"COP Hutan"? – Sorotan mengenai hutan dan masyarakat adat dari Konferensi Para Pihak UNFCCC Ke-19

Keputusan-keputusan penting tentang REDD+ yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak  Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-19 (COP19) di Warsawa, dan perundingan-perundingan iklim UNFCCC mendatang dan komitmen pembiayaan oleh donor, seperti Inggris, akan membawa tantangan-tantangan yang lebih signifikan bagi hak-hak masyarakat adat dan para penganjurnya.

COP19 UNFCCC Warsawa (yang berlangsung tanggal 11-22 November 2013) dijuluki "COP Hutan". Menanti solusi untuk isu-isu penting seperti pembiayaan iklim, komitmen pengurangan emisi dan kompensasi atas kehilangan dan kerusakan, Para Pihak mengadopsi "toolbox" tentang REDD+, termasuk Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi, Tingkat Emisi Referensi dan Tingkat Referensi Hutan. Keputusan-keputusan tentang REDD+ lainnya yang diadopsi dalam COP19 mengikat pemerintah untuk menyediakan sistem informasi pengaman (safeguard information systems / SIS), yang menunjukkan bagaimana masalah pengaman ditangani dan dihormati di seluruh pelaksanaan kegiatan REDD+. Sistem informasi pengaman ini harus disediakan sebelum pembayaran berbasis hasil dapat diterima.COP juga mengadopsi keputusan tentang penyebab deforestasi. Meskipun kurang mengakui peran dan dampak dari penyebab "eksternal", seperti perdagangan dan konsumsi produk hutan dan pertanian (sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari Brasil dan Indonesia), keputusan tersebut sungguh-sungguh mendorong "Para Pihak, organisasi, dan sektor swasta untuk mengambil tindakan untuk mengurangi penyebab deforestasi dan degradasi hutan". Seperti yang diperkirakan, isu perdebatan utama bagi masyarakat adat adalah bahasa ambigu yang diadopsi pada pertemuan SBSTA bulan Juni 2013 ("Memperhatikan bahwa mata pencaharian dapat tergantung pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyebab deforestasi dan degradasi hutan, dan bahwa mengatasi penyebab-penyebab ini mungkin menimbulkan ongkos ekonomi dan implikasi bagi sumber-sumber daya domestik"). Masyarakat adat khawatir bahwa bahasa yang ambigu ini dapat memaknai mata pencaharian mereka sebagai penyebab deforestasi, sehingga mereka mengangkat masalah tersebut kepada Para Pihak dalam upaya untuk merumuskan kembali kalimat tersebut sehingga menjadi jelas bahwa mata pencaharian masyarakat adat tidak dianggap sebagai penyebab deforestasi melainkan justru sebagai kontributor untuk konservasi hutan. Para Pihak akhirnya sepakat untuk memasukkan sebuah catatan dalam laporan COP, yang menjelaskan bahwa teks itu tidak dimaksudkan untuk memberi stigma pada mata pencaharian masyarakat adat.Keputusan-keputusan COP lainnya adalah berkaitan dengan koordinasi dukungan keuangan untuk REDD+, dan permintaan ke Komite Tetap UNFCCC tentang Pendanaan untuk mempertimbangkan isu pembiayaan hutan. Masyarakat adat juga fokus pada ADP (Platform Durban untuk Aksi yang Disempurnakan), karena REDD+ kemungkinan akan dibawa ke dalam perundingan-perundingan adaptasi dan mitigasi berbasis lahan yang lebih luas dengan risiko bahwa bahasa yang disepakati sebelumnya tentang hak-hak dan instrumen-instrumen masyarakat adat seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)  mungkin akan kehilangan makna. Konsep mitigasi dan adaptasi berbasis lahan membuka jalan bagi pendekatan-pendekatan baru untuk pengelolaan hutan dan konservasi untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan iklim. Salah satunya, terutama "pendekatan lanskap", dibahas oleh peserta Global Landscapes Forum yang diselenggarakan secara paralel dengan COP. Dana BioKarbon (BioCarbon Fund) Bank Dunia juga meluncurkan "Inisiatif untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan" (Initiative for Sustainable Forest Landscapes / ISFL), yang didanai Norwegia (135 juta USD), Inggris (120 juta USD), dan Amerika Serikat (25 juta USD). Selain itu, Inggris akan memberi kontribusi kepada Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan milik Dana Karbon, dan Jerman akan meningkatkan program Penggerak Awal REDD+ (REDD+ Early Movers) miliknya (12 juta Euro). Norwegia, yang telah mengalokasikan lebih dari 40 juta USD untuk UNREDD, bersama Jerman akan meningkatkan dukungan mereka untuk pembayaran berbasis hasil di Kolombia dan Ekuador. Sebuah pernyataan bersama oleh Kolombia, Norwegia, Jerman dan Inggris telah disiarkan kepada publik, mendukung tujuan pemerintah Kolombia untuk mencapai nil deforestasi di Amazon menjelang tahun 2020.Hasil-hasil dari COP19 membawa tantangan-tantangan penting mengingat dorongan baru ini bersifat top down untuk memfasilitasi REDD+ di saat aktivitas-aktivitas pelaksanaan dan kesiapan di sebagian besar negara-negara pemilik hutan masih berada pada tahap sangat awal dan belum banyak tindakan yang telah diambil untuk menjamin hak-hak tenurial masyarakat hutan. Fokus utama harus diberikan pada pelaksanaan aplikasi-aplikasi pengaman yang kuat di tingkat negara dan ini harus menjadi prioritas bagi semua Pihak yang terlibat. Upaya-upaya advokasi perlu memastikan bahwa komitmen iklim internasional didasarkan pada instrumen-instrumen dan standar-standar HAM seperti UNDRIP dan bahwa mereka diterapkan di lapangan. Jika tidak, kekhawatiran atas masalah dengan REDD+ dan kurangnya perhatian terhadap penyebab deforestasi akan terus berlanjut dan laju deforestasi tidak mungkin dapat diturunkan.Untuk informasi lebih rinci tentang hasil-hasil COP19 dan dampaknya terhadap hutan dan masyarakat adat, silakan lihat briefing terbaru dari Forest Peoples Programme.Informasi lebih lanjut:

• Pernyataan International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC) dalam COP 19 
• Dokumen-dokumen UNFCCC COP19 terkait:

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600007715http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf/work_plan_final.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_drivers_deforestation.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_mitigationactions_forest.pdf http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_scf.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_redd_finance.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_fms.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_safeguards_1cp16a1.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_mrv.pdfhttp://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_frl.pdf

•  Global Landscapes Forum
•  World Bank: BioCarbon Fund Launches $280 Million Initiative for Sustainable Forest Landscapes: (Bank Dunia: Dana BioKarbon Meluncurkan Prakarsa untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan Senilai 280 Juta USD
• BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (Prakarsa untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan dari Dana BioKarbon)
• Pernyataan bersama Inggris, Norwegia, AS, Jerman dan Australia tentang untuk Melawan Deforestasi dan Degradasi Hutan 
• UNDP: UN-REDD Programme receives US$ 40 million pledge from Norway to help 48 developing countries halt deforestation (UNDP: Program UN-REDD menerima komitmen senilai 40 juta USD dari pemerintah Norwegia untuk membantu 48 negara berkembang menghentikan deforestasi)