Pembela hak adat dan hak asasi manusia yang mengunjungi Uni Eropa menyerukan perlindungan hak yang lebih kuat dalam bisnis dan kebijakan komoditas agribisnis untuk perdagangan dan investasi bebas deforestasi

AMSTERDAM- (15 Februari 2018) Empat belas pemimpin dan pembela hak asasi manusia dari negara-negara hutan hari ini meluncurkan seruan untuk bertindak dan sebuah laporan lengkap bersama kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi pembela hak asasi manusia dan mengusulkan solusi-solusi berbasis hak untuk menghentikan perusakan hutan hujan dan mencegah perubahan iklim.

Dalam penutupan sebuah forum tiga hari mengenai perdagangan berkelanjutan, hak-hak adat dan hak asasi manusia dan penggundulan hutan di Amsterdam, delegasi dari 11 negara hutan mengeluarkan sebuah pernyataan yang memperingatkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bahwa sistem perdagangan global – yang melanggar janji-janji yang dibuat di kedua ujung rantai pasok – terus memproduksi dan menjual sepatu, tas tangan, daging sapi, pakan ternak, coklat, emas dan bahan bakar nabati yang menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat hutan di negara-negara hutan.

"Bahkan yang disebut industri legal pun seringkali terkait korupsi, pelanggaran hak-hak tanah komunal dan impunitas atas dampak lingkungan dan hak asasi manusia, melemahkan lembaga demokrasi setempat," menurut pernyataan dari sebuah delegasi yang terdiri dari individu-individu dari Kolombia, Peru, Paraguay, Guyana, Suriname, Argentina, Liberia, Cameron, RDK, Malaysia dan Indonesia. "Di mana-mana, di seluruh dunia, masyarakat kami semakin mendapat tekanan; diusir dari wilayah mereka dan dianiaya dan dibunuh oleh antek-antek kepentingan komersial internasional."

Anggota delegasi tersebut berbicara di dua acara di Belanda hari ini – di sebuah konferensi pers di Amsterdam dan di sebuah pertemuan khusus dengan anggota komite tetap parlemen mengenai kerjasama perdagangan dan pembangunan luar negeri di Den Haag. Mereka akan berangkat ke Brussels dan London minggu depan untuk bertemu dengan para pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia dan lingkungan Eropa dan Inggris.

Diundang oleh dua kelompok masyarakat sipil, Forest People Programme yang berbasis di Inggris dan Both ENDS, yang berbasis di Amsterdam, delegasi tersebut tiba di Eropa di saat yang genting bagi Uni Eropa, yang menghadapi tentangan keras dari Malaysia dan Indonesia atas sebuah usulan untuk menerapkan larangan yang pertama di dunia terhadap komoditas pertanian yang dijual di Uni Eropa – yaitu minyak sawit bahan bakar nabati. Kedua negara Asia Tenggara – dengan pertumbuhan kepentingan bisnis di perkebunan kelapa sawit di Afrika dan Amerika Latin – terus melobi dengan gigih untuk melemahkan larangan yang diusulkan. Sebuah studi baru-baru ini oleh Rainforest Foundation Norwegia menunjukkan bahwa tanpa larangan tersebut, upaya memenuhi permintaan global akan mengakibatkan hilangnya 45.000 kilometer persegi (17.374 mil persegi) hutan, sebuah wilayah seluas negara Belanda, pada tahun 2030.

"Jawabannya adalah agar Uni Eropa dan negara-negara anggotanya menerapkan peraturan yang mengikat dan untuk memperkuat skema-skema sertifikasi komoditas sukarela untuk melindungi masyarakat dan hutan yang terkena dampak pengembangan agribisnis dan perdagangan komoditas konflik dengan lebih baik lagi," kata Mina Bayan dari Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), Liberia.

Laporan baru yang dibagikan oleh delegasi kepada para pengambil keputusan pemerintah Belanda – yang merupakan sebuah kolaborasi antara FPP dan pemimpin yang mewakili masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dari Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara – menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat hutan bersifat universal, apakah ancaman tersebut berasal dari agroindustri dan perdagangan komoditas yang berasal dari daerah sengketa atau dari kebijakan konservasi hutan anti-masyarakat.

"Jika kecenderungan deforestasi ini terus berlanjut, masyarakat dan budaya kami akan lenyap," kata Shapiom Noningo Sesén, pemimpin masyarakat Wampis di Amazon Peru. "Hanya jika kami melakukan perlawanan, kami bisa bertahan. Jika konsumen Eropa tidak mengetahui dari mana asal produk mereka – itu berarti akhir dari kemanusiaan. Mereka harus bertanya dari mana asal bahan bakunya dan meminta perubahan dari perusahaan dan pemerintah. Inilah kesimpulan saya."

Dalam rekomendasinya yang dikeluarkan hari ini, delegasi tersebut meminta Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mengenalkan dan meloloskan perundang-undangan yang positif yang akan menutup celah-celah hukum dan mewajibkan uji tuntas hak asasi manusia yang lebih kuat oleh pengusaha, pedagang dan investor, untuk komoditas yang berasal dari daerah sengketa dan rantai pasok yang mengancam hutan. Saat ini perundang-undangan memungkinkan perusahaan dan bank untuk menghindari tindakan efektif untuk mencegah dan menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia, menghentikan perampasan tanah, dan penghancuran hutan yang didorong oleh perluasan agribisnis ke kawasan hutan alam dan wilayah masyarakat adat dan masyarakat setempat. Delegasi tersebut menyerukan adanya tindakan mendesak dan terarah oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan bagi pembela hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional dan global.

"Jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan hutan, usulan pembangunan apapun harus secara efektif mencakup masyarakat adat dan masyarakat setempat dan menerapkan perlindungan yang kuat untuk hak-hak mereka," kata Mr Jamer López Agustín, pemimpin masyarakat Shipibo-Konibo dan anggota Federasi Masyarakat Adat Ucayali (FECONAU) di Amazon Peru. "Kami telah terbukti lebih baik dari semua pengelola hutan lainnya dalam melestarikan dan mempertahankan hutan tropis yang menyimpan karbon paling banyak," tambahnya.

López Agustín dan rekan-rekannya dari delegasi tersebut menuntut agar perusahaan dan investor diminta untuk menyelesaikan uji tuntas hak asasi manusia dan hak tanah yang lebih kuat dalam operasi bisnis, perdagangan dan investasi mereka, seraya menyebutkan penolakan pemerintah nasional dan daerah untuk memberi suara bagi masyarakat hutan dalam menentukan nasib tanah dan sumber daya mereka.

Franco Segesso dari Serikat Pekerja Tanah (UTT) di Argentina mengatakan: "Negara-negara seperti Belanda adalah importir utama kedelai dan produk kedelai, namun pertanian kedelai industri di negara saya terkait dengan pemindahan paksa masyarakat, fumigasi (pengasapan) massal masyarakat pedesaan oleh petani kedelai, deforestasi ilegal dan kerusakan terhadap ekosistem perairan."

Pertanian industri merupakan pemicu terbesar deforestasi tropis, namun pembiayaan untuk praktik perkebunan pertanian dan monokultur sejak tahun 2010 hampir 40 kali lebih besar daripada pembiayaan untuk perlindungan hutan. Menurut berita yang terkait dengan sebuah acara perdagangan di Kuala Lumpur dalam 1 minggu terakhir, pejabat pemerintah dari Swedia, Prancis, Inggris dan Belanda telah membuat pernyataan bahwa pers Malaysia melakukan framing sebagai pernyataan penentangan terhadap usulan UE tersebut.

Sehubungan dengan projek-projek hutan dan iklim dan dana iklim global yang menyalurkan uang ke upaya pelestarian hutan di seluruh dunia, delegasi ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan berbasis hak dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hutan yang jauh lebih efektif. "Untuk memastikan bahwa projek-projek iklim melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, kami menyarankan agar mereka dinilai dan diaudit untuk kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan penguasaan lahan di setiap tahapan," kata Wakil Direktur Tuek Indonesia Edisutrino, sebuah organisasi yang mendukung masyarakat yang terkena dampak kejahatan perusahaan yang terkait dengan komoditas, seperti perkebunan industry (HTI), dan usaha-usaha eksploitatif lainnya. "Dan seluruh proses ini harus dilakukan dengan transparansi penuh dan keterlibatan masyarakat hutan," tambahnya.

Selama kunjungan mereka, delegasi tersebut menggarisbawahi upaya-upaya positif masyarakat dan proposal akar rumput untuk mempertahankan hutan terakhir yang tersisa di dunia yang terletak di tanah leluhur dan wilayah adat mereka. Ron James, dari Guyana Selatan di Amerika Selatan menyatakan: "Kami memiliki proposal untuk hutan masyarakat utama yang mencakup lebih dari satu juta hektar hutan hujan lama, yang merupakan tempat keramat bagi masyarakat kami. Ini adalah ibu hutan kami. Yang kami cari adalah pengakuan, keamanan legal lahan dan dukungan internasional untuk inisiatif kami yang akan menguntungkan masyarakat dan generasi penerus kami dan memberikan manfaat bagi kehidupan bagi semua orang di Bumi.