Ressources

Media release & press briefing: The ways forward - indigenous and local perspectives on our biodiversity crisis  

21 Sep 2020
Without immediate action we face catastrophic loss of nature and biodiversity and increasing risks of pandemics as a result, as showcased in a major report released by the UN Convention on Biological Diversity last week. A complementary report released at the same UN meeting, the Local Biodiversity Outlooks 2, shows the need for a step change in how we confront these crises.

PRESS RELEASE: Call for Action - Indonesian Government must address violation of community's rights

16 Mar 2017
The Indonesian government must address the human rights violations in Long Isun, Indonesia – a global gathering has declared. Delegates from Africa, Asia and Latin America heard first-hand testimonies of the growing harm facing forest communities around the world. From Indonesia, many cases demonstrated that Government plans and policies favoured the interests of large companies to the detriment of unprotected communities. They have called on the Government to protect the rights of the communities.

PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

16 Mar 2017
Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggran hak asasi manusia di Long Isun, Mahakam Hulu, Indonesia-Deklarasi dari sebuah pertemuan internasional. Delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik.

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

02 Feb 2017
Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat.