Kegagalan Luar Biasa Terungkap oleh Laporan tentang Pendanaan Bank Dunia untuk Pemukiman Kembali

Sebuah laporan investigasi mengungkapkan kegagalan luar biasa Bank Dunia untuk melacak dan memantau dampak jangka panjang dari pemukiman kembali yang disebabkan oleh pembiayaan Bank Dunia. Laporan tersebut, yang merupakan karya tim lebih dari 50 wartawan yang bekerja di 21 negara, mengungkapkan jumlah yang mengejutkan (3,4 juta) dari orang-orang yang telah tergusur oleh proyek-proyek yang dibiayai antara 2004 dan 2013.

Salah satu kasus yang diselidiki adalah Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Kenya, yang merupakan proyek peningkatan kapasitas untuk Dinas Kehutanan Kenya (KFS). Selama masa proyek, KFS secara berkala mengusir masyarakat Sengwer dari tanah mereka dan membakar habis rumah-rumah peninggalan leluhur mereka di Cherangany Hills.

Kasus ini telah berujung pada pengajuan keluhan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia, yang mendapati bahwa Bank Dunia telah gagal untuk secara memadai menilai dan memahami risiko penggusuran yang ditimbulkan oleh pendanaan Bank Dunia kepada lembaga pemerintah yang sudah sejak lama terlibat dalam penggusuran tersebut. Masyarakat Sengwer kini tengah menunggu seberapa jauh Bank Dunia akan bersedia untuk mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki sebagian kerugian yang ditimbulkan proyek tersebut, dan ketidakadilan tanah sejak lama yang mendukung timbulnya kerugian-kerugian ini.

Laporan yang lebih luas ini menyoroti bahwa kegagalan ini tidak terbatas pada beberapa kasus tertentu, melainkan mencerminkan kegagalan sistem untuk secara memadai menilai potensi risiko HAM dari proyek. Organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari seluruh dunia telah berulang kali meminta Bank untuk menilai risiko tersebut secara memadai, baik di tingkat proyek maupun di tingkat perencanaan nasional. Namun, draft usulan pengaman Bank Dunia saat ini telah gagal untuk menjamin adanya penanganan yang tegas terhadap risiko HAM. Diharapkan bahwa draft kedua, yang akan dirilis tak lama lagi, akan mengoreksi kekurangan ini.

Yang juga memprihatinkan, Diagnostik Negara Strategis (alat penilaian risiko tahap awal kini tengah diuji coba oleh Bank Dunia-SCD) tidak mengandung persyaratan-persyaratan khusus bagi staf Bank untuk memperhitungkan pola historis pelanggaran HAM atau risiko di negara-negara peminjam. Hal ini terjadi walaupun ada rekomendasi khusus dari masyarakat sipil. Bank Dunia saat ini tengah mengujicobakan proses SCD di 15 negara, dan masyarakat sipil di negara-negara percontohan ini sangat dianjurkan untuk menghadirkan pola historis pelanggaran hak asasi manusia untuk diperhatikan oleh kantor-kantor negara Bank Dunia untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak dapat diabaikan dalam perencanaan negara berikutnya.

Laporan ini menggemakan beberapa temuan dari Tinjauan Portofolio Pemukiman Kembali Sukarela dari Bank Dunia, yang tahap pertamanya selesai pada bulan Mei 2012 dan tahap kedua pada bulan Juni 2014, (yang akhirnya diterbitkan tanggal 5 Maret 2015). Tinjauan internal tersebut menyoroti kelemahan dalam pemantauan, yang menunjuk pada "kesenjangan yang cukup besar dalam informasi yang mengarah pada potensi kegagalan yang signifikan dalam sistem Bank Dunia untuk menangani pemukiman kembali", yang merupakan salah satu contoh dari kegagalan serius lainnya.

Kegagalan yang dinyatakan oleh tinjauan internal tersebut lebih dari sekadar kegagalan untuk melengkapi informasi–sama seriusnya dengan kegagalan itu. Tinjauan tersebut juga menyoroti kegagalan proyek-proyek untuk menyediakan mekanisme keluhan, yang disyaratkan oleh kebijakan Bank Dunia, untuk memungkinkan mereka mengutamakan adanya tanggapan terhadap keprihatinan masyarakat dan menghindari timbulnya kerugian. Bank Dunia telah menanggapi tinjauan internal tersebut dengan sebuah Rencana Aksi singkat dan janji untuk 'berbuat lebih baik', namun Rencana Aksi tersebut tidak cukup mengatasi skala masalah yang diidentifikasi.

Masalah yang sekarang dihadapi Bank Dunia, di atas sistem dan proses reformasi, adalah untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Mengakses ganti rugi yang efektif dan substansial atas kerugian yang diderita adalah salah satu tantangan paling utama bagi masyarakat yang terkena dampak dari warisan yang terungkap dalam tinjauan Bank Dunia. Bank Dunia masih belum menangani masalah ini dan belum menyediakan dana dan keahlian untuk, setidaknya, mulai memberikan ganti rugi.