Kemenangan pahit bagi masyarakat adat di 'Jantung Borneo' karena perusahaan kayu mengabaikan pencabutan sertifikat FSC-nya

Inui Yeq

Inui Yeq

By
Angus MacInnes

Kemenangan pahit bagi masyarakat adat di 'Jantung Borneo' karena perusahaan kayu mengabaikan pencabutan sertifikat FSC-nya

Forest Stewardship Council (FSC) telah membenarkan pengaduan oleh Forest Peoples Programme terhadap perusahaan penebangan kayu PT Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT). Perusahaan bersertifikasi FSC tersebut telah beroperasi di tanah masyarakat adat Dayak Bahau di Mahakam Atas di Kalimantan Timur, Indonesia, tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) mereka selama tiga tahun terakhir.

Meskipun telah ada keputusan FSC untuk mengakhiri sertifikat PT KBT dan jaminan dari perusahaan bahwa mereka tidak akan memasuki kembali tanah masyarakat adat, komitmen tersebut diingkari tidak sampai dua bulan kemudian ketika PT KBT mengabaikan sanksi yang dikenakan padanya dan memasuki tanah adat Long Isun untuk mengambil kayu.

Sertifikat FSC PT KBT telah diakhiri pada bulan Juli tahun ini. Keputusan tersebut diambil enam bulan setelah pengaduan tersebut diajukan ke FSC, yang merupakan organisasi multipihak global yang mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang bertanggung jawab. Pengaduan tersebut diajukan oleh Forest Peoples Programme (FPP) mewakili komunitas Long Isun. FPP mendesak FSC untuk melakukan sebuah penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terlewatkan oleh auditor terakreditasi FSC di salah satu wilayah terjauh di pulau Kalimantan.

Alih-alih memverifikasi bukti-bukti secara independen, FSC menyerahkan tanggung jawab kembali ke Rainforest Alliance, lembaga sertifikasi yang telah menerbitkan sertifikat yang dipermasalahkan tersebut pada awalnya. Rainforest Alliance kemudian memilih untuk mengadakan konsultasi masyarakat pada bulan Maret bersama komunitas tetangga Naha Aruq, yang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan penebangan kayu. Mereka hanya melakukan kunjungan singkat ke Long Isun.

Inui Yeq, seorang warga komunitas Long Isun dan ibu dari Theodurus Tekwan, yang ditangkap dan dipenjara tanpa dakwaan pada tahun 2014 selama 109 hari ketika dia mencoba untuk melakukan dialog dengan perusahaan kayu tersebut, mengatakan: "Mereka [Auditor Rainforest Alliance] tiba didampingi oleh pekerja PT KBT dan BRIMOB. Kami takut, kami tidak ingin bicara dengan mereka dan mengatakan yang sebenarnya, bagaimana perusahaan tersebut telah mencuri dari kami dan mengirim warga kami ke penjara saat kami menentang mereka."

Terlepas dari prosedur penilaian yang cacat ini, Rainforest Alliance benar-benar menemukan bahwa PT KBT telah melanggar Prinsip 2 dan 3 FSC dan mewajibkan perusahaan untuk "merevisi rencana pengelolaan jangka panjangnya dan memindahkan blok pemanenan untuk tiga tahun ke depan ke area-area di luar tanah leluhur masyarakat Dayak Bahau" sampai komunitas tersebut memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan FPIC) mereka atas operasi perusahaan. FSC mengakui temuan tersebut pada bulan Juni, dan pada bulan Juli, mengakhiri sertifikat KBT.

Menanggapi audit Rainforest Alliance, Marta Doq, direktur organisasi masyarakat adat Nurani Perempuan, yang telah menangani kasus ini sejak tahun 2014, mengatakan: "Kami sangat kecewa dengan audit Rainforest Alliance. Meskipun telah berjanji untuk mendengarkan keluhan kami, mereka tidak pernah mengadakan pertemuan desa yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan keprihatinan kami secara langsung. Apakah FSC menganggap ini sebagai penyelidikan independen? Kami tidak Sebagai organisasi masyarakat adat yang mendukung komunitas tersebut, kami merasa malu dengan kurangnya penghormatan dan pelanggaran kepercayaan yang ditunjukkan oleh FSC."

Kasus Long Isun ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Lembaga Sertifikasi tidak dapat diandalkan untuk menilai kinerjanya secara mandiri.

Di bulan Juli, FPP mengajukan pengaduan kepada FSC tentang Rainforest Alliance atas kinerjanya yang tidak memuaskan. Menanggapi pengaduan ini, FSC menyerahkan tanggung jawab kepada anak perusahaan mereka sendiri, yaitu Accreditation Services International (ASI), badan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Lembaga Sertifikasi. Hanya dari hasil tinjauan dokumen saja, ASI telah menemukan adanya bukti prima facie [bukti pertama] bahwa Rainforest Alliance kurang memadai dalam memverifikasi pengaduan tersebut, namun ASI menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memeriksa ketaatan Rainforest Alliance atau KBT karena "tidak ada lagi hubungan kontraktual terkait FSC yang akan mengikat para pihak untuk menyetujui penilaian ASI".

Di bulan Agustus, bertentangan dengan janjinya untuk menghentikan "semua aktivitas di tanah yang diklaim komunitas Long Isun berada di bawah hak kepemilikan adat", perusahaan kayu tersebut kembali memasuki lahan sengketa tersebut tanpa berkonsultasi dengan masyarakat.

Sementara itu baik KBT maupun FSC tidak memberikan tindakan perbaikan kepada Long Isun atas kerusakan pada 2.000 hektar hutan masyarakat. Masyarakat Long Isun mengandalkan hutan untuk penghidupan mereka.

Marcus Colchester, Penasihat Kebijakan Senior di FPP, mengatakan: "Kasus Long Isun menyingkapkan adanya kekurangan yang besar dalam prosedur pengaduan FSC yang jauh di bawah yang disyaratkan oleh Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Prosedur tersebut terlihat seperti dirancang untuk lebih melindungi kepentingan industri, FSC dan Lembaga Sertifikasi, daripada memberikan tindakan perbaikan atas pelanggaran hak asasi manusia."

FSC akan mengadakan sidang umumnya di Vancouver pada tanggal 8-13 Oktober "untuk membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab" dan telah sepakat untuk antara lain membahas kasus ini.

Ends

Tersedia foto-foto terkait. Untuk informasi lebih lanjut hubungi communications@forestpeoples.org. Untuk informasi yang berkaitan dengan kasus, hubungi  angus@forestpeoples.org

Catatan

Prinsip 2 dan 3 FSC adalah:

Prinsip 2: Hak-Hak Kepemilikan dan Pemanfaatan dan Kewajibannya: Hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan jangka panjang atas lahan dan sumberdaya hutan harus didefinisikan secara jelas, didokumentasikan serta diakui secara hukum  

Prinsip 3: Hak-hak Masyarakat Adat: Hak-hak legal dan hak-hak adat masyarakat adat untuk memiliki, memanfaatkan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdayanya harus diakui dan dihormati.