Proyek sertifikasi tanah di Amazon Peru dikritik organisasi masyarakat adat nasional

Masa depan proyek sertifikasi tanah senilai80 juta dolar AS di Peru, yang dibiayai oleh Inter American Development Bank (IDB), berada diujung tanduk. AIDESEP, organisasi nasional masyarakat adat Amazon di Peru, berpendapat bahwa konflik atas tanah dan perusakan hutan akan meningkat akibat inisiatif ini. Organisasi-organisasi adat telah mengajukan petisi kepada pemerintah Peru menuntut sebuah proses konsultasi formal sebelum proyek berlanjut.

Proyek ini bertujuan untuk mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat tanah untuk lebih dari 700.000 petani migran. Namun, proyek ini gagal memberikan jaminan perlindungan terhadap ratusan masyarakat adat di Amazon, yang tanahnya tetap berada tanpa perlindungan padahal telah bertahun-tahun diprotes masyarakat, dan juga gagal memenuhi kewajiban hukum yang ada dari pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan tersebut.

"Tidaklah mungkin untuk terus berpikir bahwa Amazon hanya sekadar kawasan luas tanpa masyarakat adat," kata Henderson Rengifo, Presiden AIDESEP. "Kami menuntut agar proyek ini menghormati hak kami atas hidup dengan mengamankan wilayah-wilayah kami ..."

Proyek kadaster, sertifikasi dan pendaftaran tanah pedesaan di Peru (The Rural Land Cadastre, Titling and Registration Project/PTRT3) akan difokuskan pada program sertifikasi dan registrasi yang masif atas lebih dari 700.000 kepemilikan tanah perorangan para petani besar. Sebuah program yang jauh lebih kecil bertujuan untuk mengamankan hak milik 228 komunitas adat di Amazon dan 228 komunitas lainnya di Andes.

Konflik lahan dan perusakan hutan marak terjadi di Amazon Peru, namun pemerintah Peru terus mempromosikan kolonisasi pertanian di Amazon yang meningkatkan laju deforestasi yang diuraikan dalam laporan AIDESEP-FPP baru-baru ini. Pada saat yang sama pemerintah Peru telah gagal untuk memberikan pengakuan hukum yang pasti untuk lebih dari 1000 komunitas adat dan sekitar 20 juta hektar wilayah adat yang tidak memiliki perlindungan, yang diidentifikasi dalam sebuah laporan komprehensif yang disusun oleh AIDESEP. Kejadian-kejadian mengerikan seperti pembunuhan beberapa pemimpin komunitas Asháninka yang berupaya mempertahankan wilayah mereka baru-baru ini akan terus berlanjut apabila kontradiksi-kontradiksi ini masih ada.

Meskipun ada upaya terus-menerus dari AIDESEP untuk terlibat dengan dan memberi masukan pada IDB dan pemerintah Peru tentang kemungkinan bahaya dari proyek tersebut, IDB dan pemerintah Peru telah menyetujui pinjaman dana proyek pada bulan di Desember 2014.

Kegagalan untuk memprioritaskan sertifikasi tanah adat tidak hanya mengabaikan pelajaran yang didapat dari evaluasi formal terhadap investasi sertifikasi tanah, yang ditugaskan oleh IDB, tetapi juga melanggar kewajiban hukum Peru untuk melindungi wilayah masyarakat adat. Ini juga mencakup kewajiban negara untuk tidak menerbitkan izin konsesi atau tidak melakukan "tindakan manapun yang mungkin...mempengaruhi keberadaan, nilai, penggunaan atau pemanfaatan harta benda"  sampai penatabatasan, demarkasi, dan sertifikasi dari wilayah masyarakat adat selesai dilakukan.

Mereka juga menunjukkan bahwa program tersebut membahayakan upaya proyek-proyek IDB lainnya yang dilakukan bersamaan di Peru, termasuk Program Investasi Hutan, untuk menghentikan dan memperlambat laju deforestasi serta mewujudkan sasaran ambisius pemerintah Peru sendiri untuk mengurangi deforestasi bersih menjadi nol pada tahun 2020.

Para pejabat senior dari Kementerian Pertanian Peru menanggapi petisi resmi AIDESEP dengan mengumumkan bahwa mereka berharap mendesain ulang proyek tersebut dan menyarankan untuk memprioritaskan sertifikasi tanah adat. Pemimpin AIDESEP Bernabé IMPI bersikeras bahwa mereka akan melanjutkan untuk mengajukan keluhan resmi kepada mekanisme pengaduan IDB jika proyek ini tidak dirumuskan ulang seperti yang dijanjikan.

_____________

* “Esto no puede ser posible, seguir pensando que en la selva hay solamente monte sin comunidades indígenas es un error, nosotros exigimos se respete nuestro derecho a la vida, asegurando nuestros territorios”

** Inter American Court Ruling, Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua. Merits, Reparations and Costs. Judgment of January 31, 2001. Series C No. 79, par. 153(b). Extract from Spanish translation: Estado debe abstenerse de “realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad” Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐2.

*** www.aidesep.org.pe/aidesep-y-bid-revisan-ptrt3-para-no-vulnerar-territorios-indigenas/