Kontak terkontrol atau biarkan seperti apa adanya? Penentuan sendiri masyarakat adat terpencil

Dalam editorial Science terbaru mereka tentang masyarakat adat terpencil, dua pakar antropologi, Hill dan Walker membahas pergeseran yang berdampak besar dan luas dari kebijakan ‘biarkan seperti apa adanya' ke kebijakan 'kontak terkontrol'. Mereka berpendapat bahwa kebijakan 'biarkan seperti apa adanya’ dilandaskan pada asumsi yang cacat bahwa populasi-populasi ini dapat terus bertahan dalam jangka panjang karena alasan genetik, imunologi dan politik dan bahwa sekali populasi-populasi terpencil diberi 'informasi lengkap’ dan menyadari bahwa mereka tidak mungkin ‘diperbudak atau dibantai', maka mereka akan menerima kontak dengan penuh antusias.

Mengesampingkan gagasan yang tidak masuk akal dari 'kontak pertama' yang direncanakan dengan sempurna dan direkayasa tanpa cacat di mana segalanya berjalan sesuai rencana dan tidak ada yang mati, kita juga harus menahan keyakinan kita bahwa proses tersebut tidak terkooptasi oleh kepentingan yang kuat. Ini adalah konteks di mana perusahaan-perusahaan minyak, penebang dan pemerintah begitu berhasrat mempromosikan kontak dan mengakses sumber daya alam yang berharga di wilayah-wilayah masyarakat-masyarakat ini, selain kelompok-kelompok misionaris yang sangat ingin menemui jiwa-jiwa tanpa dosa.

Yang juga sama tidak masuk akalnya adalah gagasan 'kontak pertama' yang diawali dengan pemberian 'informasi yang lengkap'. Mereka adalah orang yang tidak mengenal kaos dan celana pendek apalagi kompleksitas kapitalis dan ekonomi ekstraktif yang akan diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka (sebagian orang mungkin menyebut hal itu sebagai perbudakan) atau agenda-agenda para misionaris, perusahaan minyak, akademisi, elit lokal atau birokrat negara yang akan menjadi lawan bicara mereka dengan dunia baru yang eksotis.

Tidak aneh editorial tersebut dikecam oleh sebuah platform federasi-federasi adat di Peru yang telah dibentuk untuk memantau dan melaporkan ancaman-ancaman terhadap kehidupan dan wilayah masyarakat adat terpencil.

"Kami menolak setiap anggapan atau tindakan, dari siapa pun itu berasal, yang berusaha memaksakan cara hidup yang ditolak oleh saudara-saudara kita yang tinggal dalam isolasi dan kontak awal (‘isolation and initial contact’) dan yang hanya akan memperburuk keadaan mereka yang sudah rentan. Kami menganggap anggapan-anggapan seperti itu arogan dan tidak bertanggung jawab, dan dibuat oleh orang-orang yang berpikir mereka perlu memutuskan tentang bagaimana kami harus hidup atau apa yang perlu atau tidak perlu kami lakukan sebagai masyarakat adat."*

Hal di mana Hill dan Walker benar adalah bahwa 'kecuali upaya perlindungan terhadap ancaman dari luar dan pertemuan tanpa sengaja dengan orang luar meningkat drastis, kemungkinan suku-suku ini akan bertahan hidup sangat tipis'. Mereka menyebut pemerintah Peru mengadopsi kebijakan 'biarkan seperti apa adanya' namun praktiknya sangat berbeda. Di atas kertas, pemerintah telah menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat terpencil, yang secara ketat terlarang bagi pemukiman dan industri ekstraktif. Dalam praktik, seperti kasus Kugapakori, suaka Nahua Nanti, yang menjadi tempat tinggal orang-orang Yora atau Nahua seperti yang dikutip dalam artikel Hill, sekitar sepertiga dari kawasan lindung tersebut telah dibuka untuk eksploitasi gas.Tiga sumur minyak sudah beroperasi dan pemerintah Peru telah menyetujui operasi duapuluh satu sumur lainnya pada bulan Januari 2014, mengabaikan kewajiban hukumnya sendiri. Jika hak-hak ini begitu sering diinjak-injak bahkan di negara-negara dengan kebijakan 'biarkan seperti apa adanya' seperti Peru, apa yang akan terjadi dalam konteks di mana 'kontak terkontrol' tidak hanya diizinkan tetapi bahkan dipromosikan? Hill dan Walker harus menuntut agar standar-standar ini ditegakkan, bukannya mempromosikan kontak, sebuah proses yang akan selalu luput dari kendali kita dan membuka pintu untuk lebih banyak lagi pelanggaran dari pemerintah dan perusahaan yang mempunyai kepentingan kuat di tanah dan sumber daya mereka.

Organisasi-organisasi masyarakat adat Peru juga menyoroti kegagalan negara sejak lama untuk melindungi daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat adat terpencil, termasuk kegagalan untuk membangun suaka-suaka yang dimohon lebih dari 20 tahun yang lalu.

"Sementara itu, negara terus memberikan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam kepada perusahaan penebangan dan minyak di daerah-daerah ini. Di waktu yang sama, para penebang liar dan pedagang narkoba juga menduduki daerah-daerah ini ... dan menyerang dan membunuh saudara-saudara kita. Kami menuntut agar negara mencabut izin-izin tersebut, menetapkan daerah-daerah yang telah dimohon dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah serangan dari pihak luar dan akibatnya yang menghancurkan."**

Namun, sebaik apapun maksud dan tujuan usulan 'kontak terkontrol', bukanlah wewenang orang lain, baik secara etika maupun hukum, entah akademisi atau pemerintah untuk menentukan masa depan orang-orang yang, atas dasar alasan mereka sendiri, telah memutuskan pada saat ini untuk menutup diri dari dunia luar. Ya, strategi ini memiliki konsekuensi sendiri tapi terserah pada orang-orang tersebut untuk memikul tanggung jawab berat ini dan memutuskan apakah, kapan dan bagaimana mereka akan membangun hubungan dengan orang asing. Ini disebut penentuan nasib sendiri dan merupakan hak dari semua orang termasuk masyarakat adat.

Adalah tugas masyarakat luas untuk melindungi hak ini, untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah dengan tidak menetapkannya untuk penebangan atau pertambangan dan untuk melindungi kehidupan mereka dengan meningkatkan kesehatan publik di daerah-daerahsekitarnya dan menyediakan dan melatih tim-tim tanggap darurat di daerah setempat untuk melakukan intervensi jika dan saat kontak diadakan. Dengan cara ini kita dapat memberi mereka ruang dan waktu untuk memutuskan masa depan mereka sendiri.====

*Platform ini mencakup AIDESEP, FENAMAD, COMARU, CORPIAA, ORAU dan ORPIO. www.aidesep.org.pe/plataforma-piaci-se-pronuncia-frente-a-intento-de-contacto-forzado-e-ineficiencia-del-estado/

**http://www.aidesep.org.pe/plataforma-piaci-se-pronuncia-frente-a-intento-de-contacto-forzado-e-ineficiencia-del-estado/

---