Komunitas Bagyeli dan Bantu di Ocean mendapat kesempatan tatap muka dengan otoritas setempat

Pada tahun 2012, perusahaan kelapa sawit Singapura Biopalm Energy Limited diberi konsesi sementara untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Masyarakat lokal yang terkena dampak, yang mencakup komunitas adat Bagyeli serta komunitas Bakoko dan Bass'aa Bantu, tidak diajak berkonsultasi dan hanya diberi sedikit informasi tentang proyek tersebut. Sejak tahun 2012, FPP dan LSM adat berbasis masyarakat Okani telah bekerja bersama masyarakat di Ocean, di kawasan selatan Kamerun. Okani dan FPP telah memberikan rincian lebih lanjut dari proyek tersebut kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak, dan menjelaskan apa saja hak-hak mereka berkenaan dengan proyek tersebut, agar mereka dapat mengambil pandangan terinformasi tentang apakah mereka akan mendukung atau menentang proyek tersebut, dan cara terbaik untuk berunding dengan perusahaan.

Perkebunan kelapa sawit Biopalm yang diusulkan adalah salah satu dari sejumlah proyek yang mempengaruhi tanah adat dari komunitas-komunitas ini, yang hak miliknya tidak dijamin oleh hukum nasional. Selain itu, sebagian besar tanah adat mereka telah dibebani hak konsesi hutan (Forest Management Unit No. 00-003), dan sejumlah penjualan tegakan kayu (ventes de coupe, izin penebangan kayu skala kecil) telah diberikan dalam lahan mereka tersebut. Selain itu, sebuah izin eksplorasi diberikan di atas hampir keseluruhan wilayah mereka (yang juga membentang ke tanah desa-desa tetangga).

Mencari tahu rincian seluruh konsesi ini dan hak kepemilikannya bukan merupakan perkara mudah. Tidak ada hak untuk mengakses informasi ini di Kamerun, dan catatan-catatan (apabila disimpan) seringkali dijaga dengan ketat oleh petugas administrasi, yang umumnya tidak memiliki budaya akuntabilitas publik, dan yang mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan korupsi atau takut akan akibat dari tokoh masyarakat lain yang lebih kuat yang terlibat. Bahkan secara resmi, informasi publik seperti hukum atau UU administratif mungkin sulit didapatkan – tidak hanya oleh anggota masyarakat, tetapi juga oleh pengacara dan organisasi internasional - yang berarti bahwa masih terdapat banyak ketidakpastian di seputar hak-hak kepemilikan ini.

Meskipun demikian, dengan upaya gabungan dari warga masyarakat, Okani dan FPP, semakin banyak rincian proyek-proyek ini muncul ke permukaan dan dibahas oleh masyarakat. Akibatnya, di bulan Agustus 2015 tiga dari empat desa yang terkena dampak memutuskan untuk menulis surat penentangan terhadap proyek Biopalm Energy, yang ditujukan kepada Presiden Kamerun. Desa keempat memiliki perbedaan pendapat internal, dan pada saat itu memilih untuk menunda penandatanganan surat tersebut. Sejak saat itu desa tersebut juga mengadopsi posisi menentang proyek Biopalm. Warga seluruh desa tersebut menandatangani surat penentangan berikutnya, yang diajukan kepada Presiden di bulan Mei 2016.

Upaya-upaya ini telah mulai membuahkan hasil. Pada bulan Mei 2016, perwakilan masyarakat diundang untuk menghadiri pertemuan di Prefektur di kawasan Ocean, yang merupakan divisi administratif desa-desa tersebut. Delegasi lokal dari sejumlah kementerian, serta Direktur Jenderal Biopalm Energi, juga hadir. Prefek meyakinkan masyarakat bahwa partisipasi dan dukungan mereka sangat penting dan proyek tidak bisa berlanjut jika mereka menentangnya. Dia kemudian mengajak masyarakat untuk menjelaskan alasan penentangan mereka, dan diskusi pun terjadi dengan Direktur Jenderal perusahaan, yang menjanjikan sejumlah manfaat bagi masyarakat dari projek tersebut. Namun, warga masyarakat tetap bergeming menentang usulan projek tersebut.

Pertemuan ini menandai pertama kalinya masyarakat dilibatkan dalam dialog sesungguhnya dan terinformasi dengan pemerintah dan perusahaan tentang proposal proyek mereka, dan masyarakat memang merasa sangat senang dengan hal itu. Prefek memuji pengorganisiran dan soliditas mereka. Catatan penting dari kasus ini adalah peran dari perwakilan komunitas Bagyeli, yang secara turun temurun telah terpinggirkan di desa-desa, tetapi memainkan bagian penting dalam pertemuan tersebut dalam mempertahankan lahan hutan mereka.

Informasi lebih lanjut tentang kerja FPP dan Okani di daerah ini dapat dilihat dalam publikasi terbaru kami: Behind the Veil: Transparency, access to information and community rights in Cameroon’s forestry sector.

Ditulis oleh Anouska Perram, Forest Peoples Programme