Resources

The HCSA recently finalised a set of 14 Social Requirements that must be followed when applying the High Carbon Stock Approach. An Implementation Guide for the Social Requirements has also been developed and provides guidance for those applying the HCSA and its Social Requirements. 

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengenali dan menjaga hutan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap nol deforestasi, perlindungan atas lahan gambut, dan penghentian eksploitasi sosial. HCSA saat ini telah menjadi bagian dari Prinsip dan Kriteria dari RSPO. HCSA baru-baru ini menyelesaikan serangkaian 14 Persyaratan Sosial yang harus dipenuhi ketika menerapkan HCSA.

When major brands like Nestlé or Unilever make ‘Zero Deforestation’ commitments, consumers may feel reassured that the products they buy in supermarkets have not contributed to tropical deforestation. But it’s easier to make the pledge than prove it is done.

Ketika merek-merek besar seperti Nestlé atau Unilever membuat komitmen 'Nol Deforestasi', konsumen mungkin merasa yakin bahwa produk yang mereka beli di supermarket tidak berkontribusi pada deforestasi hutan tropis. Namun, lebih mudah membuat janji dari pada membuktikan telah menuhinya.

Bangkok: Major palm oil producers and environmental NGOs announced today their agreement on a method to decide which forests must be conserved for companies to uphold their ‘no deforestation’ commitments. Forest Peoples Programme, which has been engaging closely in the process (links), welcomed the outcome.

Communities in Liberia have spoken to palm oil sector representatives about ongoing land tenure issues and participation of peoples in future plans for their customary lands. Sixteen representatives from across Liberia attended the 2nd Annual Tropical Forest Alliance 2020 National Dialogue to talk about the future of both their lands and large-scale agricultural developments in the country.

Masyarakat di Liberia telah berbicara kepada perwakilan sektor minyak sawit tentang masalah-masalah penguasaan lahan yang terus berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam rencana masa depan untuk tanah adat mereka.Enam belas perwakilan dari seluruh Liberia menghadiri dialog nasional tahunan ke-2 Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogues) untuk membicarakan masa depan tanah mereka dan masa depan pembangunan agrikultur skala besar di negara ini.

In response to consumer pressure to eliminate deforestation from products on supermarket shelves, corporations have been making numerous ‘Zero Deforestation’ pledges, often accompanied by ‘Zero Exploitation’ commitments. But what do they require in practice and how can companies’ performance be verified?

Menanggapi tekanan konsumen untuk menghilangkan deforestasi dari produk yang dijual di pasar, perusahaan-perusahaan telah membuat banyak janji 'Nol Deforestasi', yang seringkali disertai dengan komitmen terhadap 'Nol Eksploitasi'. Perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk memastikan bahwa produk dalam 'rantai pasok' mereka tidak 'melibatkan deforestasi' dan tidak terkait dengan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenaga kerja. Komitmen-komitmen ini disambut baik namun memunculkan banyak pertanyaan: apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya dan bagaimana kinerja perusahaan dapat diverifikasi?

Global calls to curb forest loss have taken on an added urgency in the light of renewed efforts to combat climate change. The statistics are clear: rapid land use change is a significant cause of emissions of global warming gases. In some tropical forest counties, like Indonesia, land clearance for oil palm and pulpwood plantations is causing massive emissions from trashed forests and drained peat-swamps. Per capita emissions from Indonesia rival those of many developed countries. So it makes sense to slow down forest loss.

Seruan global untuk menekan hilangnya hutan semakin mendesak dengan melihat upaya-upaya baru untuk melawan perubahan iklim. Data statistik telah jelas: perubahan penggunaan lahan yang cepat adalah salah satu penyebab utama emisi gas pemanasan global. Di beberapa negara berhutan tropis, seperti Indonesia, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp menyebabkan emisi besar-besaran dari hutan yang dibuka dan rawa gambut yang dikeringkan. Emisi per kapita dari Indonesia menyaingi emisi dari banyak negara maju. Jadi masuk akal untuk memperlambat hilangnya hutan.

Credit Suisse, Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) and Mitsubishi UFJ Securities are acting for Golden Agri-Resources - part of the Sinar Mas Group - in a new bond offering worth up to USD 400 million, according to a Debtwire report last week.

Palm oil conglomerate criticised for multiple violation of RSPO’s requirements that lands only be acquired from indigenous peoples and local communities with their free, prior and informed consent.

Communities seeking redress for their lands, grabbed for pulpwood plantations in Sumatra, are let down by resolution process, reveals new report.

 

Eco-business published an exclusive article jointly written by FPP, Greenpeace, RAN and WWF, on the NGOs’ thinking on protecting high carbon stock (HCS) forests. They indicated that despite commitments by some companies to protect these forests, challenges still remain, namely the definition of HCS.

Palm oil companies have long been criticised for their damaging clearance, of both forests and peatlands, which contributes significantly to global warming. It is estimated that Indonesia, where deforestation is still increasing despite Presidential promises to halt it, is the world’s third highest emitter of green house gases. This is mainly due to large scale land clearance for palm oil plantations, pulp and paper ventures and transmigration. So what are the implications for forest peoples?

Perusahaan minyak sawit telah lama dikritik karena aktivitas pembukaan lahannya yang merusak, baik merusak hutan maupun lahan gambut, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan Indonesia, di mana deforestasi masih terus meningkat meskipun ada janji Presiden untuk menghentikannya, adalah pelepas emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit, industri pulp(bubur kertas) dan kertas serta transmigrasi. Mengingat tidak efektifnya upaya pemerintah, membujuk perusahaan untuk menyisihkan kawasan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka tampak seperti sebuah cara yang masuk akal untuk membatasi masalah tersebut. Tapi, mengingat bahwa sebagian besar konsesi diberikan oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu mengakui dan mengamankan tanah-tanah masyarakat setempat,apa implikasi dari penyisihan lahan ini terhadap hak-hak dan mata pencaharian masyarakat hutan?

Plantation companies seeking to avoid destroying forests and causing climate change have been advised to set aside forests and peatlands within their concessions. But what are the implications for forest peoples? Do they benefit or does this further curtail their rights?

Perusahaan perkebunan yang berupaya menghindari penghancuran dan menyebabkan perubahan iklim telah disarankan untuk menyisihkan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka. Tapi apa implikasinya bagi masyarakat hutan? Apakah mereka mendapatkan manfaat atau apakah ini akan membatasi hak-hak mereka lebih lanjut?