Dapatkan IPBES berpindah dari platform sains ke platform pengetahuan yang beragam?
Sebuah delegasi kecil masyarakat adat dan komunitas lokal menghadiri pertemuan pertama Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (Platform Kebijakan-Sains Antar Pemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem), yang diselenggarakan bulan kemarin di Bonn, Jerman. Delegasi tersebut menyoroti nilai dan kepentingan pengetahuan adat dan lokal, dan perlunya kemitraan sejati antara pemilik aneka pengetahuan (yang sama ‘pakarnya’ dalam isu keanekaragaman hayati dengan para ilmuwan) serta IPBES.
IPBES, yang dibentuk di Panama City bulan April 2012, dimaksudkan untuk bertindak sebagai sebuah lembaga antar pemerintah independen untuk mengkaji keadaan keanekaragaman hayati planet ini, ekosistem bumi dan jasa-jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Sedari awal masyarakat adat dan komunitas lokal telah dilibatkan. Di Bonn, para pemerintah dan stakeholder membahas rencana kerja awal untuk IPBES serta aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya, termasuk partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah.
Masyarakat adat dan komunitas lokal menekankan bahwa IPBES hanya dapat berhasil jika lembaga ini menjadi sebuah platform pengetahuan beragam yang sejati, yang melampaui ilmu pengetahuan dan merangkul berbagai pemilik keahlian dan pengetahuan berdasarkan azas kesetaraan. Selain itu, masyarakat adat dan para stakeholder lainnya harus diperkuat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif pada proses yang ada. Silakan baca pernyataan lengkap masyarakat adat dan komunitas lokal untuk IPBES di sini: http://tinyurl.com/apzpfdh
Untuk mengetahui lebih banyak tentang IPBES silakan kunjungi: http://www.ipbes.net/about-ipbes.html
Untuk mengetahui lebih banyak tentang sistem-sistem aneka pengetahuan beragam yang terhubung (connecting diverse knowledge systems), lihat: http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reports/Panama-report_Enlish_small.pdf
Overview
- Resource Type:
- News
- Publication date:
- 18 February 2013
- Programmes:
- Culture and Knowledge Territorial Governance Conservation and human rights