Organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil Peru mengajukan laporan bayangan kepada UN-CERD yang mendesak dilakukannya tindakan untuk mengatasi pelanggaran yang tengah terjadi terhadap hak-hak atas tanah masyarakat adat

Pada tanggal 30 Maret 2018, aliansi organisasi masyarakat sipil menyerahkan sebuah laporan bayangan (tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol) kepada Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). Pada tanggal 25 dan 26 April komite CERD akan meninjau kepatuhan Peru terhadap Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (termasuk langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat). Laporan bayangan tersebut menyoroti kegagalan negara Peru untuk menanggapi rekomendasi dan kekhawatiran sebelumnya dari komite CERD dan untuk secara khusus menangani pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap hak-hak masyarakat adat atas penentuan nasib sendiri, tanah dan sumber daya dengan fokus pada wilayah Ucayali dan San Martín. Di kedua wilayah ini, masyarakat Kichwa dan Shipibo-Conibo yang diwakili oleh organisasi adat CEPKA dan FECONAU tengah mengalami perampasan dan perusakan tanah mereka untuk pengembangan agribisnis (kasus Santa Clara de Uchunya vs Plantaciones de Pucallpa/Ocho Sur) dan pembatasan cara hidup mereka akibat pembentukan kawasan lindung di tanah adat mereka tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan mereka (kasus komunitas Kichwa dan Kawasan Konservasi Regional - Cordillera Escalera). Di kedua wilayah ini, keamanan penguasaan lahan adat dirongrong oleh kegagalan terus-menerus pemerintah untuk secara efektif mengakui hak kepemilikan penuh mereka atas wilayah adat mereka, sementara pemerintah terus memberikan kepentingan-kepentingan di tanah-tanah tersebut kepada individu dan perusahaan penebangan, agribisnis, dan minyak serta menetapkannya sebagai kawasan konservasi.

Laporan ini mencakup serangkaian rekomendasi konkret dan pertanyaan yang disarankan untuk komite CERD untuk diserahkan kepada delegasi pemerintah Peru yang akan menghadiri tinjauan ulang di Jenewa, termasuk, misalnya, rekomendasi-rekomendasi di bawah ini tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah Peru:

1) Menyelesaikan sertifikasi tanah adat yang tertunda yang tidak mencakup seluruh wilayah adat mereka

2) Menahan penerbitan hak-hak baru atas tanah adat termasuk konsesi dan sertifikat dan menghentikan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat di mana hak-hak masyarakat adat masih tetap belum terselesaikan

3) Menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, diskriminasi, wacana kebencian dan ancaman terhadap para pembela hak-hak adat

4) Menerapkan langkah-langkah untuk melakukan restitusi wilayah, memperbaiki kerusakan lingkungan dan memberi kompensasi kepada mereka yang terkena dampak

5) Menerapkan rekomendasi-rekomendasi dari platform adat ini terhadap masyarakat adat yang terisolasi

Selain itu, dan mengingat rekomendasi sebelumnya dari komite CERD, laporan ini juga menyoroti kegagalan yang sedang berlangsung dari pemerintah Peru untuk mengatasi pencemaran berat merkuri di kalangan penduduk Nahua di Nahua, Cagar Alam Kugapakori Nanti bagi masyarakat adat terpencil dan menyarankan agar Komite mendesak pemerintah Peru untuk melakukan penyelidikan yang kuat dan independen untuk menetapkan sumber kontaminasi.

Komite akan meninjau kepatuhan Peru terhadap konvensi pada tanggal 25 dan 26 April dan setelah itu diharapkan agar rekomendasi akan dikeluarkan dalam bentuk "kesimpulan pengamatan". Laporan Negara sendiri, serta laporan bayangan dari aktor-aktor masyarakat sipil lainnya dapat ditemukan di http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1195&Lang=en