Tinjauan Independen Atas Dampak Sosial Dari Kebijakan Konservasi Hutan Golden Agri Resources Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Perusahaan perkebunan yang berupaya menghindari penghancuran dan menyebabkan perubahan iklim telah disarankan untuk menyisihkan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka. Tapi apa implikasinya bagi masyarakat hutan? Apakah mereka mendapatkan manfaat atau apakah ini akan membatasi hak-hak mereka lebih lanjut?Studi lapangan ini mencermati bagaimana Golden Agri Resources (GAR) mengujicobakan pendekatan ini di tengah Pulau Kalimantan Indonesia, di Kapuas Hulu, yaitu sebuah daerah dataran tinggi yang terkenal dengan danau-danaunya yang besar, hutan yang luas dan rawa gambut, dan perikanan darat yang produktif.

Temuan-temuan yang didapat amat mengejutkan. Kami dapatkan bahwa tidak hanya penyisihan lahan untuk 'stok karbon tinggi' tidak dikenal, namun keseluruhan operasi tersebut juga ditentang. Lahan masyarakat telah diambil alih tanpa proses yang layak, melanggar standar RSPO. Masyarakat Dayak yang mendiami hutan, yang harus kehilangan tanah demi perkebunan dan lahan yang disishkan, mengeluhkan tentang kelangkaan lahan, sementara nelayan Melayu menuduh perusahaan mencemari sungai, sehingga menurunkan jumlah ikan dan menimbulkan masalah dalam pembudidayaan ikan.

Cara utama bagi perusahaan untuk menghindari masalah-masalah tersebut adalah dengan pertama-tama mengakui hak-hak masyarakat dan mata pencahariannya dan merundingkan lahan untuk perkebunan dan lahan yang disisihkan, hanya setelah daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi dan 'cadangan karbon' diidentifikasi. Jika tidak, dari sudut pandang masyarakat, skema penyisihan lahan hanya akan meningkatkan perampasan tanah dan mengurangi ketahanan pangan mereka.

Dalam hal ini GAR telah berjanji untuk memperbaiki segalanya. Ini berarti memulai lagi, dengan memetakan hak-hak atas tanah dan merundingkan kembali akses ke lahan masyarakat - dan menerima bahwa ketika masyarakat mengatakan 'tidak', maka perusahaan harus meundur.