Di mana Bank Dunia akan mengambil posisi mengenai hak asasi manusia?

Bank Dunia sedang memasuki tahap-tahap akhir meninjau proses penilaian dan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan tingkat proyek miliknya. Konsultasi tentang draft pertama ditutup pada tanggal 1 Maret 2015 sesudah diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Proses tinjauan pengaman ini kemudian diharapkan berakhir di tahun 2015, seusai konsultasi tentang draft kedua, dan sistem pengaman baru yang akan diberlakukan mulai Januari 2016.

Bank Dunia telah menerima kritik penting dari para akademisi, badan-badan hak asasi manusia internasional, masyarakat adat dan masyarakat sipil untuk usulan draft Kerangka Lingkungan dan Sosial, yang dirilis pada bulan Juli 2014. Ada banyak kekhawatiran tidak hanya pada kebijakan dan standar yang diusulkan, tetapi juga pada proses konsultasi dan keterlibatan dengan para pemegang hak dan stakeholder utama dalam proses tinjauan tersebut. Pernyataan dan kecaman yang kuat tersedia di sini, sementara artikel ini berfokus pada implikasi draft saat ini terhadap hak asasi manusia

Pelaksanaan yang tidak memada

Usulan perlindungan baru Bank Dunia terdiri dari dua bagian yang terpisah, yaitu Kebijakan Lingkungan dan Sosial (ESP) dan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS). Pengaman-pengaman baru yang diusulkan ini akan memerlukan proses pelaksanaan yang baru dan yang jauh lebih baik untuk mengatasi kelemahan-kelemahan serius yang diidentifikasi dalam evaluasi sebelumnya atas pelaksanaan pengaman Bank Dunia, perhatian yang baru terhadap insentif staf dan langkah radikal untuk menghubungkan semua tingkatan penilaian dan evaluasi risiko Bank Dunia.

Pengaman milik Bank Dunia saat ini sudah kadaluarsa dan tidak sinkron dengan kondisi pemikiran pembangunan, hukum hak asasi manusia, praktik pengaman di bidang pembiayaan publik dan swasta yang ada saat ini dan menghadapi banyak kekurangseriusan dalam pelaksanaannya. Tinjauan Pembelajaran Tahun 2006-2008 dari OP 4.10 misalnya, menyoroti beberapa penyimpangan luar biasa dalam pelaksanaan, dan mendapati, antara lain, bahwa apabila hak-hak atas tanah dan sumber daya terkena dampak secara langsung, hanya sedikit proyek yang mampu menangani hak-hak ini secara memadai.

Menyesuaikan isi saja tidaklah cukup. Pembentukan kerangka untuk implementasi pengaman yang baru, yang merupakan fase selanjutnya, benar-benar penting bagi keberhasilan pengaman ini, dan harus dilakukan secara terbuka dan transparan.

Selanjutnya ke mana?

Tekanan terus meningkat pada Bank untuk secara radikal memikirkan kembali cara proposal-proposal untuk sistem perlindungan lingkungan dan pengaman sosial yang baru akan bekerja. Dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), sebuah kelompok yang luar biasa dari 27 pemegang mandat khusus secara kolektif menulis surat kepada Presiden Bank Dunia untuk menyoroti keprihatinan-keprihatinan mereka. Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Masyarakat, melalui Kelompok Kerja Penduduk Asli-nya, secara resmi telah bicara pada Presiden Bank Dunia menyoroti permasalahan-permasalahan kritis terkait proposal-proposal yang terkandung dalam ESS7 tentang masyarakat adat. Masyarakat adat dari Tanzania, yang mungkin akan mengalami penderitaan luar biasa dari beberapa perubahan baru ini, kembali mengirim surat kepada Bank Dunia. Suara-suara ini menyertai banyak keprihatinan atas kerangka pelaksanaan, isi masing-masing standar dan sifat sikap Bank Dunia terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia bagi semua

Dalam draft dokumen-dokumen yang baru, hak asasi manusia disebutkan tiga kali. Pernyataan niat menegaskan bahwa "operasi Bank Dunia mendukung hak asasi manusia dan akan mendorong penghormatan terhadap hak-hak ini dengan cara yang selaras dengan Memorandum Kesepakatan (Articles of Agreement) Bank Dunia." Dalam ESS3 mengenai standar tenaga kerja, dinyatakan bahwa "pekerja akan diberikan informasi yang ... akan menetapkan hak-hak mereka di bawah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan nasional"; dan akhirnya di dalam ESS7 diakui bahwa "status ekonomi, sosial, dan hukum” masyarakat adat seringkali membatasi kemampuan mereka untuk membela hak-hak mereka untuk, dan kepentingan mereka dalam, tanah, wilayah dan sumber daya alam dan budaya".

Dari semua, hanya ada satu yang berisi tanggung jawab yang telah diidentifikasi berkaitan dengan rujukan pada hak – yaitu dalam hal hak-hak pekerja di mana pekerja harus diinformasikan akan hak-hak ini oleh pihak peminjam. Dalam dua kasus lainnya komitmennya tidak jelas. Bank Dunia berpendapat bahwa hak asasi manusia dilindungi dalam praktik tanpa referensi yang eksplisit, namun argumen ini menghadapi tantangan-tantangan serius. Salah satu tantangannya adalah menyangkut penyertaan apa yang disebut 'pendekatan alternatif' di mana pemerintah dapat meminta pengabaian (waiver) keseluruhan ESS7 yang merupakanstandar masyarakat adat. Seraya mengakui perlunya perlindungan khusus bagi masyarakat adat, Bank Dunia secara bersamaan memperkenalkan sebuah mekanisme untuk menangguhkan perlindungan tersebut, penangguhan yang mungkin diminta oleh pemerintah yang diharapkan memberikan perlindungan yang paling dibutuhkan.

Pendekatan alternatif harus dihilangkan

Adalah pandangan kami bahwa masuknya pendekatan alternatif ini melemahkan klaim bahwa Bank Dunia bisa memimpin di bidang perlindungan sosial dan lingkungan, dan memupuskan argumen bahwa Bank Dunia melindungi hak-hak dalam praktiknya, jbila tidak ada rujukan yang jelas. Tetap mempertahankan proposal ini secara langsung menempatkan masyarakat adat seluruh dunia dalam risiko, dan tidak dapat dibiarkan apabilahak-hak dan kepentingan masyarakat adat akan dilindungi dalam sistem perlindungan yang baru.