Kebijakan Hutan Bank Dunia

Bersamaan Bank Dunia meninjau standar lingkungan dan sosial, satu kesempatan besar untuk memeriksa dengan seksama pendekatan Bank Dunia terhadap hutan jangan sampai terlewati

Berbagai dampak buruk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia pada hutan tropis telah menjadi satu persoalan keprihatinan bagi masyarakat sipil dan masyarakat hutan selama beberapa dekade. Pada tahun 1980 proyek raksasa Bank Dunia di Amazon dan di Indonesia dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur, kolonisasi pertanian dan transmigrasi menghasilkan kritik penting dari publik. Hal ini kemudian memunculkan tekanan politik yang menjadi penyebab utama Kelompok Bank Dunia mengambil standar sosial dan lingkungan wajib, yang dikenal sebagai upaya perlindungan, untuk menunjukan komitmennya mencegah bahaya bagi masyarakat dan lingkungan [Lihat Artikel#1]

 

Kebijakan perlindungan spesifik pertama tentang hutan diberlakukan oleh Bank Dunia tahun 1991. Kebijakan hutan merupakan satu pendekatan baru dengan menjanjikan fokus pada pengurangan kemiskinan dan penghormatan hak-hak lokal. Kebijakan hutan juga memperkenalkan satu pelarangan terhadap Bank Dunia mendanai pembalakan skala besar pada hutan-hutan hujan tropis primer. Tetapi oposisi internal di Bank Dunia menolak kebijakan ini kuat sejak awal. Manajemen Bank Dunia mengatakan bahwa kebijakan hutan terlalu konservasionis dan bahwa larangan soal dukungan Bank Dunia untuk pembalakan industrial telah menciptakan satu 'pengaruh mengerikan' terhadap pinjaman Bank Dunia. Mereka mendebat bahwa kebijakan tersebut mencegah lembaga mereka (Bank Dunia) membantu reformasi sektor kehutanan. Meskipun satu evaluasi oleh Bank Dunia sendiri menemukan bahwa kurangnya pemantauan sistematis implementasi proyek merupakan masalah utamafile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn1[i], manajemen Bank Dunia tidak menjawab berbagai masalah terkait dengan kepatuhan perlindungan. Sebaliknya,  setelah satu proses lama dari peninjauan implementasi dan pembangunan strategi, Bank Dunia membuang Kebijakan Hutan 1991 dan memberlakukan satu revisi kebijakan dan strategi perlindungan hutan tahun 2002. Kebijakan baru ini mencabut larangan bagi Bank Dunia untuk mendanai pembalakan industrial, tunduk pada sertifikasi independen pemanenan kayu berkelanjutan atau satu rencana mencapai sertifikasi pada waktu yang tidak dibatasi di masa depan. Pada saat bersamaan, kebijakan 2002 membuat aturan bahwa Bank Dunia tidak akan mendanai “kegiatan penebangan komersial” dalam hutan-hutan “kritis”, tetapi tidak menyatakan siapa yang akan menjabarkan satu kawasan sebagai hutan-hutan “kritis” (OP4.36 pada paragraf 8, 9 dan 10).file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn2[ii] 

Masalah-masalah dengan kebijakan dan strategi yang ada:

Saat itu, banyak NGO termasuk FPP, menunjuk banyak masalah dan kendala utama  padaKebijakan dan Strategi Hutan Bank Dunia, dan kebijakan terkait Habitat Alami (OP4.04), yang tidak pernah diselesaikan sampai hari ini. Beberapa tunggakan masalah termasuk diantaranya:

• kurangnya perlindungan yang memadai untuk hak kepemilikan tanah dan sumber daya bagi masyarakat yang bergantung pada hutan;
• kurangnya satu pendekatan lintas sektor terhadap hutan untuk memastikan bahwa semua jenis program Kelompok Bank Dunia, termasuk proyek-proyek dalam sektor energi dan transportasi akan konsisten dengan perlindungan hutan;
• banyak celah besar dalam Kebijakan Habitat Alami yang mengizinkan pembalakan, pembukaan hutan dan kegiatan pembangunan di kawasan habitat kritis (sehingga mengancam perlindungan 'hutan kritis')
• dikeluarkannya cakupan perlindungan untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan dan bentuk-bentuk pinjaman programatik lainnya;
• ketergantungan pada standar-standar sertifikasi yang tidak pastifile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn3[iii]

Selain mengangkat kendala-kendala di atas, NGO juga kukuh mendesak Bank Dunia melakukan satu evaluasi implementasi pada Kebijakan Habitat Alami Bank Dunia agar belajar dan menunjukan cara untuk menerapkan perlindungan habitat kritis dengan baik. Mengingat kontroversi seputar kebijakan ini, Bank Dunia berjanji akan membentuk kelompok penasehat eksternal untuk memastikan transparansi dan memberikan panduan independen pada implementasi kebijakan; satu mekanisme baru akan dibentuk untuk menangani hutan dalam penyelarasan hal pinjaman dan satu buku-sumber tentang hutan (buku pegangan) akan disusun untuk menjelaskan kepada pegawai dan para peminjam bagaimana perlindungan hutan kritis diterapkan, sementara International Finance Corporation (IFC)/Lembaga Keuangan Internasional akan memberlakukan satu versi revisi kebijakan untuk pinjaman sektor swasta pada sektor kehutanan.

Tindak lanjut yang lemah:

Walaupun Bank Dunia akhirnya membentuk Kelompok Penasehat Eksternal (EAG) tahun 2003file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn4[iv], dampaknya terhadap operasi Bank Dunia belum berarti sama sekali. Beberapa komunikasi EAG baru-baru ini mendesak Bank Dunia untuk mengambil standar HAM internasional, termasuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan Bank Dunia dengan UNDRIPfile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn5[v], sampai sekarang tidak mendapat tanggapan.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn6[vi] Janji-janji lainnya bahkan dilanggar atau belum dipenuhi sama sekali.  IFC tidak pernah mengadopsi kebijakan tersebut sebagai satu kebijakan tersendiri namun memasukkan hutan dalam Standar Kinerja 6 IFC tentang “Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alami Hayati”.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn7[vii] Standar IFC ini membuka lubang besar untuk konversi hutan alam untuk pembangunan industrial dan bahkan membiarkan pendanaan kegiatan-kegiatan yang merusak habitat-habitat kritis sepanjang ada rencana pengganti [off-set], walaupun off-set (rencana pengganti) keanekaragaman hayati sangat kontroversial.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn8[viii] Buku-sumber tentang Hutan akhirnya dipublikasikan pada tahun 2008, sementara kebijakan Bank Dunia pada tahun 2004 tentang Pinjaman Kebijakan Pembangunan hanya menyebutkan secara selintas tentang hutan dengan persyaratan-persyaratan minimal untuk menangani dampak-dampak negatif terhadap hutan dan masyarakat hutan (OP8.60 dalam paragraph 11).file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn9[ix] Selain dari permintaan berulang, implementasi perlindungan Bank Dunia tentang Habitat Alami belum pernah dievaluasi (peninjauan implementasi) oleh kelompok evaluasi Bank Dunia sendiri.

Langkah-langkah dalam arah yang benar:

Meskipun ada banyak kelemahan yang disebutkan pada paragraph sebelumnya di atas, ada beberapa langkah positif yang telah ditempuh oleh Bank Dunia dalam keterlibatannya dengan sektor kehutanan. Langkah-langkah positif tersebut termasuk proyek-proyek pengelolaan hutan berbasis masyarakat progresif di Mexico, berbagai upaya untuk mendukung masyarakat melalui Kemitraan Hutan yang Bertumbuh (Growing Forest Partnership/GFP), pengembangan kapasitas dan dukungan untuk Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau Penegakan Hukum Kehutanan, Governansi dan Perdagangan (FLEGT) melalui Program tentang Kehutanan (PROFOR/Programme on Forest), dan upaya terbaru membentuk satu mekanisme hibah yang diperuntukan bagi masyarakat hutan di bawah Program Investasi Hutan  (FIP/Forest Investment Programme), serta kerja analitis yang berguna dalam tata kelola hutan. Selain itu masih ada satu kajian penting tentang peran penting pembalakan ilegal di banyak negara pelanggan Bank Dunia. Kajian tersebut mendesak Bank Dunia (dan badan-badan pembangunan lainnya) membantu negara-negara dalam memperkuat sistem pengadilan kriminal dan anti pencucian uang.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn10[x] Selain itu, penting dicatat bahwa FIP melarang dukungan untuk konversi, deforestasi atau degradasi hutan alam melalui, dan tidak terbatas pada, antara lain pembalakan industrial dan perkebunan kayu (Dokumen Desain FIP).file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn11[xi] Sayang sekali, inisiatif-inisiatif penting tersebut tidak dipadukan dalam portfolio Bank Dunia lebih luas dalam kehutanan. Satu contoh adalah proyek-proyek pengelolaan hutan di Asia seharusnya partisipatif tetapi gagal memberdayakan masyarakat dan bahkan memasukan pola-pola penggusuran yang berbahaya.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn12[xii]

Masalah implementasi yang sedang terjadi dan cacat strategi:

Masalah-masalah dalam implementasi perlindungan hutan Bank Dunia dan kebijakan-kebijakan terkait terdokumentasi dengan sangat baik dalam evaluasi resmi, laporan masyarakat sipil dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada CAO dan Panel Inspeksi.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn13[xiii] Peninjauan tengah tahun 2007 tentang Strategi Kehutanan, sebagai contoh, menemukan bahwa masalah kemiskinan dan dampak-dampak buruk sosial tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam proyek-proyek Bank Dunia atau analisis ekonomi dan sektoral. Selain itu juga ditemukan bahwa pegawai Bank Dunia cenderung memperlakukan kebijakan perlindungan sebagai hambatan terhadap pengurusan proyek bukan melihatnya sebagai alat penting untuk mengurangi bahaya dan memperbaiki capaian-hasil pembangunan.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn14[xiv] Masalah serupa terkait dengan implementasi lemah juga ditemukan dalam peninjauan Kelompok Evaluasi Independen baru-baru ini soal tidak adanya bukti bahwa dukungan Bank Dunia bagi kebijakan dan investasi yang membantu konsesi pembalakan kayu industrial mengarah pada pembangunan berkelanjutan.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn15[xv]

Beberapa temuan kunci evaluasi IEG 2013 atas keterlibatan Bank Dunia dalam sektor kehutananfile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn16[xvi]

• Perhatian pada kemiskinan pedesaan masih kurang dalam reformasi konsesi yang didukung Bank Dunia
• Hanya 2 dari 37 proyek kawasan lindung hutan mencapai tujuan sumber penghidupan yang diharapkan
• Tiga perempat proyek-proyek kawasan lindung hutan memicu OP 4.12 (Penggusuran Paksa), tetapi hanya dua yang dilaporkan mengenai ada atau tidaknya dampak-dampak buruk pada sumber penghidupan sudah dicegah
• Kurang dari separuh dari proyek-proyek yang didanai Bank Dunia menggunakan kayu dari hutan alam atau perkebunan kayu mencapai sertifikasi sebagaimana diwajibkan
• Sistem pemantauan dan pelaporan untuk proyek-proyek kehutanan tidak memadai untuk menilai apakah Bank Dunia mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial
• Pertimbangan tentang gender tidak dijawab dengan baik
• Sebagian besar proyek tidak memperhitungkan dengan tuntas persoalan dan tantangan perubahan iklim

Diantara sekian banyak rekomendasi, evaluasi IEG 2013 menyarankan bahwa Bank Dunia harus melakukan satu peninjauan cermat atas reformasi konsesi yang didanai Bank Dunia dan proyek pembalakan kayu komersial untuk memeriksa apakah model konsesi untuk pembangunan hutan telah berkontribusi pada capaian pengentasan kemiskinan. Hal ini diperlukan untuk dapat menyampaikan berbagai perbaikan lebih lanjut dalam kebijakan dan strategi Bank Dunia untuk sektor kehutanan. Pada bulan Februari 2013, manajemen Bank Dunia dan Komite Dewan masalah Keberhasilan Pembangunan (CODE) dengan datar menolak rekomendasi ini. Manajemen Bank Dunia Bank tidak mengakui sebagian besar temuan evaluasi IEG dengan menuduh temuan tersebut berdasarkan pada banyak kesalahan metodologi dalam evaluasi.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_edn17[xvii] Sepertinya, lagi-lagi, sasaran internal Bank Dunia dalam mencapai target pemberian pinjaman mengambil preseden atas pembelajaran dari pengalaman masa lalu dan memastikan hasil-capaian pembangunan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Reformasi besar diperlukan untuk mencapai capaian berkelanjutan:

Banyak NGO, termasuk FPP dan Urgewald, sedang mendesak Bank Dunia untuk menggunakan proses peninjauan dan pembaruan perlindungan saat ini (lihat Pasal 5) untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan bagi hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Singkatnya, organisasi masyarakat sipil sedang menekankan kebutuhan bagi Bank Dunia untuk:

• Memperbaiki pengaturan pengawasan, supervisi dan kepatuhan pada sistem Bank Dunia dan  peminjam untuk memastikan penerapan perlindungan terkait kehutanan yang efektif, termasuk melacak governansi, kemiskinan dan capaian sumber penghidupan dalam proyek dan program Bank Dunia;
• Fokus dalam mendorong sektor kehutanan dan reformasi kepemilikan tanah untuk menjamin kepemilikan masyarakat dan kendali kehutanan masyarakat, kawasan lindung masyarakat dan wilayah hutan masyarakat adat, termasuk berbagai upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak adat;
• Memastikan partisipasi dan keterlibatan efektif masyarakat dan komunitas hutan dalam upaya mendata dan mengendalikan penyebab langsung dan tidak langsung deforestasi, termasuk upaya-upaya untuk menjamin hak tanah adat
• Memberikan perhatian khusus  pada dampak yang timbul pada masalah gender akibat proyek dan program Bank Dunia yang mempengaruhi hutan;
• Mengalihkan pendanaan Bank Dunia dari pembalakan skala industri menuju dukungan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat hutan berdasarkan kepemilikan lahan yang aman dan penghormatan bagi hak-hak mereka;
• Memakai ukuran yang lebih ketat untuk mendata dan melindungi Hutan Nilai Konservasi Tinggi dalam proyek-proyek Bank Dunia, dalam kerjasamanya dengan masyarakat hutan dan organisasi masyarakat sipil
• Menyetujui satu pendekatan lintas sektor untuk perlindungan hutan, dengan menangani berbagai penyebab deforestasi, termasuk dukungan Bank Dunia sendiri untuk agribisnis, industri ekstraktif dan program infrastruktur
• Memperluas cakupan revisi kebijakan perlindungan hutan melampaui pinjaman investasi, termasuk perluasan cakupan kebijakan untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan [DPLs] dan instrumen pinjaman Bank Dunia lainnya;

Kelompok Bank Dunia penting untuk melakukan semua rekomendasi di atas agar memastikan perlindungan yang kuat untuk melindungi masyarakat hutan, hutan dan habitat alami. Bank Dunia harus mempertahankan dan mempercanggih satu kebijakan operasional khusus Bank Dunia untuk menghindari dampak buruk sosial dan lingkungan serta mendorong pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Tom Griffiths (FPP) dan Korinna Horta (Urgewald)

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref1[i] Operations Evaluation Department (OED), A  Review of the World Bank's 1991 Forest Strategy and its Implementation, The World Bank, January 13, 2000.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref2[ii] http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref3[iii] Carrere, R and Colchester M (2005) “The World Bank and forests: a tissue of lies and deception” pp.4-5 in Broken Promises: how World Bank Group policies and practice fail to protect forests and forest peoples’ rights FPP-WRM-RF-UK-EDF--Global Witness http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref4[iv] http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTFORESTS/0,,contentMDK:20458311~menuPK:1601741~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref5[v] External Advisory Group (2011) Letter to Vice President of the Sustainable Development Network (SDN) re Implementation of the World Bank Forest Strategy, November 30, 2011

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref6[vi] The Bank reply to the EAG in March 2012 did not address rights issues raised, but rather gave a selective response  to other issues (e.g. applying a landscape approach to forests ) – see http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/RK-EAG-response-March2012.pdf

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref7[vii] http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref8[viii] On the problems with biodiversity offsets, see, for example, FPP (2011)

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref9[ix] http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref10[x] Pereira Gonclaves, M, Panjer, M, Greenberg, TS and Magrath, W B (2012) Justice in the Forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging World Bank, Washington, DC ; Castro T and Pillai, M (2011)  Forest Governance 2.0: a primer on ICT and governance, PROFOR Washington, DC

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref11[xi] http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref12[xii] IEG (2011) Project Performance Assessment Report. India Integrated Watershed Development Project; Karnataka Watershed Development Project; Andhra Pradesh Community Forestry Management Project; and Managing Watershed Externalities in India Project. Washington, DC: World Bank

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref13[xiii] Regarding: Request for Inspection, the Development Forest Sector Management Project (Liberia) Sustainable Development Institute, September 24, 2010: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf  and Letter of complaint regarding New Forests Company, Namwasa Plantation; IFC financing via Agri-Vie Fund PCC (project Number: 27674): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf  See also http://www.illegal-logging.info/uploads/WB_Inspection_Panel_Cambodia.pdf

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref14[xiv] Contreras Hermosilla, A and Simula, M (2007) Mid-term Review of Implementation of the World Bank Forest Strategy IEG, World Bank, Washington D.C

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref15[xv] IEG (2013) Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washington, DC http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/forest/forest_eval.pdf

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref16[xvi]                 [xvi] ibid

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/9_FPPEnews_Apr2013_WBForestPolicy_TGKH_Bahasa.doc#_ednref17[xvii]               [xvii] World Bank (2013) Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience Management Response, February 6, 2013