Bank Pembangunan Afrika memperkenalkan standar Masyarakat Adat untuk pertama kalinya

Bank Pembangunan Afrika (AfDB) hampir menyelesaikan serangkaian kebijakan baru perlindungan sosial dan lingkungan. AfDB merupakan satu-satunya bank pembangunan multilateral yang tidak memiliki kebijakan perlindungan tentang masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan dan sosial yang baru tidak diharapkan merubah hal ini. Hal ini tetap terjadi walaupun ada tekanan advokasi yang begitu besar dari banyak organisasi masyarakat adat di Afrika, dan walaupunada jurisprudensi dan standar tentang hak-hak masyarakat adat dalam sistem Afrika.

Meskipun begitu, standar-standar yang baru, sebenarnya secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat dalam beberapa bentuk, dan ini merupakan langkah maju yang baik oleh AfDB dan mencerminkan semakin diterimanya hak-hak masyarakat adat di benua tersebut.

Pertanyaan masyarakat adat telah terbukti memicu perdebatan sengit di Bank Pembangunan Afrika, dimana banyak anggota Dewan dan pegawai menolak menerima gagasan bahwa masyarakat adat pantas memperoleh perlakuan khusus dan diberikan hak-hak tertentu. Sebuah Koalisi CSO tentang AfDB dan Komite Koordinasi Masyarakat Adat Afrika (IPACC) telah bekerjasama memajukan dan menaikan persoalan masyarakat adat di AfDB, membuat makalah bersamaArticle[1] mendesak satu kebijakan perlindungan berdiri sendiri tentang masyarakat adat dan meminta satu dialog resmi antara masyarakat adat dan AfDB.

Untuk menanggapi hal ini, Presiden AfDB Donald Kaberuka setuju untuk menyelenggarakan satu forum tentang masyarakat adat bulan Februari 2013, satu kegiatan pertama kalinya di AfDB. Forum ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat, anggota dari Komisi HAM Afrika, menteri-menteri pemerintahan, pejabat tinggi manajemen AfDB, dan CSO. Forum tersebut sebagai satu pertukaran yang berguna untuk mulai menghilangkan kosepsi keliru di AfDB mengenai keberadaan masyarakat adat di Afrika.

Dewan Direktur AfDB diharapkan menyetujui kebijakan perlindungan AfDB yang baru dalam beberapa minggu ke depan, ketika satu konsensus dicapai tentang beberapa referensi perlindungan bagi masyarakat adat dan tunggakan persoalan lainnya. Semua indikasi menunjukan bahwa manajemen AfDB akan menyarankan beberapa ketentuan khusus mengenai masyarakat adat, tetapi sulit memenuhi standar-standar yang dituntut organisasi dan otoritas masyarakat adat. Sepertinya tidak akan terjadi bahwa ketentuan final akan mewajibkan bahwa masyarakat adat diminta memberikan atau menolak keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) untuk proyek-proyek yang mengorbankan hak-hak mereka.

Di saat memasukan perlindungan masyarakat adat akan menjadi satu langkah maju menuju arah yang benar bagi AfDB, peluang implementasi yang lemah – satu tantangan konstan bagi AfDB dan bagi seluruh bank multilateral– masih menyisakan masalah. Untuk mencegah hal ini, dan mendukung cara efektif memakai standar yang baru, pembela dan organisasi masyarakat adat sudah mendesak AfDB membentuk satu posisi staf senior untuk memberikan satu titik perantara untuk masyarakat adat dan ditugaskan untuk memasukan standar tersebut, mengadakan satu dewan penasehat masyarakat adat, dan mengabdikan perhatian dan sumber daya yang memadai untuk melatih pegawai AfDB. Tanpa upaya-upaya semacam itu, AfDB akan mengambil risiko mengesahkan standar tanpa mampu mematuhinya.

www.coalitionafdb.org

www.ipacc.org.za

www.bicusa.org/afdb

Article[1]http://www.coalitionafdb.org/wp-content/uploads/2012/09/Why-A-Standalone-IP-Policy-in-AfDBs-ISS.pdf