Hak-hak masyarakat adat dilanggar dan tanah adat di Guyana terancam oleh operasi penambangan

Di awal tahun 2013, masyarakat-masyarakat adat di Guyana semakin khawatir dengan terus berlangsungnya dan meningkatnya pengabaian hak-hak mereka yang sah oleh para penambang dan lembaga pemerintah, serta pelanggaran hak yang didukung pengadilan pada dua kasus baru-baru ini. Tahun 2012 lobi penambang secara terbuka menyerang hak-hak masyarakat adat atas tanah dalam surat kabar Guyana dan berjanji akan menentang pengakuan tanah-tanah adat. Sementara itu, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur sektor pertambangan tampaknya mempercepat pengeluaran izin-izin penambangan dan konsesi di atas tanah-tanah adat Amerindian, meskipun tanah-tanah tersebut menjadi subyek tindakan-tindakan hukum di pengadilan yang berupaya mendapatkan pengakuan atas hak kepemilikan tradisional dan/atau permohonan masyarakat desa untuk hak atas tanah dan perpanjangan hak atas tanah yang belum tuntas.

Tanah masyarakat Akawaio dinodai dan hak-hak mereka diinjak-injak

Peristiwa-peristiwa dan keputusan-keputusan pengadilan baru-baru ini tentang konflik pertambangan di atas tanah Desa Akawaio di Mazaruni Tengah dan Utara merupakan contoh-contoh tragis dari pelanggaran yang nyata terhadap hak-hak masyarakat adat oleh operasi penambangan. Menghadapi hal tersebut, para pemimpin adat dan komunitas Akawaio berdiri membela hak-hak mereka dan menantang operasi penambangan yang merambah tanah dan perairan adat mereka. Setahun terakhir ini, Desa Kako di Distrik Mazaruni Utara telah dipaksa untuk memasuki pertarungan di pengadilan akibat aduan seorang penambang ketika masyarakat desa menolaknya memasuki Sungai Kako untuk melakukan penambangan. Kepala desa (Toshao) juga disebut telah menghina pengadilan dan kini tengah menghadapi ancaman pidana penjara setelah masyarakat yang dipimpinnya melakukan aksi damai langsung untuk mencegah sang penambang memasuki tanah mereka, sebuah aksi yang melanggar keputusan pengadilan yang mengijinkan sang penambang melanjutkan kegiatannya tanpa hambatan.

“Sudah diketahui bahwa kita adalah pelindung tanah-tanah ini. Tanah kita adalah hidup kita!” ucap Toshao Mario Hastings saat dia berbicara tentang pentingnya tanah masyarakatnya bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Bulan Juli 2011, Dewan Desa dan masyarakat Desa Kako pertama kalinya mengetahui bahwa lembaga regulator, yaitu Komisi Geologi dan Pertambangan Guyana (Guyana Geology and Mines Commission/GGMC), telah mengeluarkan sebuah ‘izin eksplorasi’ kepada penambang tersebut. Dalam interaksi pertamanya masyarakat desa menolak dengan keras kegiatan penambangan mana pun yang dilakukan di daerah hulu sungai atau di atas tanah adat mereka karena kegiatan tersebut akan mencemarkan sumber air mereka dan merusak tanah adat mereka. Mereka tetap bertahan pada pendapat mereka bahwa hal-hal tersebut akan berdampak pada sumber penghidupan mereka karena daerah-daerah tersebut adalah daerah tempat mereka menangkap ikan, berburu dan bertani. Belum lagi adanya rumah-rumah di lokasi tersebut yang telah ada sejak dahulu,jauh sebelum Guyana merdeka dari Inggris.

Dalam dua kesempatan di bulan Juli dan Agustus 2012, penambang tersebut berupaya masuk namun masyarakat desa dengan teguh tetap menolaknya. Sementara itu, sang Toshao mencoba bertemu dengan lembaga terkait untuk menyoroti keprihatinan mereka namun tanpa hasil. Tanggal 18 September 2012, penambang tersebut mengajukan perintah pengadilan yang dikabulkan pengadilan dan lalu mendukung sang Toshao. Tanggal 5 Oktober 2012, selagi sang Toshao pergi menghadiri sebuah pertemuan dewan distrik di tempat lain, tiba-tiba dia terbawa ke sebuah situasi permusuhan dengan sang penambang yang memang dihalangi masyarakat untuk masuk ke sungai. Sejak kejadian tersebut sang penambang mengajukan sebuah pemberitahuan penghinaan atas keputusan yang telah dikabulkan pengadilan dan menuntut sang Toshao dari Desa Kako untuk “dimasukkan ke Penjara Georgetown atas ketidakpatuhannya yang disengaja dan kurang ajar” dan bersikeras menyebutkan bahwa sang Toshao adalah “pemrakarsa dan dalang” dari resistensi masyarakat Akawaios dari Desa Kako.

Sama halnya dengan kasus di banyak desa Amerindian di Guyana, tanah milik Kako yang ada tidak sesuai sepenuhnya dengan tanah-tanah adat yang mereka manfaatkan dan huni turun temurun; termasuk tanah-tanah yang membentang ke arah barat sampai lembah sungai Kako. Tanah-tanah adat ini membentuk daerah sumber daya tradisional yang dimanfaatkan masyarakat desa Kako dan dimiliki bersama berdasarkan hukum adat dengan desa-desa Akawaio yang bertetanggaan, yaitu Kamarang, Jawalla dan Phillipai, yang sama-sama memanfaatkan tanah-tanah ini dengan masyarakat desa Kako untuk berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan hasil kebun/hutan. Bulan Nopember 2012, sang Toshao mendapatkan sebuah salinan peta konsesi penambangan dan terkejut mendapati bahwa sebagian besar tanah tradisional mereka kini dipenuhi oleh blok-blok eksplorasi dan penambangan, yang dalam beberapa kasus satu orang penambang mendapat izin atas beberapa blok.

Baru-baru ini, dalam apa yang mungkin terlihat sebagai pukulan terhadap perjuangan masyarakat Kako, seorang hakim di Pengadilan Tinggi telah memerintahkan bahwa Dewan Desa Isseneru di Mazaruni Tengah tidak lagi berwewenang mengatur para penambang di atas tanah milik mereka atas dasar bahwa para penambang tersebut adalah pemegang konsesi sebelum Desa Isseneru mendapatkan hak milik atas tanah mereka. Hal ini terjadi salah satunya juga disebabkan oleh UU Amerindian yang  tidak dapat mendukung kewenangan tersebut karena UU tersebut diberlakukan setelah izin konsesi diberikan.

Sementara itu, tanggal 26 Januari 2013 penambang di pusat konflik tanah di Kako di atas memindahkan peralatannya ke sungai dan tanggal 3 Februari seorang penambang lainnya memasuki sungai untuk memancangkan rambu klaim hak penambangan. Sekali lagi, sang penambang tidak memberitahukan hal ini kepada masyarakat desa dan juga tidak meminta persetujuan sebelumnya dari mereka.

Kasus pengadilan terhadap pemimpin Desa Kako terus berlanjut dengan kemungkinan vonis akan diputuskan bulan ini: apakah interpretasi perundang-undangan akan menegakkan hak-hak masyarakat adat? Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini yang diadakan lewat kerjasama dengan Dewan Desa Isseneru, sang Toshao dari Desa Kako dengan berterus terang menyatakan bahwa: Ini adalah bukti bahwa UU Amerindian, yang terus menerus dikatakan pemerintah kita sebagai UU terbaik di dunia, adalah dusta belaka. Saya menuntut agar UU ini segera direvisi sehingga hak-hak kita terjamin.”

Informasi lebih lanjut:

• Komunikasi urgen FPP dan APA mengenai situasi komunitas adat Akawaio di Isseneru dan Kako di Guyana kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples) (hanya tersedia dalam bahasa Inggris): http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/publication/2013/urgent-communication-situations-akawaio-indigenous-co
• Bergabunglah dengan Rilis Berita Bersama FPP dan Rainforest Foundation US Keputusan pengadilan Guyana melanggar hak-hak masyarakat adat, 28 Januari 2013: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/01/International_pressrelease_Isseneruvillage_courtruling_Jan%202013.pdf