Resources

Melindungi Pembela Hutan

11 Oct 2017
Sekitar 5 persen penduduk bumi adalah masyarakat adat, dan setiap hari banyak sekali warga masyarakat adat menghadapi risiko kematian dalam perjuangan melindungi tanah leluhur mereka.

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

05 Dec 2014
Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

01 Oct 2013
Teman-teman yang baik, Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

09 Jul 2013
Teman-teman terhormat,Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

18 Feb 2013
Sahabat-sahabat tercinta,Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’, saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya? 

Vrijelijk tot stand gekomen, voorafgaande en weloverwogen instemming (FPIC): twee case studies uit Suriname

15 Mar 2007
Dit rapport beschrijft hoe de Saramaka- en Lokono-gemeenschappen in Suriname het concept "Free, Prior and Informed Consent (FPIC)" in de praktijk brengen.Twee typische situaties in Suriname worden beschreven: 1) houtkap en bio-prospecting op het grondgebied van de Saramaka-gemeenschap; en 2) mijnbouw en daarmee verweven activiteiten op het grondgebied van de Lokono-gemeenschap in West Suriname.Forest Peoples Programme en de Vereniging van Saramakaanse Gezagsdragers