IDB, Camisea dan Peru: Sebuah maaf, cerita perlindungan penyesalan

Bank Pembangunan Antar-Amerika atau Inter-American Development Bank (IDB) memainkan satu peran katalis dalam pembangunan proyek gas Camisea di wilayah Amazon Peru tahun 2002/2003 walaupun tidak ada kebijakan khusus bagi proyek-proyek yang berdampak bagi masyarakat adat. Ketika IDB menerapkan kebijakan tersebut pada tahun 2006, satu ketentuan penting diabaikan saat bank membuat pinjaman sebesar US$400 juta tahun berikutnya. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Bank untuk seyogyanya 'melindungi' satu kawasan cadangan bagi masyarakat adat dalam 'pengasingan sukarela' yang terdampak langsung oleh proyek Camisea telah menunjukan bahwa proyek itu gagal total dan kini kelihatan jadi ironis oleh sejumlah rencana perluasan kegiatan operasi segera didalam kawasan Cadangan – rencana-rencana yang sedang hampir disetujui oleh IDB.

 

IDB memainkan peran katalis dalam pembangunan proyek gas Camisea di wilayah Amazon Peru. Sebagai contoh, tahun 2002 IDB menyetujui pinjaman senilai US$5 juta kepada pemerintah Peru untuk memperkuat kapasitasnya untuk memantau 'aspek lingkungan dan sosial' proyek tersebut dan membuat berbagai inisiatif pembangunan di dalam kawasan yang terkena dampak proyek,file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn1[1] dan tahun 2003 sejumlah US$75 juta pinjaman kepada konsorsium swasta, Transportadora de Gas del Peru (TGP), untuk berbagai operasi industri hilir.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn2[2] Keterlibatan IDB sendiri  sangat penting sebab ini mendorong lembaga keuangan lainnya untuk memberikan pinjaman. Pada gilirannya hal ini menjadi begitu penting setelah kritik pedas terhadap proyek Camisea menganai masalah sosial dan lingkungan disampaikan oleh masyarakat sipil, dan kenyataan bahwa beberapa lembaga keuangan seperti Citigroup, Bank Ekspor-Impor AS dan Bank Perusahaan Investasi Swasta Luar Negeri Pemerintah Amerika (OPIC), telah menolak untuk terlibat.

Satu kritikan penting adalah bahwa proyek Camisea terletak di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat dalam 'pengasingan sukarela.' Sebenarnya, 74% dari konsesi yang paling penting di kawasan Camisea ,disebut ‘Lot 88’, dan diusahakan oleh satu konsorsium swasta yang dipimpin oleh Pluspetrol sangat dipaksakan atas Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNR atau Kugapakori-Nahua-Nanti Reserve) yang dibangun untuk 'menjamin hak masyarakat pribumi Kugapakori dan Nahua atas tanah dimana mereka hidup secara tradisional.’file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn3[3] Pastinya pinjaman IDB tahun 2002 dan 2003 melanggar beberapa kebijakannya sendiri tentang proyek yang mengorbankan masyarakat adat? Ya dan tidak. Ya, sebab Panduan Dampak Lingkungan dan Sosial IDB yang kemudian berlaku menyatakan bahwa masyarakat adat harus setuju dengan proyek-proyek yang mempengaruhi mereka, dan tidak karena IDB tidak memiliki satu kebijakan khusus tentang masyarakat adat saat itu.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn4[4] 

Tahun 2007 IDB meningkatkan keterlibatannya di Camisea dengan menyetujui pinjaman senilai US$400 juta kepada satu konsorsium swasta lainnya, Peru LNG, untuk sejumlah operasi industri hilir yang baru.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn5[5]Pinjaman ini disetujui kendati ada kritik terus menerus dan detail atas dampak sosial dan lingkungan proyek Camisea, khususnya pada masyarakat adat, termasuk mereka yang hidup di 'pengasingan sukarela.' Pinjaman ini juga disetujui kendati pada tahun 2006 IDB memberlakukan kebijakan khusus tentang masyarakat adat, berjudul 'Kebijakan Operasional tentang Masyarakat Adat'. Kebijakan ini memberikan perlindungan khusus bagi 'masyarakat terasing' yang menetapkan bahwa IDB akan 'mengakui, menghormati dan melindungi  tanah dan wilayah, kesehatan, lingkungan dan budaya [masyarakat terasing]' dan hanya 'mendanai proyek-proyek yang menghormati hak masyarakat adat untuk tetap dalam keadaan terasing dan hidup bebas sesuai dengan budaya mereka.'file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn6[6] Meskipun ada ketentuan ini, sebelum persetujuan pinjaman US$400 juta, IDB telah mengakui bahwa operasi baru 'fasilitasi-fasilitas terkait' akan semakin berdampak pada 'masyarakat adat hidup di pengasingan sukarela di dalam Wilayah Cadangan Nahua-Kugapakori.’file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn7[7] Bagaimana ini menghormati keadaan mereka yang 'terasing'?

Walaupun 'Panduan Operasi' untuk kebijakan IDB tentang masyarakat adat mengakui kewajibannya untuk mematuhi hukum nasional dan internasional, termasuk kasus hukum sistem Inter-Amerika, faktanya sekarang adalahkebijakan kini jauh tertinggal dari standar internasional yang berkembang pesat mengenai masyarakat adat 'terasing'. Tahun lalu kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) mengeluarkan 'panduan' yang merekomendasikan bahwa wilayah 'masyarakat terasing' tidak boleh 'disentuh', menyuarakan desakan oleh banyak organisasi masyarakat adat selama bertahun-tahun. Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) telah mengungkapkan keprihatinannya seputar berbagai kegiatan ekstraktif dalam wilayah-wilayah mereka dan menyarankan penghentian sementara, dan Komisi HAM Inter-Amerika mendukung penangguhan kegiatan ekstraktif, dan Komisi HAM Inter-Amerika terus menekankan tugas-tugas negara untuk melindungi masyarakat adat. Secara lebih umum, Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Pengadilan HAM Inter-Amerika telah begitu tegas menekankan adanya hak masyarakat adat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek yang berdampak pada mereka – yang sulit dilakukan dengan masyarakat 'terasing' tanpa mempertaruhkan mereka dalam bahaya. Lebih khusus lagi, pada bulan Maret 2013 CERD PBB bahkan mendesak pemerintah Peru untuk menghentikan sementara rencana-rencana untuk memperluas proyek Cemisea didalam kawasan Cadangan KNNR.file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn8[8] Kendati demikian, dibalik semua standar tersebut dan hak hukum yang dijabarkan dengan jelas, kebijakan IDB tentang masyarakat adat menyatakan IDB siap mendanai proyek-proyek dengan ‘berpotensi lansung atau tidak langsung mengorbankan masyarakat ('terasing'), tanah dan wilayah mereka, atau jalan hidup mereka.’

IDB mungkin mencoba untuk mempertahankan keterlibatannya dalam Camisea dengan mengutip beberapa komitmen sosial dan lingkungan yang mereka desakkan sebagai satu syarat pinjamannya tahun 2002 dan 2003 – beberapa diantaranya diterapkan terhadap operasi yang didanai oleh IDB, misalnya industri hilir TGP serta operasi-operasi yang tidak didanai IDB. Meskipun begitu, organisasi masyarakat sipil di Peru telah melaporkan bahwa banyak syarat-syarat tersebut sama sekali belum dipenuhi,file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn9[9] dan bahkan ketika kalaupun mereka penuhi, namun pemenuhan tersebut bermakna kecil atau bahkan tidak ada artinya sama sekali. Sebagai contoh, komitmen paling penting pemerintah Peru tentang masyarakat 'terasing' adalah melindungi KNNR dengan meningkatkan status hukum mereka. Hal ini dilakukan melalui satu Keputusan Mahkamah Agung bulan Juli tahun 2003 yang menyatakan bahwa 'pembangunan kegiatan-kegiatan ekonomis' dan 'hak baru untuk memanfaatkan sumber daya alam didalam kawasan cadangan' adalah 'dilarang', tetapi Keputusan ini sekarang diabaikan oleh rencana Pluspetrol untuk memperluas kegiatan operasinya di kawasan Cadangan. Satu kajian dampak lingkungan (EIA) untuk pembangunan tiga sumur disetujui oleh Menteri Energi Peru tahun 2012, dan penilaian dampak lingkungan untuk 18 sumur baru, membangun 10 km jalur pipa dan melakukan uji seismik 2D dan 3D – hampir semuanya dijadwalkan masuk sangat jauh dalam KNNR – hingga kini menanti persetujuan.

Dalam putaran lebih lanjut saat ini jelas terlihat bahwa perluasan tersebut tidak bisa jalan tanpa persetujuan resmi dari IDB, dibawah komitmen khusus (tapi tidak dibuka) dengan syarat dari US$75 juta pinjaman IDB kepada TGP. Dokumen-dokumen IDB tahun 2003 menyatakan bahwa 'jika ada perluasan atau kerja-kerja baru (misalnya, pembuatan lubang jalur pipa, dll.) yang mungkin akan berdampak penting atau bahaya terhadap lingkungan dan masalah sosial, Komponen Proyek perusahaan harus: (a) menyusun dan menerapkan sepenuhnya Peninaian Dampak Lingkungan dalam bentuk dan substansi yang memuaskan IDB. . .’ file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn10[10] Kantor Hubungan Eksternal IDB, telah menegaskan hal in: ‘EIA wajib memuaskan IDB. Hal ini tidak dimasukan aturan kesepakatan bersama sebab TGP tidak bertanggung jawab bagi komponen hulu tetapi dalam Upstream Consortium Support Agreement (UCSA).’file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn11[11] IDB menganjurkan agar Ferriter menyatakan bahwa UCSA adalah ‘rahasia’ dan, tanggal 5 April, tidak satupun EIA untuk tiga sumur ataupun 18 sumur, jalur pipa dan uji seismik ‘memuaskan bagi IDB.’ Tetapi bagaimana mungkin pernah bisa 'memuaskan', mengingat komitmen IDB seharusnya berusaha untuk 'melindungi' KNNR dan kebijakan IDB mengenai masyarakat adat yang menegaskan ‘mengakui, menghormati dan melindungi tanah dan wilayah, kesehatan, lingkungan dan budaya (‘masyarakat terasing’)’?

Tentu saja, apa yang kelihatannya sangat ironis, bahwa Desember tahun lalu IDB akan memberikan US$1 juta kepada pemerintah Peru untuk melindungi wilayah cadangan masyarakat 'terasing' dengan mengubah status hukum mereka dan mengubah mereka dari ‘reservas territoriales’, sama seperti KNNR sekarang ini, menjadi ‘reservas indígenas’, satu kategori baru dibentuk oleh satu undang-undang tahun 2006. Undang-undang ini menyatakan bahwa ‘reservas indígenas’ adalah ‘tak terhintung nilainya’ dan dilarang 'setiap bentuk kegiatan yang berbeda dari adat-istiadat leluhur dan  berbeda daripemanfaatan oleh masyarakat adat yang hidup di dalamnya', tetapi peraturan ini memasukan satu celah, Pasal 5, Ayat C, yang menyatakan bahwa sumber daya alam dapat eksploitasi jika dianggap 'penting' oleh pemerintah. Dalam kasus KNNR, perubahan dari ‘reserva territorial’ menjadi ‘reserva indígena’ berarti memindahkan 'perlindungan' yang diberikan oleh Keputusan Mahkamah Agung, yang akan terus merusak salah satu dari syarat-syarat IDB sendiri dan akhirnya melemahkan kawasan cadangan.

Dengan memperhatikan semua ini, tidak mengagetkan bahwa dalam penolakan baru-baru ini atas ekspansi proyek Camisea banyak organisasi masyarakat adat di Peru berulang-kali menyorot tanggung jawab IDB. Dalam satu pernyataan bulan Desember yang lalu mengumumkan niat mereka untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah dan 'tanggung jawab perusahaan' kepada pengadilan untuk menghentikan perluasan, AIDESEP, FENAMAD, ORAU dan COMARU menyatakan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi komitmen sosial dan lingkungan yang disepakati sebagai syarat pinjaman IDB sendiri. Daysi Zapata, wakil presiden AIDESEP, mengatakan bahwa pengalaman dari Camisea menunjukan bahwa 'IDB wajib membuat standar yang lebih ketat untuk operasi-operasi di kawasan-kawasan yang sensitif, khususnya kegiatan operasi yang mengorbankan masyarakat terpencil.’file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn12[12] Pertanyaannya sekarang adalah apakah IDB akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sendiri untuk melindungi Cadangan KNNR dan penuduknya serta menolak persetujuan untuk rencana-rencana ekspansi tersebut.

David Hill, Wartawan dan Konsultan Independenfile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftn13[13]

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref1[1]                     http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PE0233

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref2[2]                     http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PE0222

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref3[3]                     Ministry of Agriculture, Ministerial Resolution No. 00046-90-AG/DGRAAR, 14 February 1990.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref4[4]                     Anne Deruyttere, Perceived Challenges to Recognition on Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples and other Local Communities: The experiences of the Inter-American Development Bank, Sustainable Development Law & Policy, Volume 4, Issue 2 Summer 2004: Prior Informed Consent: p. 40.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref5[5]                     http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PE-L1016

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref6[6]                     http://tinyurl.com/cym78p4

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref7[7]                     IDB (2006) ´Environmental and Social Strategy: Peru LNG Project Project Number: PE-L1016, IDB, Washington, July, 2006.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref8[8]             http://www.forestpeoples.org/tags/expansion-peru-s-camisea-gas-project-peruvian-amazon

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref9[9]                     Lihat dua contoh DAR, 2007 ‘Diagnóstico Situacional del Nivel de Cumplimiento de los Compromisos asumidos por el Gobierno del Perú en el ámbito del Proyecto Camisea’ and DAR/Acción Cuidadana Camisea, 2007, ‘Los 21 Compromisos Socioambientales de Camisea: Mucho Camino por Andar.’

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref10[10]                 Laporan Dampak Lingkungan dan Sosial IDB tertanggal Juni 2003 mendata sebagian besar dari komitmen-komitmen

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref11[11]                 John Ferriter, komunikasi pribadi.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref12[12]                 Daysi Zapata, komunikasi pribadi.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%20Special%203%20-%20Safeguards%20April%202013/4_FPPEnews_Apr2013_CamiseaIDB_DH_Bahasa.doc#_ftnref13[13] David bekerja sebagai konsultan untuk FPP antara November 2012 dan Januari 2013