Bank Dunia akan melemahkan standar hak-hak masyarakat adat regional dan global

Bank Dunia telah meninjau kembali perangkat kebijakan pengamannya sejak akhir tahun 2010 (lihat lembar berita FPP terdahulu dari bulan April 2014, Oktober 2013, April 2013, Oktober 2012 dan Oktober 2011). Bank Dunia telah menghabiskan 4 tahun terakhir ini dengan 'sikap mendengarkan' karena ribuan tanggapan datang dari konstituennya di seluruh dunia dengan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali umpan balik konkret yang diberikan oleh Bank Dunia. Banyak yang dipertaruhkan dengan proses penininjauan ini, karena Bank Dunia berusaha mengintegrasikan perlindungan-perlindungan tingkat proyek penting untuk tujuan-tujuan sosial dan lingkungan ke dalam proses reformasi yang lebih luas di kalangan internal Bank Dunia yang diawasi oleh Presiden Kim.Bank Dunia telah memiliki perlindungan untuk masyarakat adat sejak merilis Pernyataan Panduan Operasi (Operational Manual Statement) versi 2.34 mengenai "Masyarakat Tribal dalam Proyek yang Didanai Bank Dunia" pada tahun 1982. Panduan ini kemudian diganti dengan 'Petunjuk Operasional (Operational Directive) versi 4.20' (berlaku dari 1991 sampai 2004) dan kemudian diganti lagi dengan Kebijakan Operasional versi 4.10 saat ini (sejak 2004). Dalam OP4.10 Bank Dunia tertinggal dibandingkan standar-standar internasional dalam hal perlunya melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama karena Bank Dunia terus-menerus gagal dalam mewajibkan para peminjam untuk mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) dari masyarakat adat sebelum melaksanakan proyek-proyek yang berdampak besar terhadap tanah, wilayah, sumber daya atau mata pencaharian masyarakat terkait. Masukan yang terus datang dari organisasi-organisasi masyarakat adat dan organisasi-organisasi lainnya selama beberapa tahun terakhir menuntut agar perlindungan dasar ini, yang sudah tercantum dalam hukum-hukum internasional dan komitmen-komitmen hukum para peminjam, ditempatkan ke dalam kebijakan Bank Dunia.Pada bulan Agustus, umpan balik konkret mengenai tinjauan pengaman Bank Dunia ini mungkin telah tersedia karena Bank Dunia harus mengajukan satu set rancangan kebijakan pengaman baru kepada Komite Efektivitas Pembangunan (Committee on Development Effectiveness - CODE) pada bulan Juli. Komite tersebut adalah sebuah komite dari Dewan Eksekutif yang akan memutuskan apakah kebijakan yang diusulkan harus direvisi lebih lanjut oleh staf Bank Dunia atau akan dirilis untuk konsultasi publik.Namun, bahkan sebelum rilis publik dari draft yang baru ini, keprihatinan serius telah muncul mengenai isi dari rancangan pengaman ini. Komunikasi surel internal dan diskusi internal Bank Dunia tentang rancangan perlindungan yang baru ini mengungkapkan adanya keprihatinan di lingkup Bank Dunia mengenai beberapa usulan yang dibuat. Ini termasuk keprihatinan akan beberapa ide mengejutkan tentang kandungan dan arah kebijakan untuk masyarakat adat di masa depan terkait dengan kewajiban untuk mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan tentang pendekatan regional untuk kebijakan masyarakat adat di Afrika.Bocoran email menunjukkan bahwa Bank Dunia mungkin mencoba untuk menghindari perdebatan tentang keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) dengan mengharuskan FPIC yang (untuk keperluan Bank Dunia) didefinisikan hanya sebagai dukungan masyarakat luas (Broad Community Support). BCS adalah standar yang tidak memadai saat ini yang digunakan Bank Dunia dan telah ditolak mentah-mentah oleh berbagai masyarakat adat. Seperti diakui dalam surel-surel tersebut: "Bank Dunia mungkin menghadapi tantangan yang signifikan dalam operasi-operasinya dan dalam hubungan eksternal jika Bank Dunia mendefinisikan FPIC semata-mata sebagai ekspresi kolektif dari dukungan masyarakat luas (BCS)" dan bahwa, dengan fungsionalitas tidak lebih dari kebijakan yang berlaku saat ini, menegaskan "pencantuman FPIC ini dapat dilihat sebagai sebuah sikap yang dangkal". Ini adalah pandangan kami bahwa posisi tersebut, jika dirilis untuk konsultasi publik, memang akan dipandang sebagai sikap yang dangkal seperti adanya, dan merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab dari masukan selama selama tiga tahun yang meminta perlindungan nyata bagi FPIC.Mungkin yang bahkan lebih memprihatinkan adalah usulan yang terkandung dalam konsep pengaman tersebut yang memperoleh perhatian internal amat besar – yaitu usulan bahwa perlindungan bagi masyarakat adat yang diterapkan di Afrika akan berbeda dari yang diterapkan di tempat lain di dunia. Sementara rincian tentang apa maksud usulan ini sulit untuk dipahami tanpa melihat usulan yang sebenarnya secara langsung, yang jelas adalah bahwa memperlakukan masyarakat adat di Afrika secara berbeda dari masyarakat adat di daerah-daerah lain di dunia melemahkan dan bertentangan dengan perlindungan hukum internasional untuk hak-hak masyarakat adat yang telah dikembangkan selama puluhan tahun.Penegasan bahwa masyarakat adat di Afrika harus diperlakukan berbeda dari masyarakat adat di daerah lain tidak memiliki dasar moralitas maupun dasar hukum. Mekanisme HAM regional Afrika (Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat serta Pengadilan Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat) bersama-sama dengan Kelompok Kerja Penduduk/Masyarakat Adat yang dibentuk oleh Komisi Afrika mengakui keberadaan masyarakat adat di Afrika. Semakin banyak keberadaan yurisprudensi dan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di benua itu, baik di tingkat regional maupun di tingkat parlemen nasional dan legislatif.Gagasan bahwa Bank Dunia dapat bertindak untuk melemahkan situasi masyarakat adat di Afrika merupakan hal yang gawat. Masyarakat Endorois dan Sengwer di Kenya, masyarakat San di Kalihari di Afrika Selatan, masyarakat Batwa di Uganda dan banyak masyarakat lain di benua tersebut telah menggunakan dan terus menggunakan hukum nasional, regional dan internasional dan proses-proses hukum untuk menegaskan hak-hak mereka dan melindungi masa depan mereka. Untuk menolak penerapan hukum ini adalah ancaman besar terhadap hak asasi manusia dari masyarakat-masyarakat ini, dan usulan ini harus dihapus dari kerangka kerja kebijakan pengaman Bank Dunia yang baru.Akan dilakukan: Tautan ke surat FPP kepada Presiden Bank Dunia di bulan Juni (ada di situs kami) Tautan ke halaman kebijakan pengaman Bank Dunia di situs kami