Tantangan dalam Proses Penilaian Dasar Sosial Kerangka Kerja Remedi FSC: Studi Kasus

Pada November 2024, FPP dan mitra lokal melakukan kunjungan lapangan ke sembilan kelompok masyarakat di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur yang telad terdampak oleh pelanggaran standar FSC di masa lampau. 

Penelitian ini mengungkapkan adanya tantangan-tantangan signifikan dalam penerapan proses Kerangka Kerja Remediasi tujuh bagian di lapangan.

 

Temuan utama meliputi:

• Kurangnya transparansi, dan terbatasnya distribusi informasi, terutama terkait penetapan garis dasar sosia. Sebagian besar sesi sosialisasi diadakan di ibu kota kabupaten atau provinsi, seringkali dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, namun dengan keterlibatan langsung yang minimal dari anggota kelompok masyarakat yang terdampak.
• Pengucilan terhadap banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Meskipun program percobaan untuk peningkatan kapasitas sedang berlangsung , di mana hal tersebut melibatkan lima belas kelompok masyarakat di Riau, ratusan kelompok masyarakat yang terdampak dan telah membuat klaim-klaim serupa tetap tidak didukung dan tidak mendapat informasi tentang proses Kerangka Kerja Remediasi.
• Tidak adanya Persetujuan yang diberikan secara Bebas, Berlandaskan Informasi Cukup yang Diberikan Sebelumnya (PADIATAPA). Di antara sembilan kelompok masyarakat yang dikunjungi, hanya dua yang pernah mendengar tentang FSC, APRIL, atau Kerangka Kerja Remediasi (keduanya di Riau). Di semua kasus, PADIATAPA tidak ada diminta sebelum pelaksanaan penilaian dasar sosial, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan FSC.
• Tidak ada kunjungan oleh penilai independen. Tidak satupun kelompok masyarakat yang dikunjungi oleh peneliti FPP telah dilibatkan secara langsung oleh penilai independen, termasuk di Sumatra Utara, di mana penilaian dasar sosial formal dilaporkan telah selesai. Penilaian yang berfokus pada struktur administratif desa tampaknya telah menciptakan ‘titik buta' di mana kelompok masyarakat pemangku hak tidak dipertimbangkan.

Penelitian ini juga menegaskan kembali kebutuhan mendesak akan pemulihan yang efektif. Masyarakat menceritakan tentang kerugian yang dialami, termasuk pelanggaran terhadap hak atas tanah, pembatasan mata pencaharian tradisional, kerusakan situs budaya dan spiritual, dampak negatif terhadap kesehatan, serta pengalaman mereka mendapatkan tindakan ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi.