Perluasan perkebunan monokultur mengancam pimpinan adat di Peru

Pemerintah Peru mempromosikan pelaksanaan Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera 2000 – 2010 (Rencana Nasional Promosi Kelapa Sawit Tahun 2000-2010) secara agresif. Departemen Pertanian dan Irigasi (MINAGRI), misalnya, menyatakan bahwa "di hutan Peru ada lebih dari 600.000 hektar lahan yang potensial untuk ditanami kelapa sawit". Namun, tetap ada keraguan mengenai letak 600.000 hektar lahan tersebut, mengenai cara untuk memanfaatkan potensi tersebut, dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup seperti apa yang tepat untuk digunakan. Dalam kasus kami, tindakan ini secara langsung mempengaruhi masyarakat Santa Clara de Uchunya, yang sudah turun-temurun menghuni sebagian kawasan hutan tersebut.

Tujuan dari kunjungan FECONAU ke Eropa bersama Sedequias Ancon Chavez, salah satu wakil dari AIDESEP, yang juga berbasis di Peru, adalah untuk menyoroti dampak-dampak yang ditimbulkan sektor agribisnis terhadap desa-desa dan hutan-hutan kami, agar para pengambil keputusan di Uni Eropa dan tiap negara di Eropa mengetahuinya. Kunjungan tersebut mencakup pertemuan dengan beberapa Anggota Parlemen Eropa, staf teknis dari Komisi Eropa dan perwakilan berbagai departemen pemerintah Jerman dan Inggris. Di London kegiatan kami termasuk kunjungan ke distrik keuangan.

Kunjungan ini menjadi tonggak bersejarah bagi perjuangan masyarakat adat dari Amazon Peru, serta bagi perjuangan negara-negara lain seperti Liberia, Indonesia dan Kolombia, yang juga diwakili oleh delegasi masing-masing selama pertemuan-pertemuan ini. Kesempatan ini telah digunakan untuk menunjukkan pelanggaran-pelanggaran sistematis terhadap hak-hak kolektif kami, termasuk hak atas tanah yang diakui oleh Konvensi ILO 169 dan berbagai instrumen HAM internasional, yang memiliki status konstitusional di Peru.

Pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan berbagai organisasi dan pemimpin Eropa ini sangat penting agar pesan kami kepada masyarakat Eropa tentang situasi kekerasan dan deforestasi yang serius yang melanda wilayah adat dapat tersampaikan.

Pemerintah Negara Peru dan badan-badan pemerintahnya, seperti dinas-dinas pertanian, memperbolehkan sistem korupsi dan perampasan tanah yang memungkinkan terjadinya akuisisi lahan yang luas oleh perusahaan kelapa sawit. Ini adalah kasus masyarakat adat Shipibo dari Santa Clara de Uchunya, yang terletak di wilayah Ucayali di Amazon Peru, yang tanah leluhur dan hukum adat mereka telah dilanggar oleh Plantaciones de Pucallpa SAC, salah satu perusahaan terdaftar di Peru yang memiliki koneksi ke jaringan korporasi yang kompleks, yang diduga dikendalikan oleh pengusaha Dennis Melka dan yang dikenal di tengah masyarakat Peru sebagai Melka Group. Jaringan ini mencakup United Cacao Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek London.1 

Setelah kunjungan kami mengelilingi Eropa, di mana kami juga mengajukan pengaduan resmi kepada London Stock Exchange dan meminta dikeluarkannya United Cakao Ltd dari Bursa Efek London, pada tanggal 26 Mei FECONAU mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran hak-hak dasar dan kebebasan ke Pengadilan Ucayali dengan dukungan dari IDL – Badan Pembelaan Hukum Peru (Instituto de Defensa Legal) - dan FPP. Dalam tuntutannya, FECONAU meminta langkah-langkah untuk melindungi wilayah komunitas Santa Clara de Uchunya, dan juga menuntut perusahaan kelapa sawit Plantaciones de Pucallpa SAC untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup dan budaya yang mereka timbulkan.

Pesan kami juga ditujukan kepada para anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO); kami meminta mereka untuk menerapkan sanksi maksimal kepada Plantaciones de Pucallpa SAC atas praktik ilegal yang melanggar hak asasi manusia, sebuah tindakan yang juga akan membuat RSPO dapat menjaga prestise kelembagaannya di arena internasional.

Ancaman pembunuhan baru-baru ini yang diterima oleh beberapa pemimpin masyarakat, terutama Mr Washington Bolívar Díaz, seorang aktivis adat setempat yang juga anggota FECONAU, jelas berasal dari makelar tanah. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali kebutuhan yang sangat mendesak untuk melindungi dan mengamankan hak milik atas 20 juta hektar wilayah leluhur yang telah dihuni oleh nenek moyang kami selama ribuan tahun agar hak-hak milik ini diakui oleh pemerintah negara Peru. Kami menuntut agar peristiwa seperti pembunuhan atas Edwin Chota dan tiga pemimpin komunitas Ashaninka dari Saweto, yang terjadi pada bulan Desember 2014, tidak terulang lagi.

Peristiwa-peristiwa tersebut jelas menunjukkan kegagalan negara Peru untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan promosi pembangunan berkelanjutan di Amazon dan promosi keanekaragaman hayati, karena ketidakpedulian negara terhadap kegiatan yang menjarah, menguras dan mengeksploitasi lingkungan hidup. Di samping itu,  kehancuran Amazon telah melanggar prinsip-prinsip yang termaktub dalam Konstitusi.

Terakhir kami harus lebih berhati-hati lagi karena aktivitas penambangan yang dipromosikan Bank Dunia, Andean Development Corporation, Inter-American Development Bank dan lembaga keuangan lainnya mempromosikan proyek-proyek yang disebut-sebut "proyek hijau" yang menciptakan insentif yang merusak. Intervensi-intervensi internasional ini pada akhirnya justru mendorong praktik-praktik buruk dan mempromosikan proyek pembangunan infrastruktur skala besar (mega proyek) dan agribisnis dengan melanggar hak-hak sah kami atas wilayah dan hutan kami. Ancaman-ancaman ini menyoroti pentingnya mengartikulasikan koordinasi antar semua aktor untuk, antara lain, menegakkan hak-hak rakyat dan mencapai hasil-hasil pengelolaan lahan yang lebih baik.

Ditulis oleh Robert Guimaraes Vásquez, Presiden FECONAU, delegasi dari Peru

1. Environmental Investigation Agency. 2015. Deforestation by Definition; The Peruvian government fails to define forests as forests, while palm oil expansion and the Malaysian influence threaten the Amazon, pp-23-23