Menutup kesenjangan: Solusi berbasis hak untuk mengatasi deforestasi

Makalah ini bertujuan untuk menginformasikan pembuat kebijakan, pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak lain yang tengah mengembangkan kebijakan, standar dan inisiatif untuk mereformasi rantai pasok global untuk mengatasi hilangnya hutan dan menegakkan hak asasi manusia. Makalah ini mensintesis temuan-temuan dari FPP dan studi-studi kasus yang dilakukan mitra mengenai hak-hak masyarakat hutan dan penggundulan hutan tropis di Indonesia, Malaysia, Kolombia, Peru, Paraguay, Guyana, Liberia, Kamerun dan RDK. Analisis tambahan dan informasi terbaru berasal dari kerja FPP yang lebih luas mengenai hak asasi manusia dan rantai pasok komoditas konflik di negara-negara yang sama. Hambatan-hambatan untuk melakukan reformasi dalam rantai pasok yang memicu hilangnya hutan dan pelanggaran hak yang berkaitan dengannya diidentifikasi bersamaan dengan beberapa faktor yang membatasi keefektifan kebijakan iklim dan hutan nasional dan global. Pendekatan-pendekatan kebijakan nol deforestasi (ZDF) yang berbeda dievaluasi dan solusi-solusi berbasis hak disajikan.

Bersama tindakan-tindakan untuk menjamin hak-hak masyarakat hutan atas tanah dan wilayah, tinjauan ini mendapati bahwa moratorium dengan kondisi yang mengharuskan adanya reformasi pemerintah dan perusahaan sebelum larangan penebangan atau pembukaan lahan dicabut juga bisa menjadi kekuatan yang ampuh dalam mempromosikan perubahan dan perlindungan hak. Alat-alat seperti Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) dan kebijakan yurisdiksi, yang menggabungkan penerapan standar komoditas dan standar hukum dalam geografi politik atau ‘yurisdiksi’ daerah, dapat menawarkan pendekatan inovatif untuk menghormati hak dan memastikan rantai pasok yang legal dan berkelanjutan. Namun, intervensi-intervensi seperti ini sebagian besar belum teruji dan membawa risiko yang cukup besar sehingga pengaturan zonasi hutan secara top-down dan penegakan hukum yang cacat dapat meminggirkan dan menyingkirkan masyarakat hutan.

Pertanyaan-pertanyaan kuncinya tetap: Bagaimana ilegalitas dan ketidakadilan masa lalu ditangani? Bagaimana hak asasi manusia dilindungi? Siapa yang menjamin seluruh yurisdiksi 'sesuai' dan terhadap norma dan standar mana?