Ancaman kriminalisasi

Tahun 2017 melihat angka pembunuhan pembela hak asasi manusia tertinggi yang pernah terjadi. Menyusul kematian Berta Caceres pada bulan Maret 2016,(1) timbul kesadaran semakin meningkat akan nasib mengenaskan para pembela HAM. Front Line Defenders mecatat laporan 312 pembunuhan, naik dari 281 kasus di tahun sebelumnya. Bagaimanapun juga, pembunuhan hanyalah puncak gunung es. Kriminalisasi, menurut laporan tahunan terbaru Front Line Defenders (2), lagi-lagi adalah "strategi paling umum untuk menghalangi dan mendelegitimasi kerja para pembela HAM".

Perusahaan dapat memainkan peran kunci dalam memperbaiki situasi bagi para pembela hak asasi manusia ini tetapi harus memperhatikan berbagai ancaman yang dihadapi oleh para pembela HAM.

The Business and Human Rights Resource Centre (Pusat Sumber Daya Bisnis dan Hak Asasi Manusia) mencatat kenaikan sebesar 34% dalam serangan terhadap para pembela HAM di tahun 2017, termasuk pembunuhan, serangan dengan kekerasan, ancaman kematian, intimidasi, kekerasan seksual, penghilangan paksa, pengawasan ilegal, pemerasan, serangan siber dan kriminalisasi. Banyak dari serangan-serangan ini mengganggu kehidupan, jika tidak mengancam jiwa.

Menurut Front Line Defenders maupun the Business and Human Rights Group, ancaman utama bagi para pembela adalah kriminalisasi terhadap diri mereka sendiri atau kerja mereka. Kriminalisasi mencakup serangkaian tindakan yang luas termasuk pelecehan peradilan, penahanan atas tuduhan palsu, penahanan tanpa dakwaan, pelarangan protes damai, dan menempatkan para pembela dalam proses hukum yang tidak perlu, lama dan mahal.

Theodorus Tekwan, warga komunitas Dayak di Kalimantan Indonesia, ditangkap dan dipenjara tanpa dakwaan selama 109 hari pada tahun 2014, setelah menentang penebangan di atas tanah leluhur komunitasnya.(3) Penangkapan itu menimbulkan trauma yang dalam

"Saya mendengar banyak perahu berdatangan, kemudian saya melihat mereka, satu tim buru sergap berseragam lengkap... Mereka seperti hendak menangkap seorang teroris."(4)

Tujuannya di sini sangatlah jelas; untuk mengintimidasi masyarakat dan memaksa mereka untuk menghentikan perlawanan mereka dan upaya itu berhasil; selama dua tahun setelah penangkapan Tekwan, masyarakat berhasil dihalangi untuk melakukan perlawanan formal apapun.(5)

Menyalahgunakan hukum pidana untuk mengintimidasi para pembela HAM adalah salah satu strategi yang umum dilakukan namun penting untuk diakui bahwa kriminalisasi membidik para pembela dengan banyak cara. Kriminalisasi mungkin digunakan, misalnya, bukan untuk mengintimidasi, tetapi untuk mengalihkan perhatian para pembela HAM dari perjuangan mereka dengan mengikat mereka dalam proses hukum yang tidak semestinya. Para pembela yang dikriminalisasi dapat dipaksa untuk menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berjuang di pengadilan, sehingga hanya tersisa sedikit waktu atau sumber daya untuk perjuangan asli mereka. Bahkan yang lebih buruk lagi, beberapa pembela, yang ditahan dalam jangka waktu yang panjang, seperti Tekwan, terpaksa tidak mampu melanjutkan kerja mereka secara fisik.

Upaya kriminalisasi seperti membuat tuduhan kriminal palsu seringkali menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendiskreditkan para pembela HAM. Untuk menimbulkan persepsi bahwa para pembela adalah orang yang tidak dapat dipercaya sehingga pandangan-pandangannya lebih mudah dihentikan, mereka dapat menjadi subjek kampanye kotor. Tuduhan mengada-ada disebarkan di surat kabar, bahkan jikapun kemudian dibatalkan, dapat sangat merusak reputasi para pembela HAM, dan pada akhirnya melemahkan/mengganggu kemampuan mereka untuk membela hak asasi manusia.

Masyarakat adat Sengwer di Kenya telah dicap sebagai "penjahat dan pencuri hewan ternak"(6) oleh pemerintah Kenya dalam upaya untuk membenarkan kelanjutan penggusuran paksa masyarakat tersebut dari tanah leluhur mereka. Meskipun protes masyarakat Sengwer telah berlangsung selama bertahun-tahun, Uni Eropa baru menangguhkan pendanaan mereka untuk proyek WaTER (Perlindungan Menara Air dan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim), yang berlokasi di tanah Sengwer, setelah salah satu warga, Robert Kirotich, dibunuh pada bulan Januari. Para pembela HAM yang juga merupakan masyarakat adat, seperti Sengwer, khususnya sangat berisiko karena, seringkali, cara hidup merekalah yang dikriminalisasi.

Di Republik Demokratik Kongo, seorang remaja laki-laki Batwa berusia 17 tahun, Christian Mbone Nakulire, dan ayahnya, Munganga Nakulire, ditembak oleh seorang jagawana selagi mereka mengumpulkan tanaman obat di tanah leluhur mereka di Taman Nasional Kahuzi Bièga pada bulan Agustus. Christian mati tertembak dan Munganga terluka parah. Sampai detik ini pembunuh Christian masih belum diadili.

Laporan Front Line Defender juga menyoroti peningkatan penggunaan undang-undang anti-terorisme untuk membidik para pembela HAM. Undang-undang darurat yang digunakan untuk melegitimasi pengunaan pasukan keamanan nasional istimewa setelah, atau untuk mengantisipasi, tindakan teroris semakin banyak digunakan untuk membidik para pembela HAM.

Vicky Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat, mendapati dirinya menjadi korban dari taktik di atas di awal tahun 2017, ketika dia dilabeli sebagai teroris oleh pemerintah Filipina sebagai pembalasan karena berbicara tentang apa yang dialami masyarakat adat Lumad.

Meskipun pemerintah-pemerintah nasional memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi kriminalisasi para pembela HAM, pelaku korporasi juga dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini. Investor Alliance for Human Rights (Aliansi Investor untuk HAM) baru-baru ini merilis serangkaian rekomendasi untuk tindakan-tindakan segera yang perlu diambil perusahaan, antara lain:

• Menilai situasi kebebasan sipil dan pembela hak asasi manusia di negara-negara tempat (perusahaan) mereka beroperasi, mengidentifikasi kesenjangan antara standar internasional di satu sisi dan hukum dan praktik nasional di sisi lain;
• Memastikan bahwa komitmen kebijakan HAM mereka mencerminkan peran penting pembela HAM dalam membawa masalah-masalah hak asasi manusia menjadi perhatian mereka dan mengatasi risiko yang dihadapi para pembela ini dalam kerja-kerja tersebut;
• Secara aktif terlibat dengan para pembela HAM dan organisasi-organisasi masyarakat madani akar rumput di dalam elaborasi kebijakan hak asasi manusia mereka;
• Membangun dan menerapkan proses untuk remediasi dampak buruk hak asasi manusia yang muncul di seluruh daerah operasi mereka. (7)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memimpin upaya mendukung para pembela hak asasi manusia dengan mengadopsi kebijakan untuk memastikan anonimitas dan keamanan para pembela yang mengajukan keluhan. Perlindungan fisik harus menjadi aspek kunci dari kebijakan ini, mengingat peningkatan serangan terhadap para pembela HAM, dan untuk menjamin bahwa mengajukan keluhan ke RSPO tidak akan semakin membahayakan para pembela HAM, namun mengingat temuan-temuan Front Line Defenders dan the Business and Human Rights Group yang disajikan di sini, RSPO juga perlu memperhatikan berbagai jenis ancaman yang dihadapi oleh para pembela HAM, termasuk kriminalisasi.

Pada tahun 2016, the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (Observatorium untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia) merilis sebuah laporan yang menekankan keterlibatan dunia usaha dalam kriminalisasi pembela HAM di Amerika Latin. Kurangnya netralitas lembaga peradilan merupakan masalah utama, tetapi adalah kalangan usaha yang memulai hampir semua kasus kriminal terhadap para pembela HAM. Pelaku usaha yang berusaha untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional perlu mengambil tindakan berani untuk memisahkan diri dari tindakan-tindakan ini. Dengan secara terbuka mendukung para pembela hak asasi manusia, mengakui pentingnya peran mereka, dan membuat komitmen kebijakan yang kuat terhadap hak asasi manusia, perusahaan dapat menjelaskan kepada pemerintah nasional dan aktor-aktor lain bahwa mereka tidak mendukung upaya balas dendam terhadap para pembela HAM.

[1] https://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/honduras-berta-caceres-murder-enivronment-activist-human-rights

[2] https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/annual_report_digital.pdf

[3] http://www.forestpeoples.org/en/legal-human-rights/report/2017/protecting-forest-defenders

[4] http://www.forestpeoples.org/en/legal-human-rights/report/2017/protecting-forest-defenders

[5] Fortunately, they have since resumed their fight and recently successfully halted logging on their land Untungnya, sejak itu mereka telah melanjutkan perlawanan mereka dan baru-baru ini berhasil menghentikan penebangan di tanah mereka http://www.forestpeoples.org/en/rights-land-natural-resources-responsible-finance-timber-pulpwood-and-fsc/press-release/2018/press

[6] https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR3278682018ENGLISH.pdf

[7]https://www.iccr.org/sites/default/files/resources_attachments/investor_alliance_for_human_rights_hrds_sign-on_final04.23.18.pdf