Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2014 (PDF)

 PESAN DIREKTUR UNTUK LEMBAR BERITA JULI 2014 Deforestasi global terus berlanjut pada tingkat yang menciptakan ketidakberlanjutan, maka, apa tindakan yang tengah dilakukan oleh para pengambil keputusan hari ini? Lembar berita edisi ini membahas beberapa pendekatan yang dilakukan Uni Eropa, Bank Dunia, UNFCCC, dan negara-negara Guyana dan Uganda. Apakah ini semua berperan untuk menghasilkan sebuah solusi yang kredibel, atau itu hanya tipuan?Komisi Eropa baru-baru ini menjadi tuan rumah pertemuan internasional tingkat tinggi untuk membahas deforestasi global dan implikasinya terhadap perubahan iklim, pembangunan dan musnahnya keanekaragaman hayati. Peserta pertemuan menyoroti beberapa tindakan penting yang perlu diambil karena mereka sadar bahwa Uni Eropa memiliki footprint hutan yang tinggi, mengimpor jutaan hektar deforestasi.Guyana telah menjadi salah satu pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis.Hal ini menjadikan Guyana sebagai sebuah tes-kasus dari solusi yang disebutkan di atas. Bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan iklim, hutan dan penggunaan lahan negara Guyana? Sebuah laporan rinci oleh Asosiasi Amerindian Peoples (APA) dan FPP mendapati bahwa tindakan yang lebih kuat diperlukan pada tata kelola yang demokratis dan pengakuan hak adat atas tanah.Di Uganda, masyarakat Batwa telah mengajukan sebuah petisi ke Mahkamah Konstitusi Uganda dalam rangka mendapatkan pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat menurut hukum internasional dan ganti rugi atas marjinalisasi masa lalu dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus mereka alami sebagai akibat dari perampasan tanah hutan leluhur mereka oleh pemerintah. Pada bulan Juni 2014, kasus ini belum terdaftar untuk disidangkan, tetapi masyarakat Batwa terus memantau proses ini untuk memastikan bahwa klaim mereka mendapat perhatian yang layak.Mengingat masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat adat di Afrika, merupakan sebuah keprihatinan yang mendalam bahwa Bank Dunia tengah memikirkan usulan untuk menerapkan perlindungan yang berbeda untuk masyarakat adat di Afrika, selagi Bank Dunia menyelesaikan tinjauan atas kebijakan upaya pengamannya. Tindakan diskriminatif tersebut, selain tidak adanya penerimaan terhadap keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam kebijakannya terhadap masyarakat adat, juga merusak sesumbar Bank Dunia akan kepemimpinannya dalam pengaman sosial dan lingkungan.Sementara itu, diskusi UNFCCC baru-baru ini tentang langkah-langkah mitigasi berbasis lahan menunjukkan keprihatinan yang rendah terhadap hak asasi manusia dan risiko rezim pengaman yang lemah atau tidak adanya rezim pengaman untuk semua aksi mitigasi terkait penggunaan lahan tetap tinggi. Sebuah dokumen diskusi - "Perencanaan tata guna lahan yang komprehensif: sebuah pendekatan berbasis hak / Makalah Diskusi untuk menangani sektor tanah dalam ADP" (http://bit.ly/VEKPhU) menyoroti tantangan-tantangan penting dalam hal ini.Implikasi pada hak asasi manusia dari aksi-aksi perubahan iklim akan menjadi hal penting bagi upaya advokasi oleh masyarakat adat dan masyarakat sipil selama COP20 di Lima pada bulan Desember 2014. Forest Peoples Programme akan menindaklanjuti Deklarasi Palangka Raya mengenai deforestasi dan hak asasi manusia, termasuk merencanakan acara-acara publik yang dikomandani oleh masyarakat adat.Joji Cariño