FPP Mendesak Kolombia untuk Melindungi Nyawa Pembela HAM Keturunan Afrika
Aktivis keturunan Afrika berkebangasaan Kolombia Ibu Clemencia Carabalí Rodellaga telah bekerja tak kenal lelah untuk memastikan hak-hak bangsanya dihormati, dan terutama hak-hak perempuan dan anak perempuan. Dan kerja masyarakat yang berharga ini - yang dilakukan di beberapa kotamadya di Cauca Utara - telah memicu ancaman serius terhadap nyawanya, dan nyawa anak-anaknya.
Sebagai pendukung lama Palenke Alto Cauca dan orang-orang di kotamadya tempat Clemencia bekerja, Forest Peoples Programme telah menulis sepucuk surat yang mendesak Badan Perlindungan Nasional Kolombia untuk menawarkan Clemencia tingkat perlindungan tertinggi sehingga dia dapat terus melanjutkan kerja pentingnya ini. Dia tidak ingin meninggalkan wilayah leluhurnya, yang merupakan tujuan akhir dari ancaman yang dialamatkan padanya dan anggota lain dari organisasinya, Asosiasi Perempuan Kota (ASOM).
Memang, meskipun ada penandatanganan Kesepakatan Perdamaian pada tahun 2016, jumlah pembunuhan dan ancaman terhadap pemimpin-pemimpin sosial terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan pemimpin adat dan pemimpin keturunan Afrika yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan merupakan kelompok yang paling terdampak. Laporan tahunan 2017 dari program "Sommes Defensores" menyatakan bahwa satu pemimpin sosial dibunuh setiap tiga hari sejak penandatanganan Perjanjian Damai Pemerintahan-FARC-EP Santos. Kamis lalu tanggal 5 Juli, Ombudsman Kolombia mengeluarkan laporan peringatan dini yang menunjukkan bahwa sejak bulan Januari 2016, 282 pembela hak asasi manusia dan pemimpin sosial telah dibunuh di Kolombia. Dan Organisasi Nasional Masyarakat Adat Kolombia, ONIC, telah menghitung bahwa sejak Perjanjian Perdamaian, masyarakat adat telah menjadi korban dari 59 pembunuhan, 153 ancaman, 5.112 penggusuran massal dan paksa, 8.238 kasus penahanan, sembilan kasus penyiksaan, 25 perekrutan paksa, dan 19 serangan, seluruhnya berjumlah 13.615 pelanggaran hak asasi manusia.
Situasi yang mengkhawatirkan ini telah menyebabkan munculnya deklarasi dan kecaman publik dari Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia di Kolombia, serta Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Victoria Tauli-Corpuz, yang menyatakan bahwa:
“Sejak penandatanganan perjanjian perdamaian di Kolombia, negara ini telah menyaksikan peningkatan yang mengejutkan dalam serangan kekerasan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh adat, hak asasi manusia, dan sosial. Lebih dari 100 orang sejauh ini telah dibunuh pada tahun 2018, dengan 19 orang tewas hanya di bulan lalu [Juni] saja. Kita tidak boleh berdiam diri dalam menghadapi situasi hak asasi manusia yang semakin memburuk ini. Saya mendukung orang-orang yang menyerukan kepada pemerintah Kolombia untuk mengambil tindakan segera untuk menghentikan pembunuhan para pemimpin Adat dan hak asasi manusia.”
Pada tanggal 6 Juli, aksi menyalakan lilin diadakan di seluruh Kolombia untuk menghormati para korban konflik bersenjata internal yang sedang berlangsung, dan mengutuk kurangnya akuntabilitas negara sehubungan dengan kekejaman ini setelah khususnya satu minggu yang penuh kekerasan pembunuhan. Para pemimpin sosial tengah bersiap-siap untuk menghadapi peningkatan kekerasan karena presiden petahana konservatif Iván Duque akan memulai masa jabatannya Agustus ini.
Clemencia adalah salah satu dari banyak pembela hak asasi manusia yang menghadapi risiko dalam memperjuangkan tanah leluhur mereka. Masyarakat yang terkena dampak dan organisasi sosial di Kolombia bersama dengan sekutu seperti FPP telah berulang kali menantang kekebalan hukum orang-orang dan kepentingan yang terkait dengan pembunuhan Fernando Salazar Calvo, seorang pemimpin adat Embera Chami dan anggota Resguardo Indígena Cañamomo Lonaprieta, yang dibunuh pada tanggal 7 April 2015 karena gigih menegakkan hukum adat terhadap penambangan emas di wilayah leluhur.
Overview
- Resource Type:
- News
- Publication date:
- 11 July 2018
- Region:
- Colombia
- Programmes:
- Access to Justice Legal Empowerment Law and Policy Reform
- Partners:
- Proceso de Comunidades Negras (PCN) y Palenke Alto Cauca (PAC)