah mengeluarkan pengamatan akhirnya terhadap kinerja pemerintah Peru. (1)

Dalam tanggapannya tanggal 11 Mei 2018, UN-CERD menyoroti keprihatinannya akan 'kurangnya mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, yang sebagian dikarenakan prosedur untuk pengakuan dan sertifikasi tanah yang tidak memadai … yang terus menghasilkan konflik sosial yang serius '. UN-CERD meminta pemerintah Peru untuk, a) 'membentuk mekanisme yang efektif dan tepat untuk memungkinkan dilakukannya klaim dan restitusi atas tanah dan wilayah adat...' dan, b) 'menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan menguasai tanah, wilayah dan sumber daya mereka termasuk melalui pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak ini sesuai dengan standar internasional.’

Pengamatan ini dibuat berdasarkan pengajuan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk sebuah laporan paralel (2) yang diajukan oleh sebuah koalisi organisasi yang mencakup FECONAU (Federasi Komunitas Adat Ucayali), CEPKA (Dewan Etnik Masyarakat Kichwa dari Amazon), IDL (Institute of Legal Defenses/Institut Pembelaan Hukum), CNDDHH (Koordinator Nasional Hak Asasi Manusia) dan FPP. Laporan ini menyoroti pelanggaran yang berkelanjutan dan sistematis terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Ucayali dan San Martin termasuk:

  • Pendirian Kawasan Lindung Escalera Cordillera di atas tanah adat masyarakat adat Kichwa oleh pemerintah daerah San Martin tanpa Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PEDIATAPA) mereka
  • Pembatasan yang diberlakukan terhadap hak-hak masyarakat Kichwa untuk memiliki, menggunakan, dan mengakses sumber daya hutan termasuk melalui penerbitan hak tanah dalam bentuk 'kontrak sewa' dan bukan hak milik
  • Perampasan dan perusakan lebih dari 6.000 hektar lahan adat komunitas Shipibo - Conibo di Santa Clara de Uchunya oleh pengembang kelapa sawit yang berkolusi dengan pemerintah daerah Ucayali

Kasus Santa Clara de Uchunya juga menyoroti ancaman terus-menerus yang dihadapi oleh para pembela hak asasi manusia dan lingkungan di Peru, yang sebagian besar dikarenakan kegagalan pemerintah Peru untuk mengakui tanah mereka secara hukum. Laporan parallel yang diajukan merinci bagaimana masyarakat dan organisasi mereka FECONAU terus mengalami pencemaran nama baik, ancaman pembunuhan dan kriminalisasi karena perlawanan mereka. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Peru telah gagal untuk menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi tanah dan kehidupan mereka dan bahwa pejabat tertentu di dinas pertanian daerah terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan diskriminatif dan rasis dan mengabaikan klaim masyarakat atas hak-hak tanah.

Sementara itu, di San Martin, laporan paralel tersebut menyoroti bagaimana para pemimpin masyarakat telah menghadapi ancaman tindakan hukum dan dituntut oleh pejabat pemerintah daerah San Martin (GORESAM) karena menggunakan tanah adat mereka di Kawasan lindung Cordillera Escalera. Di saat yang sama, tindakan hukum yang diajukan oleh komunitas Nuevo Lamas pada bulan Juli 2017 (3), yang berusaha mendapatkan pengakuan hak mereka atas tanah yang tumpang tindih dengan kawasan lindung, memicu pemecatan perwakilan masyarakat dari posisi mereka di dalam pemerintahan. Selain itu juga ada kampanye publik, yang dimotori oleh organisasi lingkungan setempat dan dipromosikan oleh pemerintah daerah, untuk mencemarkan nama baik dan mengintimidasi para pemimpin masyarakat dan organisasi pendukung mereka. Lebih buruk lagi, kampanye tersebut juga memicu GORESAM untuk menangguhkan program sertifikasi tanah yang sedang berlangsung di wilayah tersebut sebagai bentuk pembalasan.

Dalam tanggapan resminya, komite CERD menyatakan keprihatinannya bahwa meskipun pemerintah baru-baru ini telah membentuk rencana hak asasi manusia nasional, pemerintah masih belum memiliki 'protokol untuk perlindungan para pembela HAM termasuk mekanisme independen yang masih tergantung pada penyediaan. sumber daya yang diperlukan '. Komite meminta pemerintah Peru untuk, antara lain, a) mengadopsi langkah-langkah efektif dan strategis untuk mencegah tindakan intimidasi, gangguan, balas dendam dan kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia… b) membentuk mekanisme nasional yang independen untuk perlindungan hak asasi manusia…. .termasuk penunjukkan sumber daya manusia, teknis dan keuangan yang diperlukan untuk kerja mereka dan, c) melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan kerja fundamental yang dilakukan para pembela hak asasi manusia ... dengan tujuan untuk memunculkan iklim toleransi yang akan memungkinkan mereka untuk melakukan kerja mereka bebas dari segala bentuk ancaman intimidasi dan pembalasan'.

Dalam sebuah tanggapan bersama, Robert Guimaraes Vasquez dan Gider Sangama Tapullima, yang adalah Presiden FECONAU dan CEPKA, menyatakan: “Kami menyambut baik resolusi komite CERD yang menjunjung tinggi keprihatinan kami, namun, anggota komite CERD dan badan HAM PBB lainnya harus mengawasi Peru seperti elang jika menghendaki aspirasi ini terpenuhi. Organisasi internasional termasuk pemerintah Norwegia dan Jerman, UNDP dan Bank Pembangunan Inter-Amerika, yang mendukung program sertifikasi tanah pemerintah Peru dan strategi nol deforestasi, harus memperhatikan dan meminta pertanggunganjawab pemerintah Peru atas kegagalannya untuk menghormati hak kami atas tanah dan melindungi kehidupan masyarakat kami. Kapan tanah adat komunitas Santa Clara de Uchunya akan diberi sertifikat dan dibersihkan dari perkebunan kelapa sawit? Kapan hak-hak komunitas Kichwa atas tanah yang sekarang dijadikan Kawasan lindung Cordillera Escalera diakui? Sampai itu diwujudkan, FECONAU dan CEPKA akan tetap waspada untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi ini.”

 

Notes: Catatan:

  • Laporan CERD didasarkan pada tinjauan berkala terhadap kepatuhan pemerintah Peru terhadap Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
  • Kepatuhan Peru dinilai melalui evaluasi laporan resmi Peru kepada komite, laporan dan uraian dari masyarakat sipil dan dengar pendapat di Jenewa (25-26 April 2018) di mana delegasi pemerintah Peru ditanyai oleh anggota komite
  • Laporan lengkapnya (hanya dalam bahasa Spanyol) tersedia di: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/PER/INT_CERD_COC_PER_31205_S.pdf dan membuat serangkaian rekomendasi untuk pemerintah Peru mengenai masalah-masalah termasuk konsultasi di awal, akses ke keadilan dan penggunaan kekuatan/paksaan.

 

 

(1) Tersedia dalam bahasa Spanyol dari http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/PER/INT_CE…

(2) https://www.forestpeoples.org/en/node/50234

(3) https://www.forestpeoples.org/en/responsible-finance-palm-oil-rspo/pres…