Mendukung komunitas-komunitas masyarakat adat untuk mempengaruhi kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa

Pada tahun 2012 Guyana memulai negosiasi dengan Uni Eropa dengan tujuan untuk memasuki Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) yang akan berupaya memastikan bahwa Guyana mengekspor hanya kayu legal ke pasar Uni Eropa. VPA adalah langkah yang diwajibkan dalam Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT) yang diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dengan menguatkan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan tata kelola dan mempromosikan perdagangan kayu yang dihasilkan secara legal. Hal yang terpenting dalam VPA adalah definisi apa yang dimaksud dengan 'kayu legal' itu dan adalah tanggung jawab dari masing-masing negara mitra untuk mengembangkan definisi legalitas tersebut. Uni Eropa menekankan pentingnya partisipasi stakeholder secara luas dalam proses ini.

Setelah kekhawatiran-kekhawatiran disuarakan di Guyana tentang kurangnya partisipasi efektif dari masyarakat sipil dalam proses VPA, dan terutama dari komunitas-komunitas masyarakat adat, Uni Eropa menyerahkan sebuah proyek kepada Asosiasi Masyarakat Amerindian dan FPP yang bertajuk "Mempromosikan Partisipasi Efektif Masyarakat Adat dalam Kesepakatan Kemitraan Sukarela di Guyana". Proyek ini mendapatkan pendanaan bersama dari Forest Market DFID dan Governance Programme.

Isu-isu lahan dan proses VPA

Sejak awal tahun, materi-materi yang membahas FLEGT dan isu-isu terkait telah dikembangkan dan digunakan dalam enam lokakarya yang mempertemukan masyarakat dari 24 komunitas di region 1 dan 2, yang merupakan daerah-daerah yang paling terkena dampak penebangan. Lokakarya-lokakarya ini meliputi pengenalan terhadap FLEGT dan proses VPA dan, mengingat bahwa ini adalah konsep baru bagi kebanyakanpeserta, hal ini memicu munculnya sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran. Banyak yang ingin mengetahui bagaimana VPA akan berguna untuk menangani sengketa tanah saat ini dan bertanya bagaimana dapat menentukan apakah suatu kayu legal atau tidak ketika ada pelaku yang berbeda-beda yang mengklaim memiliki tanah asal kayu tersebut. Kekhawatiran ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar tanah yang dimiliki, diduduki dan digunakan oleh masyarakat secara tradisional dianggap tanah negara berdasarkan hukum perundang-undangan nasional yang ada. Saat menyuarakan kekhawatiran mereka kepada Departemen Urusan Amerindian, mereka diberitahu bahwa mereka harus mengajukan permohonan kepemilikan legal atas tanah bersangkutan (sertifikat hak) atau perpanjangan hak jika mereka sudah memiliki sertifikat hak. Namun, pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa mereka mencurahkan banyak waktu untuk menyusun dan mengajukan permohonan ini yang kemudian tidak ada kelanjutan dalam proses resmi atau diabaikan sama sekali. Di saat yang sama, tanah mereka diberikan untuk kepentingan penebangan dan pertambangan. Terkait dengan hal ini, banyak peserta yang menyerukan agar sengketa yang menyangkut tanah mereka dan permohonan perpanjangan yang belum ditanggapi ditangani dahulu sebelum VPA ditandatangani.

Meskipun penguasaan lahan membentuk elemen amat penting dari tata kelola hutan, tim perunding pemerintah Guyana sejauh ini menunjukkan pandangan bahwa VPA bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan yang lebih luas. Masyarakat yang tinggal di dalam dan bergantung pada hutan mempertanyakan pandangan resmi pemerintah ini. Desa dan masyarakat Amerindian bersikeras agar isu-isu tata kelola penting harus menjadi bagian dari perundingan VPA dan penyusunan definisi legalitas yang kredibel dan kuat. Warga desa dan organisasi-organisasi adat mengkhawatirkan hak-hak atas tanah yang penting serta kontradiksi dan celah-celah hukum yang sejauh ini telah dikesampingkan dalam proses VPA. Sebelum tahun ini berakhir, putaran lokakarya kedua akan dilakukan di bawah proyek APA-FPP yang bertujuan untuk mencatat secara sistematis berbagai kekhawatiran lebih lanjut dan rekomendasi-rekomendasi yang akan diajukan untuk proses nasional.

Tata kelola hutan yang lemah dan pelanggaran FPIC

Sementara proses pengembangan VPA Guyana-Uni Eropa tengah berlangsung, masalah-masalah besar dengan tata kelola hutan Guyana terus berlanjut. Pengungkapan kesepakatan kontroversial perusahaan kayu Tiongkok Bai Shan Lin di bulan Juli 2014 memulai debat publik besar tentang sistem konsesi kehutanan Guyana. Dengan membawa bukti-bukti tentang lemahnya penegakan hukum, kerangka hukum dan peraturan yang cacat, tindak korupsi serta kurangnya transparansi di sektor kehutanan, perdebatan ini menghadirkan tantangan yang tepat pada upaya pemerintah untuk menghindari penanganan masalah-masalah yang ada di sektor kehutanan sebagai bagian dari proses VPA.

Dalam kesepakatan-kesepakatan yang disembunyikan dari sorotan publik, Bai Shan Lin mendapatkan alokasi wilayah hutan yang luas – beberapa indikasi menunjukkan hingga 1,4 juta hektar – dan mulai mengekstraksi kayu tanpa melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial. Ada yang mengatakan sebagian dari kawasan yang dialokasikan tersebut disewa secara ilegal dari perusahaan lain. Masyarakat di Rupununi Utara dan Selatan kini sangat prihatin tentang konsekuensi dari kegiatan perusahaan, termasuk juga akibat pembangunan jalan, terhadap mata pencaharian mereka. Konsesi tersebut terletak sangat dekat, dan beberapa bagiannya bahkan tumpang tindih, dengan tanah yang mereka miliki secara adat, namun mereka belum pernah diajak konsultasi dan belum memberikan persetujuan mereka atas kegiatan Bai Shan Lin. Desa Apoteri terletak hanya 300 meter dari salah satu konsesi-konsesi ini dan salah seorang warganya mengatakan kepada surat kabar lokal "Kami berada terlalu dekat dengan konsesi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi." Dia menjelaskan bahwa komunitas Apoteri, Rewa dan Crashwater dikelilingi oleh konsesi-konsesi tersebut dan mereka tidak bisa pergi kemana-mana.

Adalah penting bahwa pengalaman desa-desa ini dan desa-desa lainnya yang terkena dampak dimasukkan ke dalam diskusi VPA. Proyek APA-FPP yang sedang berlangsung juga akan membantu membawa para perwakilan mereka ke forum-forum tempat mereka dapat berbagi keprihatinan mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat:

Bai Shan Lin's logging operations in guyana: Exploitation, disruption and destruction

Bai Shan Lin - Aerial views of massive logging exports