Kesaksian masyarakat menunjukkan cara untuk melindungi hak dan hutan

Mengatasi deforestasi dan tindakan mitigasi iklim lainnya akan menjadi salah satu butir penting dalam agenda Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mendatang pada bulan Desember di Lima, Peru (COP20). Hal ini telah dibuktikan di masa lalu dengan negosiasi yang intens tentang REDD+ dan yang lebih baru dengan peluncuran Deklarasi NewYork tentang Hutan, yang ditandatangani oleh pemerintah, perusahaan dan NGO dalam acara KTT Iklim PBB yang diselenggarakan di New York di bulan September.

REDD+, pertanian cerdas iklim, pasokan-rantai yang berkelanjutan sekarang digabungkan bersama dalam sebuah upaya bersama untuk mengurangi deforestasi dan emisi karbon terkait di daerah tropis. Namun, kurangnya kepatuhan dengan upaya pengaman yang disepakati secara internasional, reformasi tata pemerintahan yang buruk,dan meningkatnya tekanan terhadap tanah dan wilayah adat memerlukan tindakan lebih kuat untuk mengatasi bahaya pelanggaran hak asasi manusia yang semakin buruk. Kesepakatan sukarela dan kemitraan publik-swasta tidak dapat menggantikan aksi internasional dan nasional yang kuat untuk membidik penyebab internal dan eksternal dari dari deforestasi, menjamin penghormatan dan kepatuhan dengan standar-standar dan norma-norma hak asasi manusia internasional dan dalam penghormatan khusus untuk dan perlindungan tanah, wilayah dan sumberdaya masyarakat adat dan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

Akuntabilitas pemerintah dan perusahaan bahkan lebih mendesak lagi menimbang risiko bahwa perundingan saat ini yang mengarah ke COP21 di Paris mungkin hanya berupa janji di bibir saja untuk hak-hak masyarakat adat dan kewajiban untuk memastikan sebuah pendekatan berbasis hak untuk mitigasi berbasis lahan,serta risiko bahwa ini akan gagal untuk mengakui dengan semestinya kontribusi positif dari masyarakat adat dalam perlindungan hutan, mitigasi iklim dan adaptasi.

Karena semua alasan ini, Forest Peoples Programme(FPP) menyelenggarakan – bersama-sama dengan organisasi masyarakat adat Peru AIDESEP – sebuah acara audiensi publik internasional tentang deforestasi dan hak asasi manusia selama COP20. Acara audiensi publik ini akan diselenggarakan pada tanggal 8 Desember di Museum of Arts of Lima (MALI).Tamu khusus dalam acara tersebut adalah Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak MasyarakatAdat. Acara tersebut akan menawarkan ruang publik bagi para pemimpin masyarakat adat dari Amerika Latin, Afrika dan Asia untuk berbagi pengalaman lapangan mereka, baik pengalaman dengan deforestasi maupun dengan isu-isu HAM yang berkaitan dengannya, dan pengalaman dalam mempertahankan hutan dan sumberdaya.Acara tersebut juga akan meluncurkan sebuah laporan mengejutkan mengenai deforestasi, yang akan dihadiri oleh para penulisnya dan masyarakat yang terlibat, dan tuntutan dari Deklarasi Palangka Raya akan kembali dikumandangkan.

Selain acara audiensi tersebut, yang dimaksudkan sebagai kontribusi untuk aktivitas-aktivitas Cumbre de los Pueblos, FPP dan delegasi pemimpin masyarakat adat dan perwakilan CSO dari Peru, Kolombia, Guyana, Panama, Paraguay, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia juga akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Paviliun Adat dan dalam inisiatif masyarakat sipil di Global Landscapes Forum.

Untuk penjelasan lebih rinci tentang latar belakang acara audiensi ini: English / Espanol 

Untuk melakukan pra-registrasi, silakan kirim surel ke COP20@forestpeoples.org untuk memesan tempat untuk menghadiri dan bertukar pengalaman dan mendengarkan kesaksian masyarakat.

Ikuti percakapan di Twitter @ForestPeoplesP

#COP20hearing  #factsandrights  #hechosyderechos