Perwakilan masyarakat adat Mengembangkan Kerangka Pemantauan Hak Asasi Manusia

FPP adalah salah satu dari empat Mitra Pelaksana (selain AIPP, IWGIA dan Tebtebba) dalam proyek Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang didanai Komisi Eropa untuk mengembangkan sebuah kerangka pemantauan hak asasi manusia dan alat-alat bagi Masyarakat Adat untuk digunakan dalam aktivitas pemantauan berbasis masyarakat mereka. Proyek ini juga akan mendorong dimasukkannya hak dan aspirasi masyarakat adat dalam agenda pembangunan pasca-2015, termasuk tujuan, target dan indicator terkait dari pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Salah satu langkah pertama yang penting dalam proyek ini berlangsung di Chiang Mai, Thailand pada tanggal 19-21 Agustus, ketika sepuluh perwakilan organisasi masyarakat adat berkumpul untuk membahas dan menyepakati isu-isu yang paling penting yang harus dicakup oleh pemantauan tersebut, berdasarkan hak-hak yang tercakup dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Dengan peserta dari Cile, Peru, Suriname, Kenya, Nepal dan Thailand, perdebatan yang mencakup banyak hal mengidentifikasi sejumlah tema mendasar penting yang umum bagi masyarakat adat. Namun, diakui bahwa akan selalu ada kekhawatiran khusus yang relevan dengan situasi lokal tertentu. Dengan dukungan dari Brigitte Feiring sebagaikonsultan proyek, peserta dapat mengusulkan rancangan alat-alat pemantauan untuk diujicobakan di lapangan kepada masyarakat selama enam bulan ke depan. Mitra-mitra dari berbagai negara mencakup:

• Indigenous Livelihoods Enhancement Partners, Kenya
• Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand
• Lawyers Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples
• Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization, Kenya
• National Indigenous Women's Federation, Nepal
• Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname
• Visión Amazonía, Peru
• OKANI, Cameroon.

Untuk keterangan lebih rinci silakan hubungi ailsa@forestpeoples.org