Pemerintah Inggris meminta komentar publik atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi

Pemerintah Inggris mengundang publik untuk memberikan komentar atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi dan emisi dari penggunaan lahan di negara-negara berkembang di bawah Dana Iklim International Inggris (UK International Climate Fund/ICF), yang dijalankan bersama oleh DECCfile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/8_FPPEnews_Feb2013_UKGovdeforestation_TG_BAHASA.docx#_ftn1[1], DFIDfile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/8_FPPEnews_Feb2013_UKGovdeforestation_TG_BAHASA.docx#_ftn2[2] dan DEFRAfile:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/8_FPPEnews_Feb2013_UKGovdeforestation_TG_BAHASA.docx#_ftn3[3]. Makalahnya, yang bertajuk “Forests and climate change: Discussion paper on a proposed new set of UK interventions to tackle deforestation” (Hutan dan perubahan iklim: Makalah diskusi tentang usulan serangkaian intervensi baru Inggris untuk melawan deforestasi) tersedia di sini (hanya dalam bahasa Inggris):

http://tinyurl.com/bf2n3od 

Usulan-usulan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam melawan deforestasi

Makalah resmi tersebut menyatakan bahwa kini keputusan-keputusan konversi penggunaan lahan semakin banyak didorong oleh pasar dan operasi sektor swasta di negara-negara berkembang, sehingga pelibatan perusahaan dan pasar dipandang vital bagi upaya-upaya global untuk membendung hilangnya hutan. Di bawah model usaha Inggris, intervensi-intervensi yang dilakukan akan berupaya mendukung kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk “meningkatkan dan bermitra dengan investasi swasta untuk mengurangi deforestasi.” Kementerian pemerintah Inggris mengusulkan penggunaan pendanaan ICF untuk mempromosikan reformasi pasar dari sisi permintaan (demand-side) dan dari sisi  pasokan (supply-side) untuk melawan deforestasi.  Di bawah skema ini, Pemerintah Inggris akan membantu perusahaan agribisnis dan pemerintah-pemerintah nasional untuk memungkinkan dilakukannya investasi-investasi dan pembangunan-pembangunan yang berkelanjutan di “tempat-tempat terlantar dan kurang dimanfaatkan (brownfield sites)”. Dasar dari skema ini adalah untuk mengalihkan ekspansi agribisnis dari kawasan hutan alam yang masih alami ke lahan yang telah terdeforestasi dan dianggap ‘tidur’ dan tidak produktif. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa upaya-upaya bilateral Inggris dapat diperluas untuk mencakup penyebab-penyebab deforestasi lainnya, termasuk pembangunan tambang dan infrastruktur. 

Sumber daya dan “pendanaan katalis” untuk hutan dari ICF akan mendukung pemerintah negara-negara berkembang untuk “meningkatkan lingkungan usaha” dan memperbaiki “arsitektur yurisdiksi/hukum” untuk memungkinkan investasi sektor swasta dalam kegiatan-kegiatan yang “mengurangi emisi dari deforestasi”. Sementara itu, intervensi-intervensi Pemerintah Inggris akan berupaya untuk meningkatkan nilai hutan yang ada di kawasan-kawasan hijau dengan mendukung “pengelolaan hutan berbasis masyarakat, agroforestry, cara pemanenan berkelanjutan, energi biomassa, restorasi hutan dan usaha perkebunan yang dilakukan dengan praktik-praktik terbaik.”

Dana-dana untuk menghadapi deforestasi dan emisi dari penggunaan lahan akan disalurkan lewat sebuah usulan “Fasilitas” yang memungkinkan reformasi di sisi permintaan dan menyediakan “bantuan teknis” kepada pemerintah-pemerintah negara yang memiliki hutan yang berminat untuk bekerja sama dengan Inggris untuk “menggalang sektor swasta” dalam menghadapi deforestasi.

Respon awal dari organisasi-organisasi masyarakat sipil

Sejauh ini LSM-LSM telah menyambut baik komitmen Pemerintah Inggris untuk melawan penyebab-penyebab deforestasi, dan telah mendorong Pemerintah Inggris untuk mempertahankan peran kepemimpinannya dalam upaya global melawan hilangnya hutan dan menghadapi perubahan iklim. Di saat yang sama, berbagai LSM juga menyatakan bahwa usulan Inggris teramat fokus pada sektor swasta dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada penyebab-penyebab kunci tidak langsung dari deforestasi yang terkait dengan penguasaan lahan yang tidak terjamin dan lemahnya tata kelola hutan (meskipun kebutuhan untuk menjernihkan masalah penguasaan lahan secara ringkas disebutkan dalam dokumen Pemerintah Inggris, namun analisis berbasis hak dan analisis sumber penghidupan masih amat kurang). LSM-LSM menyoroti kebutuhan agar strategi Inggris ini diperluas melampaui pelibatan sektor swasta, untuk memungkinkan dilakukannya kerja-kerja yang dibutuhkan dan penting bersama masyarakat hutan dan masyarakat sipil untuk menghadapi deforestasi dalam sebuah kerangka kerja yang inklusif, transparan dan seimbang yang melibatkan baik pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat sipil.

Karenanya kalangan LSM menyarankan, agar menjadi efektif dan memberikan hasil yang berkelanjutan, Fasilitas hutan Inggris perlu memastikan sumberdaya-sumberdaya yang ditargetkan untuk menjamin penguasaan lahan masyarakat dan mempromosikan reformasi lintas sektoral serta kerangka kerja regulasi dan pembebasan lahan yang lebih baik untuk dapat sepenuhnya menegakkan hak asasi manusia dan norma-norma lingkungan.

Untuk informasi resmi lebih jauh tentang kebijakan negara Inggris tentang hutan, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, silakan lihat:

http://www.dfid.gov.uk/What-we-do/Key-Issues/Climate-and-environment/Forests/

http://www.dfid.gov.uk/News/Latest-news/2012/Forests-Britain-teams-up-with-business-to-tackle-deforestation/

http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/Multi-stake-forestry-prog-ann-rev-2012-1.pdf

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/Global-issues/Emerging-policy/Climate-environment/?tab=4

http://www.dfid.gov.uk/Documents/UK%20Fast%20Start%20Finance%20Commitments%20by%20Country%20%202010-11.pdf

http://www.colombianembassy.co.uk/en/news/159-the-uk-joins-colombias-efforts-to-tackle-deforestation-and-forest-degradation

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/8_FPPEnews_Feb2013_UKGovdeforestation_TG_BAHASA.docx#_ftnref1[1] Departemen Energi dan Perubahan Iklim

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/8_FPPEnews_Feb2013_UKGovdeforestation_TG_BAHASA.docx#_ftnref2[2] Departemen Pembangunan Internasional

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/8_FPPEnews_Feb2013_UKGovdeforestation_TG_BAHASA.docx#_ftnref3[3] Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan