Presiden Indonesia berkomitmen untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat atas wilayah mereka
Dalam sebuah pernyataan penting kepada sebuah pertemuan internasional yang dihadiri sebagian pembeli terbesar minyak sawit dan kertas-bubur kertas Indonesia, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan langkah-langkah baru untuk menahan laju deforestasi. Seraya menerima tanggung jawab atas kabut asap yang lebih buruk dari biasanya akibat pembakaran hutan di perkebunan di Sumatra, yang telah mengganggu kehidupan masyarakat Singapura dan Malaysia (termasuk masyarakat Sumatra sendiri), Presiden mengaitkan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap hutan dengan perlunya menjamin hak-hak masyarakat yang tergantung pada hutan dan hak-hak masyarakat adat.
Pidato tersebut disampaikan menyusul keluarnya keputusan bersejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia bulan lalu yang menyatakan bahwa “hutan adat” milik masyarakat adat bukan merupakan “hutan negara”. Tidak seperti istilah yang biasa digunakan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Presiden Indonesia, berbicara dalam bahasa Inggris, secara jelas mengacu pada “indigenous peoples” Indonesia – sebuah istilah yang biasanya dihindari sebagai padanan untuk istilah Indonesia “masyarakat adat” (masyarakat yang diatur oleh adat).
Dalam pidato berikutnya di acara pertemuan tingkat tinggi ini, Abdon Nababan, Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyambut baik pernyataan Presiden dan menyerukan segera dikeluarkannya Instruksi Presiden untuk mewajibkan pengesahan undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat yang tengah dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). AMAN berargumen bahwa perlindungan terbaik atas setidaknya 40 juta hektar hutan Indonesia adalah dengan melindungi hak-hak masyarakat adat. Meskipun menyambut baik perubahan-perubahan kebijakan tingkat tinggi ini, dia menekankan perlunya segera memberlakukan perubahan pendekatan ini karena “tindakan yang selama ini biasa dilakukan terus merusak hutan-hutan kami, merampas tanah adat, merambah wilayah adat, dan menghancurkan cara hidup kami.”
Baca juga:
Overview
- Resource Type:
- News
- Publication date:
- 27 June 2013
- Region:
- Indonesia
- Programmes:
- Supply Chains and Trade Conservation and human rights
- Partners:
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN): Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago