Uni Eropa menangguhkan pendanaan untuk pemerintah Kenya karena pelanggaran hak asasi manusia

17 Januari 2018: Uni Eropa telah menangguhkan projek senilai jutaan Euro dengan adanya semakin banyak bukti bahwa dana tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan kekerasan.

Berita tersebut datang kurang dari 24 jam setelah penjaga hutan yang bekerja di Dinas Kehutanan Kenya yang didanai Uni Eropa melakukan serangan di Hutan Embobut, di mana masyarakat adat Sengwer tinggal, menembak dan membunuh Robert Kirotich, usia 41 tahun, dan melukai seorang lainnya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Kenya, Stefano A. Dejak, telah mengutuk berita tersebut, mengatakan bahwa: "Penembakan kemarin terjadi setelah kami secara resmi memperingati Pemerintah Kenya bahwa penggunaan kekuatan oleh petugas Dinas Kehutanan Kenya di Hutan Embobut atau tempat lainnya terhadap penduduk setempat yang tidak bersalah akan membuat Uni Eropa menangguhkan dukungan finansialnya terhadap kerja konservasi menara air (water towers) negara tersebut. Karena itu, saat ini kami tengah menangguhkan dukungan terhadap Program Menara Air Pemerintah Kenya."

Menanggapi kabar tersebut, Elias Kimaiyo, seorang warga Sengwer, mengatakan: "Ini adalah awal dari sebuah langkah awal dalam perjuangan untuk hak-hak kami atas tanah. Jika mereka sebelumnya telah mendengarkan kami (dan kami sudah lama mengucurkan air mata), maka hal ini tidak akan terjadi, dan dana tersebut dapat digunakan secara konstruktif untuk membantu konservasi dan tidak digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tampaknya butuh pengorbanan Robert Kirotich agar orang-orang ini mendengar jeritan kami."

"Bahwa mereka menangguhkan dana ini adalah kabar baik, tapi yang utama adalah mereka datang berunding dan mendengarkan kami, dan bekerja sama karena kami hidup damai di tanah kami, untuk memastikan bahwa hak asasi manusia kami dihormati dan mengizinkan kami melestarikan tanah kami dengan cara yang kami kenal baik, dengan dukungan dari Pemerintah, masyarakat Eropa sendiri, dan lembaga konservasi lainnya, dengan syarat bahwa kepemilikan hak kami atas tanah diakui."

Awal pekan ini, tiga Pelapor Khusus PBB menulis surat kepada UE, mendesak mereka untuk menunda pendanaan ke Projek WaTER di tengah kekhawatiran tentang kekejaman terhadap hak asasi manusia yang sedang berlangsung.

Dr Justin Kenrick, penasihat kebijakan senior di Forest Peoples Programme, telah bekerja sama dengan masyarakat Sengwer mengenai masalah hak-hak mereka atas tanah. Berbicara dari Kenya, dia mengatakan: "Kami menyambut baik langkah Uni Eropa menangguhkan Projek WaTER, namun kecuali mereka membantu bertindak dengan cepat untuk menghentikan penggusuran dan kekerasan yang terjadi, dan untuk membujuk Kementerian untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak maka mereka hanya menghindari, bukannya benar-benar mengambil, tanggung jawab atas kerugian yang mereka danai."

"Masyarakat Sengwer menyerukan agar pelanggaran hak asasi manusia ini segera dihentikan, dan agar pertemuan pakar segera diadakan di Nairobi untuk menentukan roadmap yang jelas untuk mengubah kebijakan Kementerian sehingga mereka meninggalkan pendekatan yang kontraproduktif, melibatan kekerasan dan sudah usang ini dan mengadopsi metode-metode konservasi modern yang mengakui hak-hak masyarakat Sengwer."

"Pendekatan berbasis hak asasi manusia modern akan melindungi hak-hak masyarakat, dan memungkinkan lembaga negara untuk mendukung masyarakat dalam melindungi hutan-hutan mereka. Ini juga akan memungkinkan Kementerian untuk terus menerima pendanaan besar, bukannya menakut-nakuti para mitra pembangunan sehingga mereka pergi."

"Masyarakat Sengwer dari Embobut hanya ingin hidup dalam kedamaian, dan memiliki hak untuk mempraktikan cara hidup mereka, cara hidup yang sangat melindungi hutan mereka. Kita perlu segera mengubah apa yang menjadi catatan mengerikan pendanaan mitra pembangunan terhadap sebuah pendekatan yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan Afrika telah memutuskan pada bulan Mei 2017 bahwa masyarakat Ogiek dari Mau telah mengalami penggusuran semena-mena, dan seruan Pelapor Khusus untuk sebuah pendekatan yang menghormati hak asasi manusia, telah membantu memberikan kontribusi pada kerja tak kenal lelah dan keberanian masyarakat saat mereka berusaha mengamankan hak asasi mereka dan melindungi hutan-hutan mereka."

Berakhir

Catatan

Projek Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Perlindungan Menara Air (WaTER) yang didanai Uni Eropa diluncurkan pada tahun 2016 dan dijadwalkan akan berlangsung sampai tahun 2020, dengan biaya sebesar 31 juta Euro.

Pekan ini, John H. Knox, Pelapor Khusus mengenai masalah kewajiban hak asasi manusia terkait dengan penikmatan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan; Michel Forst, Pelapor Khusus mengenai situasi pembela hak asasi manusia; dan Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus untuk hak-hak masyarakat adat, bersama-sama mengatakan: "Kami meminta pihak berwenang Kenya untuk segera menghentikan penggusuran masyarakat Sengwer dan melakukan penyelidikan yang tidak memihak terhadap serangan-serangan tersebut. Selanjutnya, kami mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan pendanaan untuk projek ini sampai ada tindakan untuk menegakkan standar internasional mengenai hak-hak masyarakat adat."