Properti Masyarakat di Kenya – Risiko & Peluang

Presentasi terlampir dibuat dalam acara 'Forum Komunitas tentang Membatasi ancaman terhadap keamanan lahan masyarakat di Kenya', yang diadakan di Nairobi antara tanggal 14 dan 15 Juni 2018.
Pertemuan tersebut mempertemukan 33 perwakilan, yang sebagian besar mewakili komunitas hutan dan gembala, dan juga CSO pendamping. Penghuni hutan dan penggembala datang bersama-sama dalam proses penyusunan konstitusi dan memastikan dicantumkannya ketentuan-ketentuan utama seperti Pasal 63.2.d.ii.
Mungkin alasan utama untuk datang bersama-sama saat ini adalah karena perlunya memastikan agar regulasi untuk Undang-Undang Tanah Masyarakat diselesaikan, diterbitkan dan efektif. Dalam acara pengenalan, salah satu perwakilan penghuni hutan menyatakan dengan sangat jelas bahwa:
“Kami di sini karena tidak ada komunitas yang memiliki hak (sertifikat), dan tidak ada kemauan dari pihak berwenang untuk mengakui tanah kami. Kami adalah komunitas-komunitas yang bernasib sama. Kami telah belajar dari pengalaman selama proses penyusunan konstitusi bahwa kami perlu berkumpul bersama, mendengarkan apa yang masing-masing lakukan dalam kapasitas kecil kami, dan melihat bagaimana kami dapat menyatukan energi kami.”
Di forum tersebut mereka berbagi pengalaman, Katiba Institute mempresentasikan tentang konstitusi tsb dan kasus-kasus pengadilan, dan para pakar menguraikan apa yang diperlukan untuk membangun kapasitas masyarakat dan menyiapkan pendaftaran lahan. Kelompok Interlaken juga menyajikan apa yang dicari oleh investor yang baik (ini juga ditafsirkan ulang sebagai menguraikan apa yang tidak diinginkan investor jahat):
1. Komunitas dengan visi yang jelas, konsensus dan kepemimpinan yang representatif
2. Masyarakat dengan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka di tingkat nasional dan internasional
Overview
- Resource Type:
- Training Materials
- Publication date:
- 16 October 2018
- Region:
- Kenya
- Programmes:
- Access to Justice Conservation and human rights Culture and Knowledge Legal Empowerment Law and Policy Reform