Organisasi masyarakat adat mengajukan petisi kepada pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak masyarakat terpencil di depan Komisi Inter Amerika Bidang HAM

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.Para pemohon mendokumentasikan kegagalan pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Sebuah siaran pers yang kemudian dikeluarkan oleh AIDESEP menyatakan bahwa "sangat disayangkan bahwa Negara menghindari pengaduan dan memberi tanggapan dengan sebuah daftar panjang undang-undang dan peraturan, walau mereka mengetahui dengan jelas bahwa undang-undang dan peraturan ini tidak dipatuhi .... IACHR sendiri menjawab bahwa tidaklah cukup membuat daftar undang-undang ini tetapi Negara harus menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dipatuhi dan bahwa undang-undang tersebut melindungi kehidupan orang-orang yang berada di bawah ancaman ini".Bukti-bukti yang diajukan mencakup kegagalan negara untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat terpencil di cagar-cagar alam yang telah resmi dibentuk serta pelanggaran atas wilayah-wilayah mereka yang terus berlanjut (banyak dari wilayah-wilayah ini tumpang tindih dengan konsesi minyak, gas dan penebangan).Hal ini terjadi walaupun pada tahun 2007 sebuah undang-undang khusus yang mewajibkan implementasi kebijakan dan rencana-rencana untuk melindungi masyarakat-masyarakat terpencil telah disahkan oleh Kongres Peru.Petisi ini difokuskan secara khusus pada kasus Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNR) yang terancam oleh rencana ekspansi besar-besaran proyek gas Camisea di Lot 88.Rencana-rencana itu meliputi pembangunan 21 sumur eksplorasi, pembangunan pipa flow line sepanjang 10km dan ratusan kilometer pengujian seismik (untuk mencari cadangan gas di bawah tanah) di dalam kawasan Cagar Alam tersebut yang seharusnya terlarang bagi kegiatan-kegiatan seperti itu.Presentasi para pemohon tersebut menegaskan bahwa observasi resmi yang dikeluarkan oleh Wakil Menteri Urusan Antar Budaya (VMI) di bulan Mei 2012 menyimpulkan bahwa kesehatan, kegiatan ekonomi tradisional dan cara hidup kelompok-kelompok masyarakat adat terpencil yang termasuk dalam 'initial contact' dan 'voluntary isolation' di wilayah ini akan terkena dampak besar akibat rencana ekspansi tersebut dan dua dari kelompok-kelompok ini, yaitu masyarakat Nanti dan masyarakat Kirineri, mungkin saja akan ‘lenyap.'Namun, terjadi perubahan 180 derajat yang memalukan di mana laporan tersebut tak lama kemudian ditarik secara mencurigakan, sementara 3 tokoh senior di VMI mengundurkan diri.Persetujuan atas rencana-rencana ekspansi tersebut masih menunggu keputusan dari VMI, yang tak lama lagi akan diambil.Para pemohon meminta agar pemerintah Peru memodifikasi UU perlindungan masyarakat terisolasi sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip bahwa wilayah masyarakat terisolasi harus tetap terlarang bagi kegiatan-kegiatan ekonomi.Mereka kemudian menuntut pembatalan semua konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat terpencil dan dalam kasus KNNR mereka menuntut langkah-langkah untuk melindungi masyarakat terpencil yang tengah menghadapi kegiatan-kegiatan ini di Lot 88.Daysi Zapata, Wakil Presiden AIDESEP, menutup presentasi tersebut dengan kata-kata berikut:"Ada hukum, protokol dan rencana tapi itu semua hanya bersifat dekoratif, sementara kenyataannya adalah ada pengusiran dan ancaman. Kami akan memaksa negara untuk bertanggung jawab jika ada saudara yang terpencil  ini yang mati, dan kami meminta CIDH untuk mengambil tindakan segera untuk membela kehidupan."Informasi lebih lanjut:

• Siaran Pers AIDESEP (hanya tersedia dalam bahasa Spanyol)
• Presentasi AIDESEP, FENAMAD, DAR dan Koordinator Nasional Bidang HAM di hadapan Inter-American Commission
• Peruvian government u-turn paves way for illegal expansion of Camisea gas project (Perubahan 180 derajat dari pemerintah Peru membuka jalan bagi ekspansi ilegal proyek gas Camisea)