Pernyataan FPP: Masuknya para pembela hak asasi manusia penting dalam petisi ‘teroris’ di Filipina adalah serangan yang tidak dapat diterima terhadap sistem hak asasi manusia

Forest Peoples Programme adalah organisasi hak asasi manusia yang telah mendedikasikan diri untuk bekerja bersama organisasi dan gerakan masyarakat adat dan hutan untuk kemajuan hak asasi manusia selama beberapa dekade. Kami sangat terkejut dan merasa cemas sekali dengan dimasukkannya para pembela hak asasi manusia penting dalam petisi Pemerintah Filipina baru-baru ini yang melabelkan sejumlah besar orang di Filipina sebagai 'teroris'.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Vicky Tauli-Corpuz, telah mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan hak-hak adat selama lebih dari 40 tahun, dan terlibat dalam penyusunan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007. Joan Carling, yang juga disebut, telah menjadi anggota dari Forum Tetap PBB tentang Masalah-Masalah Adat dan sekarang menjadi Ketua Kelompok Utama Masyarakat Adat untuk Sasaran Pembangunan Berkelanjutan. Jose Molintas, seorang pengacara yang bekerja di Filipina, adalah salah satu anggota paling awal dari Mekanisme Pakar mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat.

Dimasukkannya orang-orang ini, serta orang lain yang sama-sama mengabdikan diri untuk mewujudkan realisasi damai hak asasi manusia, merupakan serangan terhadap perjuangan masyarakat adat untuk mewujudkan hak-hak mereka secara adil, termasuk hak mereka atas tanah, sumber daya, budaya dan masa depan kolektif. Orang-orang ini telah berkontribusi terhadap kemajuan kerangka hukum internasional tentang hak-hak masyarakat adat dan perkembangan global dari gerakan masyarakat adat yang kuat dan efektif. Mereka juga telah berkontribusi sangat besar terhadap kesejahteraan seluruh umat manusia dengan secara aktif terlibat dalam proses lokal, nasional dan global mengenai pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Forest Peoples Programme telah meminta kepastian dari Pemerintah Filipina agar tindakan-tindakan ini dibatalkan, tetapi belum ada tanggapan dari pemerintah Filipina. Kami berdiri bersama rekan-rekan dan teman-teman kami ketika mereka bekerja untuk membela hak-hak masyarakat adat dan untuk melawan upaya negara untuk mengkriminalisasi aktivis hak asasi manusia di Filipina.

Tindakan pemerintah Filipina tersebut merupakan serangan terhadap perlindungan hak asasi manusia internasional masyarakat adat, dan terhadap hak asasi manusia semua orang. Sebagai bagian dari keprihatinan internasional yang terus berkembang mengenai hal ini, kami menyuarakan penentangan kami yang mendalam terhadap perkembangan yang berbahaya ini dan harapan kami agar serangan ini akan dibatalkan sesegera mungkin.