Perundingan tentang konvensi iklim masa depan masih dalam tahap awal, sementara kepedulian akan dampak aksi-aksi iklim terhadap hak-hak masyarakat adat tetap terpinggirkan

Sesi-sesi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) baru-baru ini di Bonn, yang ditujukan untuk penyusunan rancangan dokumen negosiasi untuk Konferensi Para Pihak (COP20) di Peru, akan dilanjutkan pada bulan Oktober. Sementara itu berbagai diskusi yang terjadi menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap aksi-aksi terkait perubahan iklim yang berdampak pada hak asasi manusia  khususnya mitigasi terhadap isu berbasis lahan.Konsultasi yang diadakan di Bonn pada bulan Juni untuk penetapan sebuah rancangan dokumen negosiasi untuk konvensi Perubahan Iklim yang baru (yang akan diadopsi pada UNFCCC COP21 di Paris) akan dilanjutkan pada bulan Oktober. Para Pihak masih perlu menyepakati isu-isu kunci dan berbagai keluaran untuk kesepakatan pasca-2015 serta kesepakatan mengenai Ketua Bersama dari kelompok kerja khusus. Durban Platform for Enhanced Action (ADP) telah menyiapkan serangkaian rancangan keputusan dan makalah-makalah latar belakang yang akan dibahas dalam sesi ADP berikutnya tanggal 20-25 Oktober. (terutama pandangan umum dan proposal-proposal untuk rancangan dokumen negosiasi, dan dua rancangan keputusan tentang bagaimana pemerintah akan memberikan informasi tentang kontribusi mereka terhadap aksi iklim pasca-2015, dan tentang aksi mitigasi hingga 2020). Sebuah isu yang sangat relevan bagi masyarakat adat adalah berkaitan dengan aksi mitigasi berbasis lahan. Banyak lokakarya telah diselenggarakan dalam satu tahun terakhir yang menekankan perlunya untuk menangani penyebab deforestasi, partisipasi masyarakat adat, peran pendekatan-pendekatan pasar dan non-pasar, serta kurangnya pendanaan untuk REDD dan REDD+. Beberapakeputusan terkait diharapkan akan diarasutamakan dalam perjanjian baru tersebut, namun masih belum jelas apakah keputusan-keputusan tersebut akan dimasukkan ke dalam bagian tentang mitigasi atau sebagai elemen tersendiri.Sebuah acara tingkat tinggi tentang sektor pertanahan dan hutan digelar di Warsawa bertepatan dengan acara COP19 pada bulan Desember 2013. Peserta mendukung dimasukkannya sebuah bagian tentang penggunaan lahan dan mitigasi dalam perjanjian mendatang, menekankan pentingnya menjamin keamanan pangan, penguasaan lahan, partisipasi masyarakat adat dan bahwa pengaman REDD+ tidak melemah dalam perjanjian mendatang. Namun, risiko dari reim pengaman yang lemah atau bahkan tidak adanya rezim pengaman untuk seluruh aksi mitigasi terkait penggunaan lahan masih tetap tinggi. Sebuah pertemuan pakar teknis tentang "peluang mitigasi dalam konteks penggunaan lahan, hutan dan pertanian pra-2020" diadakan dalam sesi UNFCCC di bulan Juni untuk memungkinkan adanya pertukaran pengalaman nasional dan untuk menentukan ruang lingkup negosiasi. Namun, masih belum jelas apakah negosiasi ini akan berkaitan dengan penetapan kebijakan dan aksi-aksi, atau hanya sekadar metodologi penghitungan Gas Rumah Kaca belaka (GRK). Dalam kasus manapun, yang mengkhawatirkan adalah bahwa masalah pengaman dan hak-hak hanya akan ditangani secara sambil lalu.Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah telah menghasilkan sebuah dokumen diskusi, yang didukung oleh Forest Peoples Programme, berjudul: "Perencanaan tata guna lahan komprehensif: pendekatan berbasis hak / Makalah Diskusi untuk menangani sektor pertanahan di ADP". Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyoroti perlunya memastikan agar setiap kesepakatan mengenai mitigasi dan penggunaan lahan ditambatkan pada kerangka kerja hak asasi manusia yang kuat yang mencakup prinsip keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Implikasi pada hak asasi manusia dari perubahan iklim dan aksi-aksi perubahan iklim diharapkan menjadi pusat upaya-upaya advokasi masyarakat adat dan masyarakat sipil pada umumnya dalam memimpin upaya ini sampai dan selama COP20 di Lima pada bulan Desember 2014.Bersamaan dengan pertemuan ADP, kelompok kerja SBSTA tentang REDD+ ditugaskan untuk mengembangkan sebuah keputusan tentang manfaat non-karbon dan pendekatan non-pasar yang merupakandua isu kontroversial yang telah gagal dinegosiasikan dalam satu tahun terakhir. Rancangan teks yang telah dihasilkan menandai langkah mundur yang berisiko yang akan membahayakan bahkan komitmen yang lemah pada pengaman. Ini menyiratkan bahwa manfaat non-karbon, seperti pengaturan lahan, mata pencaharian dan ketahanan pangan dll., tidak boleh diartikan sebagai "rintangan" untuk mengakses pembayaran berbasis hasil dan akan didasarkan pada situasi nasional dan kebijaksanaan pemerintah. Rancangan ini juga berisi keputusan untuk menutup negosiasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Tanpa diduga, teks final dari keputusan SBSTA tetap membuka ruang untuk negosiasi, dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan posisi para pihak dalam masalah tersebut. Langkah berikutnya akan dilakukan di Lima, pada bulan Desember, ketika SBSTA akan membahas modalitas untuk melaporkan pelaksanaan pengaman REDD+. Masyarakat adat tengah menyiapkan kegiatan-kegiatan advokasi di Lima. Rencana untuk mengadakan pertemuan persiapan dengan pemerintah-pemerintah yang dipilih – mirip dengan apa yang terjadi sebelum COP Cancun di Meksiko – sedang dikembangkan. Berbagai acara, acara pendamping dan berbagai platform sedang direncanakan untuk dilaksanakan selama COP, di antaranya adalah sebuah paviliun adat. Forest Peoples Programme akan memprioritaskan COP20 sebagai peluang kunci untuk menindaklanjuti deklarasi Palangka Raya tentang deforestasi dan hak asasi manusia, menyoroti hubungan antara deforestasi, aksi mitigasi dan kewajiban untuk menghormati hak-hak masyarakat adat. Sebuah acara publik juga akan diselenggarakan untuk mempublikasikan kasus-kasus dari berbagai negara di Amerika Latin, mendukung kehadiran delegasi masyarakat adat dalam COP dan acara-acara paralel.