Resources

Jakarta, 27 Mei 2021 Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite CERD PBB) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan upaya perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, “dalam kaitannya dengan meningkatnya perluasan kelapa sawit di tanah dan wilayah masyarakat adat.”

Kertas kebijakan ini ditujukan bagi pejabat pemerintah yang menangani perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan, legislator, serta komunitas lokal di pedesaan beserta lembaga pendampingnya.

Pasca reformasi politik dan hukum di Indonesia, pengakuan negara terhadap masyarakat adat (lokal) di Indonesia terus bertumbuh. Puluhan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan ratusan produk hukum daerah telah disahkan untuk mengakui keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat adat.

Ringkasan Makalah ini menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan mencerabut hak masyarakat adat dan komunitas hutan di Indonesia.

Kebijakan perkebunan industri, skema pemukiman kembali dukungan negara, kebijakan sosial pemerintah penyokong paham integrasi, yang dikombinasikan dengan sistem penguasaan tanah yang gagal melindungi hak-hak adat, menciptakan ‘ramuan’ mematikan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan yang mengkhawatirkan dalam hilangnya hutan di Indonesia[1]  dan digunakan untuk mempertahankan salah satu perubahan legislatif terbesar dalam sejarah negara – Undang-Undang Cipta Kerja.

Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengenali dan menjaga hutan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap nol deforestasi, perlindungan atas lahan gambut, dan penghentian eksploitasi sosial. HCSA saat ini telah menjadi bagian dari Prinsip dan Kriteria dari RSPO. HCSA baru-baru ini menyelesaikan serangkaian 14 Persyaratan Sosial yang harus dipenuhi ketika menerapkan HCSA.

COVID-19 adalah ancaman global, yang efek sepenuhnya belum kita ketahui. Apa yang kita ketahui adalah bahwa banyak masyarakat adat dan komunitas lokal menghadapi kesulitan melampaui apa yang kita semua tengah alami.

Pada bulan Juni 2018, perwakilan masyarakat Ik, Tepeth, Batwa, Benet, dan Ngikarimajong berkumpul di Kisoro dalam sebuah lokakarya masyarakat adat di Uganda yang diselenggarakan oleh Organisasi Persatuan untuk Pembangunan Batwa di Uganda (United Organisation for Batwa development in Uganda/UOBDU) dan didukung oleh Forest

Lebih dari 25 perwakilan masyarakat adat Baka dan Bagyeli telah menerima pelatihan tentang alat untuk memantau pelaksanaan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (

Dengan rasa sedih yang mendalam Forest Peoples Programme mendengar kabar bahwa Dan meninggal dunia secara tiba-tiba di awal Februari. Seluruh tim FPP menyampaikan dan menyatakan belasungkawa kami atas berita yang tidak diduga ini, dan simpati dan kepedihan kami terhadap janda dan anak-anaknya.

Laporan alternatif disampaikan oleh Asosiasi Okani dan FPP kepada Kelompok Kerja Pra-Pertemuan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), 3-16 April 2018, untuk membantu persiapan daftar masalah-masalah yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan Laporan Negara Republik Kamerun mendatang.

On the international day of human rights, indigenous federation FAPI issued a statement expressing solidarity with the Jejytymiri community of the Ava Guaraní people, denouncing further abuses committed against the Makutinga indigenous community, of the Mbya Guaraní people.

7th Regional Conference on Human Rights and Agribusiness in South East Asia issues resolution calling for change in land tenure recognition and security.

The Wapichan People of Guyana have set up a ground-breaking system to defend their human rights and monitor their ancestral lands against harmful development.

As the world marks 10 years since the formal adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) by the General Assembly, Forest Peoples Programme celebrates and supports the many gains made for indigenous peoples in legal advancements, key legal cases fought and won, increasing global respect, recognition and increasing, strong solidarity and collaborative work across the globe.

Sekelompok masyarakat adat di Kamerun telah mengeluarkan sebuah Deklarasi yang menyerukan penghormatan terhadap hak penguasaan lahan adat mereka.

Murder of six farmers in Ucayali condemned by Shipibo as a result of Peruvian government’s failure to address land trafficking in the Peruvian Amazon.

Perkebunan monokultur kelapa sawit terus meluas di pegunungan “Montes de María” di Kolombia, menimbulkan protes di kalangan masyarakat yang kehilangan tanah

Komunitas Sengwer di Embobut telah tercerai-berai, dengan sebagian besar masih tinggal di hutan-hutan mereka juga di kawasan terbuka dalam hutan di puncak Cherangany Hills meskipun telah digusur oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kenya (KFS). Di sana mereka menyelamatkan diri dari penganiayaan para penjaga hutan, dari pembakaran tempat huni darurat dan dari penghancuran barang-barang pokok rumah tangga mereka, serta dari ancaman penangkapan meskipun ada perintah Pengadilan Tinggi yang melarang penganiayaan dan penggusuran tersebut.