Resources

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Click here to read related PRESS RELEASE.

Read this report in English or in Bahasa Indonesia

Growing global demand for palm oil is fuelling the large-scale expansion of oil palm plantations across Southeast Asia and Africa. Concerns about the environmental and social impacts of the conversion of vast tracts of land to monocrop plantations led in 2004 to the establishment of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), which encourages oil palm expansion in ways that do not destroy high conservation values or cause social conflict. Numerous international agencies have also called for reforms of national frameworks to secure communities’ rights and to develop sound land governance.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

FPP E-Newsletter Special Edition on Safeguards, April 2013 (PDF Version)

As multiple international agencies adopt and update their social and environmental policies, this special edition Forest Peoples Programme E-Newsletter reviews experiences of communities and civil society with the safeguard policies of various international financial institutions. 

FPP E-Newsletter February 2013 (PDF Version)

Dear Friends,

Whenever someone remarks that a solution is being frustrated by ‘lack of political will’, I automatically ask myself: whose is the political will and what are the interests pushing for the opposite? 

Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

Sahabat-sahabat tercinta,

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’, saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya?