FPP dan Both ENDS menyerukan tindakan terhadap kriminalisasi masyarakat adat
FPP dan Both ENDS telah memberikan usulan (hanya tersedia dalam bahasa Inggris) kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Vicky Tauli-Corpuz, sebagai kontribusi terhadap laporan tematiknya yang penting mengenai kriminalisasi masyarakat adat. Usulan ini mengeksplorasi pemicu yang mendasari tindakan kriminalisasi, termasuk penyangkalan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya, dan menyerukan dilakukannya tindakan segera oleh pemerintah, PBB dan aktor swasta untuk memastikan bahwa masyarakat adat dilindungi dari dakwaan kriminal dalam pelaksanaan hak-hak mereka.
Aperçu
- Type de ressource:
- Actualités
- Date de publication:
- 16 mars 2018
- Région:
- Cameroun République démocratique du Congo (RDC) Kenya Indonésie
- Programmes:
- Financement mondial Autonomisation juridique Accès à la justice Réformes juridiques et politiques