‘Tanpa hak-hak adat atas tanah, tidak akan ada Amazon atau keamanan bagi umat manusia’

Oslo, Rabu 27 Juni 2018. Pada malam sambutan bagi Forum Hutan Tropis Oslo (OTFF), organisasi adat nasional Peru AIDESEP telah meluncurkan sebuah laporan bersama dengan Forest Peoples Programme (FPP) yang menyoroti kegagalan terus-menerus pemerintah Peru untuk memenuhi komitmen progresifnya untuk mengakui hak masyarakat adat atas tanah. Di sisi positifnya, laporan ini mendokumentasikan kemajuan pesat dalam pendaftaran tanah adat berkat program pendanaan terdesentralisasi yang dilaksanakan dan diawasi oleh organisasi-organisasi masyarakat adat.

 

Dalam sambutannya, Lizardo Cauper Pezo, Presiden AIDESEP, menyatakan “Peru adalah satu-satunya negara di dunia di mana, berkat perjuangan organisasi-organisasi adat, dana iklim diinvestasikan secara langsung dalam proses pengakuan wilayah adat. Namun dalam prakteknya, perubahan masih berjalan lambat dan kontradiktif dan inisiatif-inisiatif ini berisiko dirusak oleh hambatan-hambatan birokrasi. Sementara proses sertifikasi wilayah-wilayah baru berjalan tidak cukup cepat, deforestasi terus berlanjut.”

 

Laporan tersebut, yang bertajuk Sebuah proses panjang: Peran pembiayaan iklim internasional dalam mengamankan hak adat atas tanah di Peru, menelusuri status komitmen yang dibuat oleh pemerintah Peru sejak 2011 sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim nasionalnya. Janji-janji ini termasuk reformasi undang-undang yang usang tentang hak-hak adat  atas tanah untuk menyelaraskannya dengan hukum hak asasi manusia internasional dan untuk mempercepat kemajuan dalam sertifikasi dan demarkasi sekitar 20 juta hektar tanah adat dan lebih dari 1300 komunitas yang pengakuannya masih tertunda. Secara konkret pemerintah berkomitmen untuk mensertifikasi setidaknya 5 juta hektar tanah adat dan mengalokasikan setidaknya $20 juta dana dari donor internasional untuk tujuan tersebut. Yang termasuk donor adalah pemerintah Norwegia, Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Program Investasi Hutan (FIP) Bank Dunia.

Komitmen-komitmen ini adalah tanggapan dari pengakuan yang menggembirakan dari pemerintah Peru bahwa, dan sejalan dengan semakin banyak bukti dari seluruh dunia, upaya melindungi hutan hanya akan menjadi adil dan efektif jika hak-hak atas tanah dari masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dihormati dan diakui.

Meskipun demikian, sebagian besar dana dan projek ini tetap tidak dilaksanakan dalam situasi rumit dan sulit yang jelas terlihat akibat birokrasi yang berlebihan (red tape). Satu-satunya kemajuan nyata yang dibuat organisasi-organisasi adat itu sendiri sebagai penerima langsung dari Mekanisme Hibah Khusus (Dedicated Grant Mechanism) dari Forest Investment Program (FIP-DGM) untuk masyarakat adat yang pada akhir tahun 2017 telah menghasilkan pendaftaran resmi 124 komunitas masyarakat adat dan sertifikat 10 tanah masyarakat walaupun baru berjalan satu tahun. Hingga saat ini, jumlah total advokasi pendanaan iklim masyarakat adat telah menghasilkan pengakuan terhadap lebih dari 150 komunitas dan sertifikasi 50 tanah masyarakat.

 

Roberto Espinoza, salah satu penulis laporan ini menyoroti bahwa "pengalaman AIDESEP di Peru, setelah berhasil memastikan bahwa hak-hak teritorial masyarakat adat tercantum dalam agenda iklim dan telah mengalihkan investasi dana untuk tujuan itu, menunjukkan bahwa adalah mungkin dan layak untuk memajukan tujuan-tujuan kewilayahan dan otonomi masyarakat adat dengan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi proses kebijakan iklim nasional dan global, namun kemajuannya berjalan lambat, yang diwarnai langkah maju dan mundur, dan berada dalam konflik abadi dengan perlawanan dan kontradiksi di birokrasi negara bagian dan multilateral. Itulah mengapa hal ini terus menjadi lomba ketahanan, keuletan dan kegigihan, dan yang hasilnya memerlukan waktu. Hasil-hasil ini kini telah terwujud dan akan terus terwujud. Ini bukanlah lomba "kecepatan" di mana hasilnya langsung ada, dan juga bukanlah apakah ini ideal atau tidak cukup, karena "akumulasi tanah melalui perampasan" terus berkembang dengan cepat. Yang penting adalah pelajaran yang ditinggalkan oleh AIDESEP dan kontribusinya terhadap gerakan masyarakat adat internasional tentang bagaimana mengarahkan kembali proses iklim."

 

Sementara itu, seperti yang digarisbawahi oleh laporan tersebut, pemerintah Peru terus mendukung model konservasi yang didasarkan pada pembentukan kawasan lindung eksklusif dan penerapan kriteria yang diskriminatif dan sewenang-wenang bahkan ketika mereka sungguh-sungguh mensertifikasi tanah masyarakat adat. Ini termasuk kegagalan untuk mengakui sepenuhnya tanah adat masyarakat adat sementara 'hak/sertifikat' yang diterbitkan dilakukan dalam bentuk 'kontrak sewa' yang tidak hanya rawan namun juga sangat membatasi. Yang lebih buruk lagi, inisiatif-inisiatif hukum oleh organisasi adat di wilayah San Martin untuk memperbaiki undang-undang ini telah ditanggapi dengan ancaman dari pemerintah Peru untuk membatalkan atau menangguhkan program sertifikasi tanah yang tengah dilaksanakan oleh UNDP.

Hal buruk lainnya, meskipun ada komitmen dari pemerintah Peru pada tahun 2008 untuk mengurangi deforestasi bersih dari rata-rata 123.000 Ha/tahun menjadi nol pada tahun 2020, laju deforestasi tahunan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga lebih dari 160.000 Ha/tahun pada tahun 2016. Di tahun 2014 sebuah laporan bersama lainnya dari AIDESEP dan FPP menyoroti bagaimana deforestasi di Amazon Peru telah berada di luar kendali sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kontradiktif yang lebih berpihak pada industri ekstraktif dan proyek infrastruktur, yang diperburuk oleh penegakan hukum dan peraturan lingkungan hidup yang lemah di samping adanya celah-celah hukum dan insentif merugikan yang mempromosikan deforestasi.

Akhirnya laporan itu menyerukan kepada pemerintah Peru dan para pendukung strategi iklim nasionalnya untuk secara signifikan meningkatkan upaya untuk mengamankan tanah masyarakat adat dan memenuhi kewajiban hukumnya.

 

Dr Conrad Feather, salah seorang penulis laporan tersebut menjelaskan bahwa: 'Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter Amerika telah berulang kali menetapkan bahwa negara-negara harus melindungi tanah adat dan tidak menciptakan konsesi atau kepemilikan swasta sampai hak-hak tanah masyarakat adat di daerah tersebut telah diselesaikan. Pemerintah Peru mengklaim bahwa terlalu mahal dan rumit untuk mensertifikasi tanah masyarakat adat namun merekalah yang merancang prosedur yang memberatkan dan rumit tersebut. Jika mereka benar-benar ingin mematuhi hukum dan melindungi tanah adat, mereka bahkan dapat melakukannya tanpa dana jutaan dolar. Mereka hanya perlu mencatat klaim-klaim tanah adat yang telah diajukan dan mencegah alokasi lahan di daerah sekitarnya sampai sertifikasi komunitas tersebut telah diselesaikan. Mereka melakukan ini dengan kawasan lindung yang mereka buat jadi mengapa mereka tidak dapat melakukan ini dengan wilayah adat?"

 

-ENDS-

Catatan untuk editor:

1. OTFF adalah sebuah wadah internasional yang digalang oleh Pemerintah Norwegia untuk mempromosikan dan memperdebatkan prakarsa-prakarsa untuk mengatasi penghancuran hutan tropis dunia yang sedang berlangsung.
2. AIDESEP (Asosiasi antaretnis untuk pengembangan Amazon Peru) adalah organisasi nasional utama Peru dari masyarakat adat Amazon yang mewakili lebih dari 1500 komunitas di kawasan Amazon
3. $20 juta pembiayaan iklim untuk sertifikasi tanah di Amazon Peru didasarkan pada perhitungan perkiraan berikut: Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility) 2011- $1 juta. Program Investasi Hutan (Forest Investment Program) 2013, $ 7 juta. UNDP 2016, $6,1 juta. FIP-DGM 2013, $3,5 juta. Norwegia-Peru DCI $3,5 juta, 2015.
4. CEPKA: Dewan masyarakat Kichwa di Amazon, sebuah federasi setempat yang mewakili lebih dari 40 komunitas Kichwa di Kawasan San Martin.

Kontak Pers:

Spanish, Norway: Lizardo Cauper Pezo, presidencia@aidesep.org.pe, Tel: 00 51996970292

Spanish, Peru: Roberto Espinoza Llanos, AIDESEP, ayamtai08@gmail.com, Tel:  0051 954115888

English, UK: Conrad Feather, FPP conrad@forestpeoples.org, Tel: 00 44 7792979817