Situasi masyarakat adat di Paraguay: Tanah mereka dan Undang-Undang yang Akan Melindungi Mereka

Pada tanggal 12 November 2015, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitranya di Paraguay, yaitu Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) merilis satu set laporan pendamping yang menggambarkan situasi saat ini dari masyarakat adat, serta tanah, sumberdaya, dan wilayah mereka di Paraguay, bersama dengan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka. Banyak yang berpendapat bahwa "perampasan tanah" yang besar yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan dengan tanah, sumberdaya dan wilayah adat tidak akan datang dari proyek-proyek infrastruktur besar, tapi dari inisiatif konservasi dan perlindungan sumberdaya.

Kedua laporan tersebut, yaitu "Situación Teritorial de los Pueblos indigenas de Paraguay" atau Situasi Wilayah Desa-desa Asli Paraguay dan "Estudio del Marco Legal de Paraguay sobre los Derechos Humanos de los Pueblos indigenas Relacionados con los posibles Proyectos de REDD+" atau Studi Kerangka Hukum Paraguay mengenai Hak Azasi Manusia mengenai Desa-desa Adat terkait dengan kemungkinan proyek REDD+, adalah hasil dari tiga tahun lebih kerjasama antara FAPI dan masyarakat adat di Paraguay dengan FPP – yang didanai oleh Program Internasional Iklim dan Hutan NORAD (laporan hanya tersedia dalam bahasa Spanyol).

Tujuan dari studi-studi lapangan yang menyertainya, kolaborasi teknis dan laporan-laporan akhir adalah (i) untuk menyajikan hasil berbagai lokakarya masyarakat yang mengevaluasi situasi wilayah masyarakat adat di seluruh Paraguay, (ii) merumuskan rekomendasi untuk pengembalian tanah dan wilayah adat yang sekarang berada di tangan Negara atau swasta perorangan, (iii) memeriksa dukungan dan kemungkinan kegagalan dan kesenjangan dalam hukum nasional yang relevan dengan masyarakat adat, dan (iv) memberikan latar belakang yang tepat untuk pengembangan kebijakan nasional dan internasional serta program REDD+ dan pembangunan lainnya selain juga inisiatif-berbagai inisiatif konservasi yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan masyarakat adat di Paraguay.

Studi tentang tanah yang dilakukan menemukan bahwa masyarakat adat di Paraguay seringkali mendapati diri mereka memiliki hak milik atas bidang-bidang tanah kecil yang tidak mencerminkan luasnya wilayah adat mereka. Bidang-bidang tanah tersebut, yang dikukuhkan oleh hukum tetapi tidak selaras dengan tugas dan kewajiban nasional dan internasional Paraguay, memecah-mecah wilayah dan masyarakat, dan membuat tanah-tanah tersebut tidak terlindungi dari pihak swasta (petani kedelai, peternak sapi, agro-industrialis besar) yang paling bertanggungjawab atas deforestasi. Hasilnya adalah bahwa manfaat-manfaat di masa depan dari program-program perubahan iklim dan konservasi tidak mungkin dinikmati pemilik sejatinya–yaitu masyarakat adat. Antara tahun 2006 dan 2010, sepersepuluh dari wilayah Chaco dikonversi menjadi peternakan dan 1,2 juta hektar hutan hancur antara tahun 2010 dan 2012, atas izin penuh Pemerintah Paraguay, yang di saat yang sama terus berupaya mendapatkan dana UN REDD+ dan dana konservasi lain yang menggiurkan.

Norma-norma dalam negeri, termasuk Konstitusi dan undang-undang Paraguay, serta seluruh perjanjian hak asasi manusia dan lingkungan internasional yang diratifikasi oleh negara tersebut (dimasukkan ke dalam undang-undang domestik sesuai Konstitusi) membentuk sebuah kerangka besar hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk atas tanah, sumberdaya dan wilayah mereka. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kekurangan dalam teks dan pelaksanaan norma-norma ini dan hukum hanya menyediakan sedikit jalan.

Kedua laporan ini merupakan bahan bacaan yang perlu dibaca oleh siapa saja dan seluruh pemerintah, lembaga keuangan nasional dan internasional dan organisasi konservasi yang memiliki kepentingan atau ikut serta dalam mendukung dan memfasilitasi UNREDD+ dan skema lain yang mempengaruhi sumber daya alam Paraguay.