Guyana: Masyarakat Wapichan sekali lagi angkat bicara demi lahan dan hutan mereka

Pada bulan April dan Mei 2013 masyarakat Wapichan di Guyana selatan mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah bahwa semua penambangan dan pembangunan lainnya harus menghormati hak-hak adat mereka atas tanah dan menegakkan prinsip keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Desa Wapichan kini tengah melakukan dialog baru dengan pemerintah tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui dan menjamin tanah mereka, termasuk rencana pembentukan sebuah hutan luas berbasis komunitas di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Essequibo.

Undian penambangan menimbulkan keprihatinan besar

Pada bulan April tahun ini, desa Amerindian di Rupununi Selatan merasa khawatir mengetahui bahwa pemerintah nasional berencana untuk menjual daerah penambangan di daerah hulu Sungai Kwitaro, yang memiliki kepentingan spiritual dan mata pencaharian khusus bagi masyarakat Wapichan. Daerah tersebut memiliki nilai konservasi tinggi dan merupakan bagian dari permohonan perluasan hak atas tanah yang diajukan Desa Aishalton (Gambar 1). Daerah di mana blok-blok tambang baru ini berada merupakan bagian dari tanah adat desa-desa yang berada di Rupununi Selatan dan berpotensi mempengaruhi tanah dan sumber daya  desa tetangga Aishalton, termasuk Achawib, Kraudar, Morora Naawa, Awarenao dan Shii. Semua desa ini telah berusaha mendapatkan pengakuan resmi atas hak milik mereka atas hutan dan sabana di Upper Essequibo sejak sebelum kemerdekaan dari Inggris. Sebuah petisi resmi untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah telah dilakukan melalui pengajuan ke Komisi Pertanahan Amerindian (Amerindian Lands Commission/ALC) pada tahun 1967.

Protes jalanan

Masyarakat Wapichan baru mengetahui rencana-rencana ekstraktif pemerintah ini hanya beberapa hari sebelum pemerintah melakukan lelang resmi hak penambangan di kota lokal Lethem pada akhir April. Setelah berita itu keluar, penduduk desa bangkit kemarahannya karena pemerintah tidak memenuhi tugasnya untuk berkonsultasi dan mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Meskipun waktu yang ada tidak banyak, masyarakat desa mengorganisir diri dan melakukan perjalanan ke Lethem untuk melakukan protes di jalan-jalan di mana mereka menyatakan keprihatinan yang serius mengenai rencana penambangan resmi yang akan berdampak pada mata pencaharian, tanah, perairan dan hutan mereka.

Akibat aksi ini, seminggu kemudian Menteri Sumber Daya Alam menghadiri pertemuan di Desa Aishalton pada tanggal 4 Mei untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang penjualan penambangan dengan penduduk desa. Lebih dari 200 warga dari enam Desa Amerindian menghadiri pertemuan tersebut, termasuk para tetua, perempuan, pemuda, Anggota Dewan dan para Toshao, dari Desa Aishalton, Achawib, Karaodaznao, Awarewao dan Morora Naawa dan Shorinab. Berbagai kelompok masyarakat juga mengambil bagian dalam pertemuan tersebut, termasuk perwakilan dari Asosiasi Pembangunan Masyarakat Kawasan Selatan Tengah (SCPDA), Asosiasi Penenun Rupununi, Kelompok Perempuan Aishalton dan Masyarakat Konservasi Rupununi Selatan.

Permohonan yang kuat untuk menghormati hak atas tanah

Para peserta dari Wapichan dalam pertemuan itu membuat pernyataan yang kuat menyerukan komisi Geologi dan Pertambangan Guyana (GGMC) dan Kementerian Sumber Daya Alam untuk sepenuhnya menegakkan hak kolektif mereka atas tanah dalam semua rencana dan keputusan tentang penambangan di Rupununi Selatan dan di seluruh negeri.

Seorang wanita warga Desa Morora Naawa dan anggota pendiri Asosiasi Penenun Rupununi menegaskan:

Sebagai masyarakat Guyana yang pertama, kami tidak pernah menandatangani perjanjian apapun: kami tidak pernah menyerahkan tanah kami, kami masih memilikinya ... masyarakat Rupununi Selatan membutuhkan komitmen, bahwa kami akan mendapatkan pengakuan atas tanah yang diminta oleh para leluhur kami.

Kepada Menteri, seorang warga perempuan Wapichan lainnya dan kini menjabat Ketua Asosiasi Penenun menyatakan:

Hutan adalah rumah sakit kami, rumah kami, supermarket kami. Hutan adalah universitas kami .... Kami tidak ingin menginginkan undian Anda di sini. Tanah ini adalah milik kami, kami akan mengelolanya, kami bersuara keras untuk itu. Kami bukan lagi orang-orang yang bodoh. Kami adalah orang-orang Wapishana yang kuat ... 

Penduduk desa menjelaskan bahwa kawasan hulu DAS Kwitaro adalah sangat penting untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan setempat karena daerah yang akan diundi adalah lokasi penangkapan ikan, berburu dan pengumpul makanan yang utama. Penduduk desa juga menyoroti hubungan spiritual dan historis yang kuat dengan daerah yang direncanakan untuk pertambangan itu, dan menyerukan perlindungan penuh bagi ekosistem yang rapuh dan daerah-daerah yang memiliki kepentingan budaya.

Orang-orang kami perlu penyelesaian isu-isu.  Isu-isuinimenyangkut dampak lingkungan dari pertambangan di daerah Kwitaro. Yang kami masalahkan adalah bahwa blok-blok pertambangan yang diusulkan berada di hulu Sungai Kwitaro, dan orang-orang di daerah ini bergantung pada sungai tersebut sebagai sumber makanan dan sumber air. Orang-orang inilah yang akan menderita akibat kegiatan penambangan di daerah ini. Jadi mengapa GGMC tidak berkonsultasi dengan orang-orang ini sebelum tanah-tanah ini  diputuskan untuk diundi? [Toshao, Desa Morora Naawa]

Seruan untuk perlindungan hak dan dukungan bagi hutan masyarakat

Beberapa peserta pertemuan mengingatkan Menteri bahwa desa-desa Wapichan telah menyajikan sebuah rencana positif untuk daerah mereka kepada pemerintah, termasuk rencana-rencana untuk mendirikan sebuah Hutan Konservasi Masyarakat Wapichan yang luas. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Kementerian Urusan Amerindian membenarkan bahwa Desa Aishalton memang mengajukan perluasan untuk hak mereka pada tahun 2011, tetapi menyatakan bahwa Kementerian belum melihat peta apapun dari wilayah bersangkutan. Hal ini membingungkan para peserta karena Dewan Desa Wapichan telah memperlihatkan sebuah rencana penggunaan lahan beserta peta-peta langsung kepada Menteri Urusan Amerindian di awal tahun 2012. Peserta bertanya-tanya bagaimana mungkin GGMC membagikan hak penambangan saat mereka pasti tahu bahwa daerah yang akan dibagikan merupakan bagian dari tanah Amerindian yang haknya tengah diajukan:

Kami masyarakat Wapishana diberitahu bahwa tanah kami termasuk bagian dari blok-blok yang akan diundi hanya tiga hari sebelum tanah-tanah itu disediakan. Kenapa Kementerian Urusan Amerindian tidak berkonsultasi dengan Kementerian Sumber Daya Alam terkait masalah ini, ketika mereka tahu bahwa ada permasalahan perluasan di sana? Bagaimana mungkin GGMC mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa blok-blok dimaksud berada di daerah perluasan Wapishana? [Perwakilan Kelompok Perempuan Aishalton]

Janji untuk mengadakan dialog 

Menanggapi intervensi-intervensi yang kuat ini, Menteri menyarankan agar tidak ada lagi blok pertambangan yang akan dilelang di daerah dimaksud. Peserta pertemuan menyambut baik janji ini, tetapi juga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan yang kuat bahwa setiap blok pertambangan yang sudah dibagikan lewat proses undian pada akhir April sepenuhnya dicabut dan tanah-tanah tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat, bukan hanya blok-blok yang belum didaftarkan.

Pemerintah belum membuat komitmen apapun terkait permintaan terakhir ini, dan sejauh ini hanya berjanji untuk melihat “pengaturan” untuk blok-blok penambangan dan akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan desa-desa bersangkutan.

Dialog lebih lanjut dengan pemerintah direncanakan bulan ini. Masyarakat terus bekerja bersama-sama mencoba membujuk pemerintah untuk menunda semua rencana pembangunan tambang yang membahayakan ini, untuk menjamin hak-hak tanah masyarakat dan untuk memasukkan mekanisme yang kuat bagi keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) ke dalam semua keputusan GGMC dan Departemen Sumber Daya Alam yang mempengaruhi tanah dan hutan masyarakat Amerindian.

Konflik pertambangan terus berlangsung

Seraya masyarakat menunggu lebih banyak pertemuan dengan pemerintah, rencana pengembangan penambangan kontroversial di sekitar Gunung Marudi terus menimbulkan kekhawatiran. Di bulan Juni, kelompok perempuan dari Desa Aishalton dan dari desa-desa lainnya mengambil tindakan damai langsung dengan membentuk rantai manusia di sekitar eskavator besar yang tengah melintasi tanah desa tanpa melakukan konsultasi yang memadai sebelumnya dengan pihak desa. Setelah polisi dikirim ke lokasi protes dan perusahaan tambang yang terlibat setuju untuk berdialog dengan warga desa mengenai hak atas tanah dan mata pencaharian, warga desa membiarkan mesin penambangan tersebut untuk lewat. Pada saat yang sama, beberapa anggota kunci masyarakat yang terlibat dalam pengorganisiran aksi-aksi menantang penambangan telah menjadi subyek dari kampanye kotor dan intimidasi dalam pers nasional yang dikelola pemerintah. Tokoh masyarakat telah membantah tuduhan-tuduhan palsu ini dan kini tengah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap surat kabar tersebut.

Informasi lebih lanjut:

• “Masyarakat Wapichan di Guyana menyajikan peta wilayah dan proposal masyarakat untuk menyelamatkan hutan leluhur” Lembar Berita Elektronik FPP E-Newsletter Februari 2012  
• “Masyarakat Wapichan di Guyana menunjukkan proposal masyarakat untuk menyelamatkan hutan tropis di tanah adat mereka” Rilis Berita, Februari 2012