ARTIKEL TAMU: Proyek jalan raya lintas negara yang dicanangkan pemerintah Peru mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua

Robert Guimaraes Vásquez (Kelompok Regional untuk Pemantauan Megaproyek di Ucayali di Peru, GRMMU)

Usulan PROYEK JALAN RAYA LINTAS NEGARA Pemerintah Peru untuk menghubungkan kota Pucallpa (kawasan Ucayali) di wilayah Amazon Peru dengan kota Cruzeiro do Sul (negara bagian Acre) di Brasil mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahau yang tinggal dalam “isolasi sukarela”. Di bulan Nopember 2012, pemerintah Peru, lewat PROVÍAS NACIONAL (sebuah lembaga di Kementerian Transportasi dan Komunikasi), memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan proyek tersebut, yaitu IIRSA Centro, yang sejauh ini telah berlanjut memasuki studi kelayakan tahap dua.

Daerah ini dicirikan oleh keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 13.000 masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Shipibos, masyarakat adat Ashanincas, rivereños (masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai) dan sekelompok masyarakat yang tinggal dalam “isolasi sukarela” yang disebut masyarakat ISCONAHUA.  Masyarakat Isconahua memiliki kerentanan yang amat tinggi karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak mampu melindungi mereka dari penyakit yang mungkin terpapar pada mereka jika mereka mengadakan kontak dengan orang luar.[1]

Saat ini, belum ada jalan dan batas-batas jalan raya di tanah adat Isconahua, sehingga hubungan apapun dengan ‘dunia luar’ akan menjadi hal yang benar-benar baru. Usulan proyek IIRSA ini karenanya akan membahayakan kehidupan masyarakat adat Isconahua dan berpotensi meningkatkan aksi pembalakan liar, kolonisasi, penjualan narkoba dan penambangan liar yang memang sudah ada di daerah tersebut.[2]

Kewajiban Internasional Pemerintah Peru

Menurut perundang-undangan dan hukum keputusan hakim (case law) sistem Inter-American, para Pemerintah Negara, termasuk Peru, berkewajiban mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) masyarakat adat yang terkena dampak keputusan atau tindakan yang bisa mempengaruhi hak-hak dan wilayah mereka, termasuk keputusan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Jelas sekali bahwa, karena masyarakat adat Isconahuas tidak berhubungan dengan dunia luar, mereka tidak  memberikan persetujuan mereka terhadap proyek jalan raya tersebut. Mengingat kerentanan mereka yang teramat tinggi ini, negara Peru telah memberlakukan sebuah undang-undang (UU 28736, 2006file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/5_FPPEnews_Feb2013_IIRSAHighwayPeru_RGV_Bahasa.doc#_ftn3[3]) yang menetapkan daerah-daerah suaka dimana masyarakat terisolasi tinggal sebagai ‘kelompok yang tidak boleh diganggu (off-limits)’. Bahwa pemerintah Peru bahkan mempertimbangkan untuk membuka jalur jalan raya melintasi daerah-daerah suaka bagi masyarakat terisolasi ini menimbulkan pertanyaan akan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban hukum yang dimandatkan perundang-undangan domestik dan internasional.

Proyek jalan raya penghubung mana pun akan membahayakan integritas Wilayah Suaka Isconahua (Isconahua Territorial Reserve), dan Suaka Alam Sierra del Divisor, yaitu sebuah kawasan lindung yang ditetapkan oleh Pemerintah Peru, dan beresiko menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang serius atas hak-hak masyarakat adat dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat Isconahua. Situasi ini diperburuk oleh tindakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu PROINVERSIÓN, yang mempromosikan proyek Jalan Kereta Api Lintas Benua Atlantik-Pasifik (Atlantic-Pacific Transcontinental Railroad (Peru-Brasil) atau FETAB), yang berhimpitan dengan jalur jalan raya lintas negara tersebut. Proyek ini juga akan membawa dampak yang teramat merugikan terhadap kehidupan komunitas lokal dan kelompok-kelompok yang tinggal dalam isolasi sukarela jika proyek ini terus berlanjut.

Di bulan Oktober 2012, Regional Group for Monitoring Megaprojects in Ucayali, sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil, pemimpin adat, dan organisasi serta perwakilan masyarakat pribumi, mengeluarkan sebuah pernyataan menolak proyek ini.

Masih di tahun kemarin, beberapa organisasi adat bersama-sama mendesak pemerintah pusat, lewat pengiriman serangkaian surat kepada Kantor Presiden, untuk mengadopsi langkah-langkah administratif dan langkah-langkah hukum, di semua tingkatan, terhadap isu-isu yang mempengaruhi hak-hak masyarakat adat, seperti dampak terhadap wilayah adat, sesuai dengan perundang-undangan dan hukum keputusan hakim (case law) sistem hak asasi Inter-American, Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) No. 169, Konstitusi Negara dan UU No. 29785, yaitu UU Hak atas Konsultasi Dini dengan Masyarakat Adat atau Masyarakat Pribumi, yang diakui dalam Konvensi ILO No. 169. Kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah Peru harus mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) dari masyarakat terkait.

Kami menghimbau solidaritas internasional untuk menekan BNDES (Bank Pembangunan Brasil), CAF (Bank Pembangunan Amerika Latin) dan IDB (Bank Pembangunan Inter-American), dan para pendukung utama proyek IIRSA, untuk memohon penangguhan proyek tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak kolektif masyarakat adat yang terkena dampak megaproyek infrastruktur di kawasan Amazon Peru.  

Untuk melakukan hal ini, mohon surati Luciano Coutinho di Kantor Presiden BNDES: [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance

Anda juga dapat mengunjungi blog Regional Group for Monitoring Megaprojects in Ucayali untuk ikut serta dalam kampanye dan menunjukkan solidaritas: http://megaproyectosucayali.blogspot.com

Jika anda ingin bekerja sama dengan cara lain, silakan hubungi:

Robert Guimaraes Vásquez

Koordinator Regional Group for Monitoring Megaprojects in Ucayali 

Escuela Amazónica de Derechos Humanos/EADH

Telepon: 0051 (61) 961598323             Skype: rgv_sh

Alamat: Jr. Nueva Luz de Fátima 796 - Yarinacocha – Pucallpa – Ucayali – Peru

Email: [email protected], [email protected]

 Kami mengucapkan terima kasih kepada (para) penulis atas kontribusi artikelnya untuk Lembar Berita Elektronik FPP. Pandangan yang dinyatakan dalam artikel ini tidak berarti mencerminkan pandangan Forest Peoples Programme.

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/5_FPPEnews_Feb2013_IIRSAHighwayPeru_RGV_Bahasa.doc#_ftnref1[1] http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/145640/habria-indigenas-en-aislamiento-en-cercanias-de-carretera-propuesta-pucallpa-cruzeiro-do-sul/

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/5_FPPEnews_Feb2013_IIRSAHighwayPeru_RGV_Bahasa.doc#_ftnref2[2] http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-poder-181112-sepa-por-qu-sierra-del-di

file:///S:/Communications/ENewsletter/E-News%2019%20-%20February%202013/5_FPPEnews_Feb2013_IIRSAHighwayPeru_RGV_Bahasa.doc#_ftnref3[3] Pasal 5, UU 28736, UU Perlindungan Masyarakat Adat atau masyarakat asli yang berada dalam status isolasi sukarela atau kontak awal (initial contact).